DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 241

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273)
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik... Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Dan BUPATI MINAHASA SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB II

PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT atas: I. makanan dan/atau minuman;
1. 2.tenaga Listrik;
2. 3.jasa perhotelan;
3. 4.jasa parkir; dan
4. 5.jasa kesenian dan hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB;
1. 1.Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.Pajak Reklame; C. PAT;
d.Opsen PKB; dan
e.Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a.BPHTB;
b.PBJT atas;
1. 1.makanan dan/atau minuman;
2. 2.tenaga listrik; 3.jasa perhotelan;
3. 4.jasa parkir; dan 5.jasa kesenian dan hiburan;
c.Pajak ...
c.Pajak MBLB; dan
d.Pajak Sarang Burung Walet.

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penye1enggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/ a tau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasionaJ, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tam.an nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas ... asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/a tau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
7. g.Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api (Mass Rapid Transit), moda raya terpadu (Light Rapid Transit), lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/ atau Bangunan tern pat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam ha! Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. [7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(2)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
(3)Ketentuan ...
(3)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
2. b.untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% {nol koma tiga persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen); dan
5. e.untuk NJOP Rpl.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
(2)Tarif PBB P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen);
2. b.untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rpl.250.000.000.00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (not koma dua lima persen); dan
5. e.untuk NJOP Rpl.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(3)Dalam ha! pemanfaatan bumi dan atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); untuk...
2. b.untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat lima persen); dan
5. e.untuk NJOP Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
(4)Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen);
2. b.untuk NJOP Rp500.000.00 1,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen}; dan
5. e.untuk NJOP Rpl.250.000.001.00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(5)Ketentuan mengenai penetapan kriteria pemanfaatan bumidan/ atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan pemanfaatan bumi dan/ a tau bangunan ramah lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

(1)PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
(2)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.taut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Isi peraturan

Teks241PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273)
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik... Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Dan BUPATI MINAHASA SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB II

PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT atas: I. makanan dan/atau minuman;
1. 2.tenaga Listrik;
2. 3.jasa perhotelan;
3. 4.jasa parkir; dan
4. 5.jasa kesenian dan hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB;
1. 1.Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.Pajak Reklame; C. PAT;
d.Opsen PKB; dan
e.Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

a.BPHTB;
b.PBJT atas;
1. 1.makanan dan/atau minuman;
2. 2.tenaga listrik; 3.jasa perhotelan;
3. 4.jasa parkir; dan 5.jasa kesenian dan hiburan;
c.Pajak ...
c.Pajak MBLB; dan
d.Pajak Sarang Burung Walet.

(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penye1enggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/ a tau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasionaJ, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tam.an nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas ... asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/a tau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
7. g.Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api (Mass Rapid Transit), moda raya terpadu (Light Rapid Transit), lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/ atau Bangunan tern pat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam ha! Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. [7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(2)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
(3)Ketentuan ...
(3)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
2. b.untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% {nol koma tiga persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen); dan
5. e.untuk NJOP Rpl.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
(2)Tarif PBB P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen);
2. b.untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rpl.250.000.000.00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (not koma dua lima persen); dan
5. e.untuk NJOP Rpl.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(3)Dalam ha! pemanfaatan bumi dan atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); untuk...
2. b.untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat lima persen); dan
5. e.untuk NJOP Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
(4)Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen);
2. b.untuk NJOP Rp500.000.00 1,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. c.untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
4. d.untuk NJOP Rpl.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen}; dan
5. e.untuk NJOP Rpl.250.000.001.00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(5)Ketentuan mengenai penetapan kriteria pemanfaatan bumidan/ atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan pemanfaatan bumi dan/ a tau bangunan ramah lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

(1)PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
(2)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.taut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.