Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 79
menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.
41
BABX KETENTUAN LARANGAN
( 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
( 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila terjadi kerusakan, maka perbaikan akan ditanggung oleh Pemilik kendaraan dan atau Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan. BABXI PEMBONGKARAlf
( 1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan/atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
BABXII PENYIDIKAN
BABXIII KETENTUAN PIDANA
Setiap orang :yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, di dalam ruang milik jalan dan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang jalan. B AB XIV KETERTUAN PERALIHAR
( 1) Bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberika.n waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikannya sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah mi.
45 •
{4) Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal 6 'li:f NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA (,1/'J.D\fo). 46 PENJELASAN ATAS PERATURAlf DAERAH KABUP.ATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 T.AIIUR 2016 TENTANG JAL.AN DI KABUPATEII MIIIAHASA TENGGARA I. UMUM
Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan 47 kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
48 denganberkenaankemitraandan
1 1 . Asas keberbasilgunaan berkenaan dengan pencapaian basil sesuai dengan sasaran.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…