Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 10 Tahun 2016
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 35
hukum jalan dan pedoman di Kabupaten Mengingat
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan ;
5023);
5234);
. ' ' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATIMINAHASATENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN. B AB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
«< �
cl,1. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan J alan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol. (§,: Jalan Provinsi adalah rnerupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi. (1�. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan v Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten. (i4 1 • Jalan kota adalah Jalan Umum dalarn sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalarn kota, menghu bungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan dalam kota. @Jalan Desa adalah merupakan menghubungkan kawasan dan/ atau Jalan Urn.um yang menghubungkan antar persil, serta antar pusat permukiman yang berada di antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
( 1 ) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
BAB III JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
BAB III
Jenis jalan menurut statusnya terdiri :
. . .
Nama Jalan di Daerah diambil dari:
Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :
nama untuk normab. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
BAB IV TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
BAB IV
1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:
2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PAPAN NAMA JALAN
Papan Nama Jalan berisikan :
Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 1 1 Kecuali dengan izin Pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan.
Membuka PDF…