Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peratu.ran Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6856); 4./ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6881); BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA SELATAN, P' Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR1TAHUN2024TENTANGPAJAK DAERAHDAN RETRIBUSIDAERAH. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKabupaten MinahasaSelatanNomor1Tahun2024tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah(LembaranDaerahKabupatenMinahasaSelatan Tahun2024Nomor15,TambahanLembaranDaerahKabupaten MinahasaSelatanNomor15),diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal9ayat(2)diubahsehinggaPasal9berbunyi sebagaiberikut:
a.untukNJOPsampaidenganRp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)ditetapkansebesar0,2%(nolkoma duapersen); b.untukNJOPRp500.000.001,00(limaratusjutasatu rupiah)sampaidenganRp750.000.000,00(tujuh ratus limapuluhjuta rupiah)ditetapkansebesar0,25%(nol komadualimapersen); c.untukNJOPRp750.000.001,00(tujuhratuslima puluh juta satu rupiah)sampaidengan Rp1.000.000.000,00(satumiliar rupiah)ditetapkan sebesar0,3%(nol koma tigapersen); d.untukNJOPRp1.000.000.001,00(satu miliarsatu rupiah)sampai denganRpl.250.000.000,00(satu. miliar dua ratuslimapuluhjuta rupiah)ditetapkan sebesar0,35%(nolkomatigalimapersen); dan e.untukNJOPRpl.250.000.001,00(satumiliar dua ratuslimapuluh jutasatu rupiah)keatas ditetapkan sebesar0,4%(nol komaempat persen). (2)TarifPBB P2yang berupalahanproduksipangan dan ternak ditetapkan0,09%(nol koma nol sembilan persen). (3)Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan dapat .! menimbulkan gangguan terhadap lingkungan ditetapkan t DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMINAHASASELATAN dan BUPATIMINAHASASELATAN sebagai berikut:
t £ i •I
f.pelayananjasakepelabuhandiukurberdasarkan frekuensipelayanan,jangkawaktu pemakaianfasilitas kepelabuhan,jenispelayanan,dan/atauvolume penggunaanpelayanan; g.pelayanantempat rekreasi,pariwisata,danolah raga diukurberdasarkanjenisfasilitas,frekuensi pelayanan,dan/ataujangkawaktupemakaianfasilitas tempat rekreasi,pariwisata,danolah raga;dan h.pemanfaatanasetDaerahdiukurberdasarkanjenis pemanfaatan aset,jenispelayanan,frekuensi ·pelayanan,dan/ataujangkawaktu pemanfaatanaset Daerah. 4.DiantaraPasal101danPasal102disisipkan1(satu)Pasal yaituPasal101Aberbunyisebagaiberikut:
(1)Tatacarapenghitunganbesaran tarifpelayanan pemanfaatanbarang milikDaerahditetapkandengan ketentuan: a.besarantarif sewabarangmilikDaerahberupa hasil perkaliandari tarifpokoksewadanfaktorpenyesuai sewa; b.hasilKerjaSam.aPemanfaatanberupapendapatan Daerahyangterdiriatas kontribusitetap dan pembagiankeuntunganditetapkanolehTim berdasarkan hasilperhitungansesuaiketentuan peraturanperu.ndangan; c.hasilBangunGunaSerah/BangunSerahGunaberupa kontribusitahunanyangmerupakanpendapatan DaerahdihitungolehTimyang dibentukolehBupati sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan; dan d.besaranpendapatanDaerahdari kerjasama penyediaaninfrastrukturberupapembagian kelebihan keuntungan(clawback)dihitungberdasarkan hasil kajianolehTimKerjaSamaPemanfaatanInfrastruktur sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan (2)Ketentuanlebihlanjutmengenai tatacara penghitungan besarantarifpelayananpemanfaatanbarang miliki Daerahdiaturdalam PeraturanBupati dengan berpedomanpadaketentuanperaturan perundang- undangan mengenaipengelolaanbarang milikDaerah. 5.KetentuanPasal102ayat(2)dan ayat(3)diubah,sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:
(2)Khusus untuk pemanfaatanbarang milikDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal101ayat(2), tatacara penghitungantarifnya diatur sebagaimana tercantum dalamLampiranIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini. (3)Pengaturanlebihlanjutmengenaibentukpemanfaatan barangmilikDaerahdanpenghitunganbesaran tarif sebagaimanadimaksud padaayat(2)ditetapkandengan PeraturanBupati.
(1)Jenis pelayananpemberian izin yangmerupakan objek RetribusiPerizinanTertentusebagaimanadimaksud dalamPasal78hurufcmeliputi: a.PBG;dan b.penggunaan tenagakerjaasing. (2)Pelayanansebagaimanadimaksud pada ayat(1) disediakanataudiberikanolehPemerintahDaerah berdasarkan kewenanganDaerahsebagaim.anadiatur dalamketentuanperaturanperundang-undangan. (3)DikecualikandariobjekjenisRetribusiPerizinanTertentu sebagaimanadimaksud pada ayat(1)yaitupelayanan perizinanyangdilakukanolehpemerintahpusat,badan usahamilik negara,badanusahamilikdaerah,danpihak swasta. 7.KetentuanPasal106diubahsehinggaberbunyi sebagai berikut:
(1)Pelayananpenggunaantenaga kerjaasingsebagaimana dimaksuddalam Pasal104ayat(1)hurufb merupakan pelayananpengesahan rencanapenggunaantenaga kerja asing perpanjangandidaerahsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undanganmengenai penggunaan tenagakerjaasing. (2)DikecualikandaripengenaanRetribusiataspelayanan sebagaimanadimaksudpada ayat{1)yaitupenggunaan tenaga kerjaasingolehinstansi PemerintahPusat, instansi PemerintahDaerah,perwakilan negara asing, badaninternasional, lembaga sosial,lembaga keagamaan, danjabatan tertentudilembagapendidikan. 8.KetentuanPasal110diubahsehinggaberbunyisebagaibeikut:
(1)TarifRetribusi merupakan nilairupiah yang ditetapkan untukmenghitung besaranRetribusi yangterutang. (2)Dalam hal tarifRetribusi sebagaimanadimaksud pada ayat( 1)dinyatakandalam satuan mata uang selain rupiah,pembayaranRetribusidimaksudtetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiahdengan menggunakan kurs yang ditetapkanoleh menteriyang menyelenggarakanUrusanPemerintahandi bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. (3)Struktur danbesaran tarifRetribusi PerizinanTertentu tercantum dalamLampiranIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturanDaerah ini. 1,000,000 500,000 2 UntukNonKerohanian 1UntukKerohanian 1Pertokoan325,000Perm?PerTahun 2 PasarGrosir Kios a.LuasOm 2-9m 210,000Perhari b.Luas10m 2-15m 215,000Perhari Los
10.KetentuandalamLampiranIIstrukturdanbesarantarif RetribusiJasaUsahadiantara hurufAdanhurufBdisisipkan hurufA.lsehinggaberbunyisebagaiberikut: A.1Strukturdanbesarnya tarifpenyediaantempat kegiatan usahaberupapasargrosir,pertokoan,dan tempat kegiatanusahalainnyaditetapkansebagaiberikut: 9.Ketentuandalamlampiranstrukturdanbesarantarif RetribusiJasaUmumataspelayanan kesehatankonsultasi gizidiubahsehinggaberbunyi: i.KonsultasiGizi
4) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) nilainyal (satu).
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Ditetapkan di Amurang pada tanggal 24 Juni 2025 BUPATI MINAHASA SELATAN, Diundangkan di Amurang al Juni2025 iS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN, • ., . '\ ° GLADY NOVA LINDA KAWATU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 22 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH: (l/W.I/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DARAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, pendapatan asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menentukan kemandirian keuangan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan asli Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sum.her utama pendapatan asli Daerah. Namun untuk melakukan pemungutan Pajak clan Retribusi, Pemerintah Daerah tidak serta merta dapat melaksanakannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Daerah mengatur sekaligus materi muatan terkait Pajak dan Retribusi. Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Minahasa Selatan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi Peratu.ran Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui DirektoratJenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peratu.ran Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah, karena itu perlu segera dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menghindari sanksi dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukupjelas Angka2
Cukupjelas Angka3 Pasal 99 Cukupjelas Angka 4
Cukupjelas Angka 5
Membuka PDF…