DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.

(4)Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) oleh Kepala Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
(5)Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.
(6)Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diteta.pkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Kepala Daerah. 41
(7)Apabila Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Kepala Daerah dapat mengusulkan Jalan Kabupaten tersebut menjadi Jalan Provinsi kepada Gubernur.

Pasal 89

( 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
(3)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
(5)Setiap orang dilarang menempatkan, mendirikan atau merenovasi bangunan semi permanen dan permanen serta pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(6)Apabila ada kegiatan suka, duka, dan lain-lain yang menggunakan badan jalan pada jalan arteri atau jalan kolektor, ma.ka jalan ditutup sebagian dan sebagian lagi tetap dipakai untuk pelayanan lalu lintas.
(7)Apabila ada kegiatan seperti pada ayat (6) menggunakan jalan lokal atau jalan lingkungan yang harus menutup keseluruhan jalan, maka selesai kegiatan harus dibuka kembali agar pelayanan lalu lintas berjalan seperti semula.
(8)Jika ada kegiatan megguna.kan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), maka yang melaksanakan kegiatan tersebut baik secara perorangan, organisasi atau lembaga 42 masyarakat harus meminta izin kepada pemerintah setempat dan berkoordinasi dengan inst.ansi terkait.
(9)Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan jalan akibat kendaraan yang melewati jalan tertentu, dimana berat kendaraan telah melebihi kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 1 . ( 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila terjadi kerusakan, maka perbaikan akan ditanggung oleh Pemilik kendaraan dan atau Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan. BABXI PEMBONGKARAlf

Pasal 90

( 1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan/atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2)Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak • ditaati, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertent.angan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(3)Pembongkaran, pembersihan dan/ atau pemindahan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemiliknya dibebankan biaya pengganti .
(4)Dalam hal pemilik tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 43 melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengum.pulkan, dan meneliti keterangan at.au laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
3. c.memint.a keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi • at.au Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
4. d.rnemeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokurnen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau 44 •
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 92

Setiap orang :yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, di dalam ruang milik jalan dan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang jalan. B AB XIV KETERTUAN PERALIHAR

Pasal 93

( 1) Bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberika.n waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikannya sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah mi.

(2)Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45 •
(3)Penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi. {4) Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal 6 'li:f<v.s� 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATE�AHASA TENGGARA, FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 0> NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA (,1/'J.D\fo). 46 PENJELASAN ATAS PERATURAlf DAERAH KABUP.ATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 T.AIIUR 2016 TENTANG JAL.AN DI KABUPATEII MIIIAHASA TENGGARA I. UMUM

1.Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peran jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
2.Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.
3.Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masayarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan k�sepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah.
4.Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan Jalan Sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan 47 kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
5.Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

1.Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.
3.Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi pennukaan jalan dan kondisi geometric jalan.
4.Asas keserasian berkenaan dengan kehannonisan lingkungan sekitar.
5.Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.
6.Asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.
7.Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
8.Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat. 48 denganberkenaankemitraandan
9.Asas akuntabilitas berkenaan dengan basil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
10.Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang barus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal. 1 1 . Asas keberbasilgunaan berkenaan dengan pencapaian basil sesuai dengan sasaran.
12.Asas kebersamaan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu bubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.

(4)Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) oleh Kepala Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
(5)Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.
(6)Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diteta.pkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Kepala Daerah. 41
(7)Apabila Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Kepala Daerah dapat mengusulkan Jalan Kabupaten tersebut menjadi Jalan Provinsi kepada Gubernur.

Pasal 89

( 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
(3)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
(5)Setiap orang dilarang menempatkan, mendirikan atau merenovasi bangunan semi permanen dan permanen serta pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(6)Apabila ada kegiatan suka, duka, dan lain-lain yang menggunakan badan jalan pada jalan arteri atau jalan kolektor, ma.ka jalan ditutup sebagian dan sebagian lagi tetap dipakai untuk pelayanan lalu lintas.
(7)Apabila ada kegiatan seperti pada ayat (6) menggunakan jalan lokal atau jalan lingkungan yang harus menutup keseluruhan jalan, maka selesai kegiatan harus dibuka kembali agar pelayanan lalu lintas berjalan seperti semula.
(8)Jika ada kegiatan megguna.kan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), maka yang melaksanakan kegiatan tersebut baik secara perorangan, organisasi atau lembaga 42 masyarakat harus meminta izin kepada pemerintah setempat dan berkoordinasi dengan inst.ansi terkait.
(9)Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan jalan akibat kendaraan yang melewati jalan tertentu, dimana berat kendaraan telah melebihi kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 1 . ( 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila terjadi kerusakan, maka perbaikan akan ditanggung oleh Pemilik kendaraan dan atau Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan. BABXI PEMBONGKARAlf

Pasal 90

(2)Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak • ditaati, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertent.angan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(3)Pembongkaran, pembersihan dan/ atau pemindahan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemiliknya dibebankan biaya pengganti .
(4)Dalam hal pemilik tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 43 melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengum.pulkan, dan meneliti keterangan at.au laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
3. c.memint.a keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi • at.au Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
4. d.rnemeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokurnen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau 44 •
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 92

(1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang jalan. B AB XIV KETERTUAN PERALIHAR

Pasal 93

(2)Bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45 •
(3)Penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi. {4) Tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

1.Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peran jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
2.Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.
3.Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masayarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan k�sepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah.
4.Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan Jalan Sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan 47 kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
5.Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

1.Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.
3.Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi pennukaan jalan dan kondisi geometric jalan.
4.Asas keserasian berkenaan dengan kehannonisan lingkungan sekitar.
5.Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.
6.Asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.
7.Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
8.Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat. 48 denganberkenaankemitraandan
9.Asas akuntabilitas berkenaan dengan basil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
10.Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang barus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal. 1 1 . Asas keberbasilgunaan berkenaan dengan pencapaian basil sesuai dengan sasaran.
12.Asas kebersamaan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu bubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.