DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
c.bahwa untuk memberikan dasar dalam melaksanakan penamaan Minahasa Tenggara; hukum jalan dan pedoman di Kabupaten Mengingat
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); . ' ' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATIMINAHASATENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang prasarana jalan tennasuk papan nama jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. «< �
9.Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas urn um.
10.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelornpok masyarakat untuk »: kepentingan sendiri. cl,1. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan J alan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol. (§,: Jalan Provinsi adalah rnerupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi. (1�. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan v Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten. (i4 1 • Jalan kota adalah Jalan Umum dalarn sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalarn kota, menghu bungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan dalam kota. @Jalan Desa adalah merupakan menghubungkan kawasan dan/ atau Jalan Urn.um yang menghubungkan antar persil, serta antar pusat permukiman yang berada di antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
16.Nam.a Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk membedakan antara jalan yang satu dengan yang lain, sehingga mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.

(2)Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bertujuan untuk :
1. a.memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
2. b.memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangnnya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
3. c.Melestarikan budaya berdasarkan karakteristik /kearifan lokal; dan
4. d.tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN NAMA JALAN

Pasal 3

Jenis jalan menurut statusnya terdiri :

a.Jalan Nasional;
b.Jalan Provinsi;
c.Jalan Kabupaten;
d.Jalan Kota; dan
e.Jalan Desa.

Pasal 4

(1)Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
(2)Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi. . . .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah administrasi Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

a.nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
b.nama tokoh adat, nama kerajaan, narna tempat atau wilayah;
c.nama flora, fauna, dan pulau di Indonesia; dan
d.nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:

a.Jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
b.Jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
c.Jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :

a.nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, usaha, merek dagang dan nama lainnya kepentingan pribadi atau golongan tertentu; nama untuk normab. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
c.nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

Pasal 8

1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:

a.desa dan kelurahan.
b.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa ; dan
c.perusahan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
d.Kelompok/ Organisasi kemasyarakatan 2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PAPAN NAMA JALAN

Pasal 9

Papan Nama Jalan berisikan :

a.nama Jalan dengan huruf kapital latin; dan
b.kode pos.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 1 1 Kecuali dengan izin Pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
c.bahwa untuk memberikan dasar dalam melaksanakan penamaan Minahasa Tenggara; hukum jalan dan pedoman di Kabupaten Mengingat
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); . ' ' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATIMINAHASATENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang prasarana jalan tennasuk papan nama jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. «< �
9.Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas urn um.
10.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelornpok masyarakat untuk »: kepentingan sendiri. cl,1. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan J alan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol. (§,: Jalan Provinsi adalah rnerupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi. (1�. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan v Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten. (i4 1 • Jalan kota adalah Jalan Umum dalarn sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalarn kota, menghu bungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan dalam kota. @Jalan Desa adalah merupakan menghubungkan kawasan dan/ atau Jalan Urn.um yang menghubungkan antar persil, serta antar pusat permukiman yang berada di antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
16.Nam.a Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk membedakan antara jalan yang satu dengan yang lain, sehingga mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.

(2)Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bertujuan untuk :
1. a.memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
2. b.memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangnnya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
3. c.Melestarikan budaya berdasarkan karakteristik /kearifan lokal; dan
4. d.tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN NAMA JALAN

Pasal 3

Jenis jalan menurut statusnya terdiri :

a.Jalan Nasional;
b.Jalan Provinsi;
c.Jalan Kabupaten;
d.Jalan Kota; dan
e.Jalan Desa.

Pasal 4

(1)Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
(2)Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi. . . .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah administrasi Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

a.nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
b.nama tokoh adat, nama kerajaan, narna tempat atau wilayah;
c.nama flora, fauna, dan pulau di Indonesia; dan
d.nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:

a.Jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
b.Jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
c.Jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :

a.nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, usaha, merek dagang dan nama lainnya kepentingan pribadi atau golongan tertentu; nama untuk normab. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
c.nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

Pasal 8

1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:

a.desa dan kelurahan.
b.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa ; dan
c.perusahan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
d.Kelompok/ Organisasi kemasyarakatan 2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PAPAN NAMA JALAN

Pasal 9

Papan Nama Jalan berisikan :

a.nama Jalan dengan huruf kapital latin; dan
b.kode pos.