DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal .315 ayat

(6)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 , Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah bersarna Bupati Minahasa Tenggara tclah mcnyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2 0 1 7 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 388 icntang Evalua si Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran @;) 2 0 1 7 ;
1. b.bahwa penyernpurnaan scbagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 tidak bertentangan dengan kepcntingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lcbih tinggi;
2. c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 . Mengingat I . U n d a n g - U n d a n g Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyclcnggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisms [Lembnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tah u n 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); :>.. Unclang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentarrg Kcuangan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nurnor 47. Tambnhnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4286);
3. a.Undang-Undung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe rbr-ndn har.aa n Neg:.u-a (Lerrrbur-a n Ncgun:i Reptrblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 4 . Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tcntang Perneriksaan Pengclolaan dan 'I'anggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Negara Nornor 4 4 2 1 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dun Pcrncrintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 6 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupatcn Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lcmburan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 8 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2009 Nornur 130, Tarnbalran Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I I ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2 0 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor !12�4); I 0. U n d a n g - U n d a n g Nornor 23 Tahun 20 J '1 ten tang Pernerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor fi:'187) sebagairnana tclah diubah cleng ..rn Undung-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten Lang Pc•1·1 i i 1 : 1 hm1 a l a s Urrd arrg-Urrd arig Nomor 2'.1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambuhan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679): 1 I . Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedurlukan Protokoler chm Kcuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l.cmburan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4 4 1 6 ) scbagairnuna tclah diubah bcberapa kali, terukhir dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teruang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 1 2 ) ; 1 2 . Pcrut uran Pcmcrintah Nornor 55 Tahun 2005 t c n t a n g Dana Pcrimbangan [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 3 . Pcrat uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuh'un 2005 Nomor 1 3 8 , Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Numor 4576); 1 4 . Perat uran Perneriru n h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 5 . Pera tu ran Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pcdornan Penyus unan dan Pe nera pun St a ndar Pelayanan M i n i rn n l (Lernbaran Negara J{cpublik Indonesia Tahun 200G Nomor 1 5 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 1 6 . Pcruturan Pernerintah Numor 8 Tahun 2006 tentang Pclapuran Keuangun dun Kinerja lnsransi Pcmerintah (Lernbarari Negara Republik indonesta Tahun 200u Nornor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o 1 4 ) ; 1 7 . P<'rnturnn Pcmcrintuh Nornor 38 Tahun 2007 tcntang Pernbagian Urusan Pernerintahan Antura Pemerintah , Perncrintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnburan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4737); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nornor 1 2 3 , Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ; 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 Len tang Hibah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia N o m o r ;:, 2 7 2 ) ;
20.Perar uran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 1 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcru t urun Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tcniang Perubahan Kedua alas Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentarrg Pedornan Pengelolaan Keuarigan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 20 l 1 Nurnor 3 1 O); 2 1 . Pcruturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nomor 1 4 Tahun 2 0 1 6 ten tung Pcrubahan kedua at as Pcraturan Mcntcri Dalarn tcntarig Perubahan kedua atas Peraturan Merueri Dalam Nl'gcri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pernberian 1 1 i bah dan Bant.uan Sosial yang bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 5 4 1 ) ; 2 2 . Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nornor 3 1 Tahun 2 0 1 6 tr-ntnng Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Talrun Anggaran 2 0 1 7 (Serita Negara P r- n u h l i k Indonesia Ta h i m 2 0 1 n Nomor S08):
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 t c n t a n g Pcrnbenrukan Produk Hukurn Du<.T;.1h (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036};
24.Pcraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggura Nomor 3 Tah un 20 I O tentang Pokok Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara T a h u n 2 0 1 0 Nornor �]);
25.Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2 0 1 4 tcntang Rencana Pernbangunan .Iangka Panjang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Tahun ) 0 1 1. 1 Nomor 8 1 );
26.Perut ura n Dacrah Kabupaien Minahasa 'l'cngguru Nomor 9 Tahun 2 0 1 4 Len tang Rencana Pcrnbangunan Jangka Mcncngah Daerah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnugar-a Tahun 201"1 Nomur 82). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Rp. 7 1 ?. . 7 !1 4 . 0 1 �. 96�,- R}2, 728.288.236.9631- Rp. ( 13.800.000.000),- l�p. 17.534.'.2'.2�1.000,- Rp. ?. . 000. 000. 000, - R12. 15.534.223.0001- Rp. 0.00,- Surplus /Dcfisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 sebagai berikut: 1 . Pendapatan

2.Bclanja

b.Pengeluaran
a.Pcnerirnaan
1. 3.Pembiayaan Daerah: Pembiayaan Neto Q Sisa Lebih Pernbiayaan ./\nggaran tahun Berkenaan

Pasal 2

( 1 ) Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a . Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.942.230.000,-

b.Dana Pcrimbangan Rp. 562.636.026.000,-
c.Lain-lain Pendapatan Dae rah yang Suh Rp. 1 3 5 . 1 7 5 . 7 5 7 . 9 6 3 , -

(2)Pcndapatan Asli Dacrah scbagaimana dirnuksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. u.Pajak daerah
2. b.1-!etribusi daerah
3. c.Lain-lain l-'endap.-11.-rn A:-ili Dacrah yang sah Rp Rp Rp 3.521.500.000,- 620.7�10.000,- 10.800.000.000,-
(3)Dana perimbangan scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b t.crdiri dari jenis pcndupatun :
1. a.Dana bagi hasil ' Bagi Hasil Bukan Pajak
2. b.Dana Alokasi U m u m
3. c.Dana Alokasi Khusus �p. 1 2 . 7 2 4 . 2 :1 0 . 0 0 0 , Rp. 4 1 3 . 0 4 0 . 7 2 0 . 0 0 0 , Rp. 136.871.076.000,- {'1) Lain-lain pcndapatan dacra h yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tcrdiri dari je nis pcndapatan :
4. a.Dana Bagi H a s i l Pajak dari Provinsi dan Pcrnerintah Dacrah lainnya Rp. 14.397.603. 963,-
5. b.Dana penyesi raian clan otonomi khusus
6. c.Bantuan Kcuangan dari Provinsi atau Pcrncrin I a h Dacrah Lainnya Rp. 1 1 0 . 7 7 8 . 1 5 4 . 0 0 0 , Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 3

( 1) Bclanja Daerah sebagairnana dirnaksud pada Pasal 1 terdiri clari :

a.Belanja tidak Iangsung
b.Belanja l a n g s u n g Rp. 424.530.186.885,70, Rp. :303.758.050.077,30,-

(2)Bela nja Tidak Lat 1g8Lmg scbaguimunu dimaksud pada ayat ( l ) huruf a tcrdiri dari jcnis belanja : Rp. 2 6 6 . 9 1 2 . 6 0 9 . 8 8 5 , 7 0 , Rp. 1 4 . 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , -
1. a.Belanja Pegawai sejurnlah
2. b.Belanja Hibah 1.. Belanja Bantuun Sosiul � d. Belanja Uagi Ha si] Kcp ..ida Provinsi/ Kn bu paten Kola dan Pcmcrin rah Dcsa Rp. Rp. 6.:100.000 .000,00,- 4 1 4 .223.000,00,-
3. c.Bclanja Bantuun Kcuangan Kepada Provinsi Kabupaterr/Kotn dan Pemerintah Desa Rp. l 35.94�3.354.000,00,-
4. f.Belanja Tidak Tcrduga Rp. ]50.000.000,00,-
(3)Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jcnis bclanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bararig dun .Jasa
3. c.Bclanja Modal Rp. 2 1 . 4 1 0 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , Rp. 1 1 6 . 9 6 4 . 8 11 � � . 0 9 1 , 3 0 , Rp. 165.382.746.986,00,-

Pasal 4

l 7.5�4.22�.000,- 0 - ' Rp. Rp.b. Pr-ncnirnn d n n n cndnngan sejumlah ( 1 ) Pernbiayaan Ducrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pcncrimaan scjumlah Rp. 1 7 .534.223.000,-
h.Pcngcluuran scjurnlah Rp. '.2.000.000.000,-

(2)Perierimaan sebagaimaua dimaksud pacla ayar ( 1 ) h u r u f H terdiri dari jcnis pe. rn biayaa n :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelurnnya sejurnlah
2. c.I Iasil penjuulan kckayaan dacrah yang dipisuhkun sejurnluh Rp. cl. Penerimaan pinjarnanan daerah sejurnlah Rp. 0,- 0 -,

Pasal 5

Uraian lebih lunjut J\nggaran Pcnduputan dan I3elanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tcrcanturn dalarn Larrrpiran yang mcrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah i n i , ierdiri dari: c: ..,,, 1 . Lumpiran I 2 . Larnpiran l l 3 . Larnpiran I I I IJ . Lampiran IV

5.Larnpiran V
6.Lampiran VI
7.Larnpiran VII
8.Larnpiran V l l l
9.La rn piran I X 1 0 . Larnpiran X 1 1 . Larnpirun XT J 2. Lampiran XTI 1 3 . Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan API3D menurut urusan pcrncrintahan daerah organisasi SKPD; R i n c i a n APBD rnenurut urusan pernerintahan daerah, org:-inisasi S h' P D , pcndnpatnn, belunju dun pernbiayaan; Rckapitulasi bclanja mcnurut urusan pernerintahan daernh organisasi 8KPD, program, clan kcgiatan; Rckapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan kctcrpaduan urusan pernerintahan daeruh chm fungsi dalam kcrangka peugelolaan keuangan ncgara; Daftar jurnlah pegawai per golongan dan per jabatan: Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi] dacrah; I )aftar perkiraan penambahan clan pcngurangan asset ictap dacrah: Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan asset lain-lain; Duft ar kegiatun-kegiatan t u h u n anggarnn sebelurnnya .\'nng lx-lurn disclcsaikan dan dianggarkan kcrnbali dalarn tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan dacrah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati merietapkan Perat uran tentaru; Penjabaran Anggaran Pendupatan clan Belanja Daerah st:bagai l n n d a s a n operusionul pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Dncrah ini mular berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Pcrmuran Dacrah 1111 ocngan pcncrnpa tan nya dalarn Lcmbaran Dacrah Kabupaten Minahasa Tenggara. -- - - � i\O l'l:'i(,()I ' I I l l K,l>IC l'C'1)1"'"'·m ·\ngg.,-,.,-,,-- - • - - I � 2 K,1b1d Angg�1an i----- J Sej.rcuns BPf..llr...1D ' Kah,ig flu�'"" (l.111 Prrundnmi Uud.urg.ut \,,ii f.:epi1l.1 lJl'f...llr...1D 1-1 - - 6 As1skn Adm Umum - - - 7 \d.r�1.1m l).1e·r.1h -- --� 8 W.1�11 B11ps111 'I Bup.m ,\l,>hon Ul <1,1.u1d.11,111g.m1 Ditctapkan di Ratahan Paci a tanggal 29 oeruvi'J€:'l. 20 16 BUPATI MINAHASA TENGGARA, JAMES SUMENDAP Diunclangkan di Rata ha n Pada langgal, 2') OE>EMOO< 2 0 1 6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATE�HASA TENGGARA, FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR rot . . . ..

Pasal 7

Peraturan Daeruh i n i m u l a i berlaku pada tanggal diun<langkan. Agar setiap ornng mcngctuhuinya. m c rn c r i n t a h k a n pengundangan Peraturan Dacrah 1 r 1 1 dcrrgau pcncmpatannya dalam Lcrnbaran Daerah Kabuparcn Minahasa Tenggaru. Ditcto pko n d i Rat a h a n Pada tanggal 2 0 1 6 BUPATI MI AHASA TENGGARA,-l: Diundangkan d i Rutahnn Puda tanggnl, 2 0 1 6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATll:FSA TENGGARA, " FARRY FREYRE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR ' . ... . .. Lampiran I Peraturan oaerah Nomor 15 Tanggal : 29 Deiefnber 2016 I PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR URAIAN JUMLAH URUT 1 2 3 I PENDAPATAN 712 .7S4.0l 3.963,00 i , I PENDAPATAN ASLI DAERAH l 4.942.230.000,00 - - - - - - - · · · · - - - - - - - l . 1 . 1 r'cooaocten Pt11ilk oeeen 3.521.500.000,00 I . i , 2 Hastl RetrtbUst Oaerah 620.730.000,00 1 . l . q Lain·lain Pendapatan Mii uaeran yang san I 0.800.000.000,00 1 . 2 DANA PERIMBANC.:AN ,!;G2.c;JG.02G.000,00 - - - - - - - - - - - 1 . 1 . I Bagi Hastl Pajak/Bagi Hasil 8uka11 Pajak 12.72'1.230.000,00 1 . 2 . 2 Dana A!OkiJSl Umum 413.040.720.000,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khl.lSUS . • . _ _ . _ _ 1:�·�?�·��6��0�!.o� _ I . 3 LAIN·LAIN P!!NDAPATAN DAERAH YANG SAH I35.175.757.%J,OO . - - - - - - - - . . ---------- I . 3 . 3 D<1nc1 uaai ttt1�1! PaJ!lk. <.1811 Provln�I dan Pcrncrmtah cacmh W!nnya 14.397.60J.96J,UO I . 3 . 1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 110.778.154.000,00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dal1 PrOVlnsl atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00 - 2 EIELANJA 728.288.236.963,00 2 . 1 EIELANJA TlDAK LANGSUNG 424.530.186.685,70 . . . . . . . - . - . . . . 2 . 1 . 1 Bclanja Pcgawal 266.912.609.885, 70 2 . 1 . 4 Belanja Hlbah 14.610.000.000,00 2 . l . 5 Belanja Bantuan SOSial 6.300.000.000,00 2 . l . 6 BclanJa 8.lgt HaSil xeceoe ProvlnSl/KabupatenjKota can Pemerintah uesa 414.22J.OOO,OO 2 . 1 . 7 SelanJa Bantuan Keuangan Kepada Provlnsl/Kabupaten/Kota dan Pcmcrintah nesa 135. 94 3.354. 000, 00 dan Partal Polltlk 2 . l . 8 selerue Tidak Terduga 350.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 303. 751;1.050.077 ,30 - · - · · - - - · - · · · · · · · · · · 2 . 2 . 1 �l<1nja Pegawa1 21.410.460.000,00 2 . 2 . 2 eclerua Barang clan Jasa 116.964 643.091,30 2 . 2 . 3 seta.ue Modal 165.382. 746. 986,00 SURPLUS I (DEFISIT) (15.534.223.000,00) ' PEMEIIAYAAN OAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMEIIAYAAN DAERAH 17.534.223.000,00 .. - . . . . . . . 3 . I . 1 S!sa Lebitl Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnva 17 .534.223.000,00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBJAYAAN DAERAH 2.000.000.000,00 . . . . . . . . . 3 . 2 . 2 Penyeteen Modal (lnvestasi) Pemerinlah Daerah 2.000.000.000,ou PEMBIAYAAN NETTO 15.534.223.000,UU SISA l!BIH P!MBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 - Rntilhnn, 29 Ocsember 2016 BUPATl I . .J \ - James Sumend;ip HaJaman I RJNGK.1.S.,1.N .lP80 ,�---- -·-·· - ----�····· ,--·----··· I 1/, l · · - �� - f)U,UOC .i�i·.\.!":�l:' ;. 1 '.!0, �.lr,1(}.\HJ(!, !\.(, f. iJl.Gfl;, r_:,_ ••. .1\. :it_: O;;(l :-r; ·. •m, i · · < £ .... , � · . J�::,!-:.:��·:. t :;:.·' I t � I, f l ,,(ii •'.. s I: !· � s \ ,. f; : ' ·'· • i · • ·• . ,:.:t .,,-. :, .,:.:::,:, \ : . . . . �·: . s.·· ..... · · �. ·��.:1 t:-�� ·1..,"; I ·:�F.:j · 1 ,-. · : .i: i.", • . • .·t: ;')(1(�; ....·• :". ;'i .• o;";t·' ;..;. :\,;. z- i E;.. .. i. ·�: •·. . ,:..,::; '°:!,· �h:·:·-�r�l;d::�·. ; . ... :c·: � ·:;·.:.-··: -.;, :cF �r:·.� '!t r. ..; }' ::'fJ{,1·.i.�,.:[.� ! ,r·;·:�·,"!q �- -;�. ".' :)' •.'.:!< .. .' t.·,;i :,. ·!:-·�·.:·.: ·�.�.'i5�:,:: )'� lGr. :;'i nsh li�·�.J°,, .'� I ;i1.� ·l �· " > , �· )':;, �··1) • · <:· v : fl . . · . · · ' .4:0.'.· v ;' , ... ,C'J� ---r<. ···i .:-�� I�. -p. ·i::.r_;� ;··.:-.·! ;-,�t. <� r�-� . . o-:, .;.':, ,··· :· ii1 . . .. t� ;;.-.:· ;..... ,··,:.·� ')�-'.:�.� :_�:- ;.-:: . . . .\:;·;:!� . • :_.::, :: .::,.0011 :)00.1.; :_ �....,.=� . o� �t':� ijfS::�)��--- ')'; .C:88 <�.7·�. ;:;.(.i ..', r. 0"' ,;·!n<� f�; � :t-\,.�1� ',. �{1,f.1,_1.(l(i( ·,:;}_:.. , ' (F; :,._:il,(l:.)\;.Ultc. ,, / 1.'0.1.':1C:.:. i. �-�·:. \ l •)(', l)•JI) 1)1:: . . : '(\fl � � � �·· I ' I_ �- ....... ... _ ..... -·.,.• ,.· . .. , �'-' ,.). '·,olt.�' >:c);�,,:. :: .�5zr:;�iffillii�)�i

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal .315 ayat

(6)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 , Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah bersarna Bupati Minahasa Tenggara tclah mcnyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2 0 1 7 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 388 icntang Evalua si Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran @;) 2 0 1 7 ;
1. b.bahwa penyernpurnaan scbagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 tidak bertentangan dengan kepcntingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lcbih tinggi;
2. c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 . Mengingat I . U n d a n g - U n d a n g Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyclcnggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisms [Lembnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tah u n 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); :>.. Unclang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentarrg Kcuangan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nurnor 47. Tambnhnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4286);
3. a.Undang-Undung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe rbr-ndn har.aa n Neg:.u-a (Lerrrbur-a n Ncgun:i Reptrblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 4 . Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tcntang Perneriksaan Pengclolaan dan 'I'anggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Negara Nornor 4 4 2 1 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dun Pcrncrintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 6 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupatcn Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lcmburan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 8 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2009 Nornur 130, Tarnbalran Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I I ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2 0 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor !12�4); I 0. U n d a n g - U n d a n g Nornor 23 Tahun 20 J '1 ten tang Pernerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor fi:'187) sebagairnana tclah diubah cleng ..rn Undung-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten Lang Pc•1·1 i i 1 : 1 hm1 a l a s Urrd arrg-Urrd arig Nomor 2'.1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambuhan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679): 1 I . Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedurlukan Protokoler chm Kcuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l.cmburan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4 4 1 6 ) scbagairnuna tclah diubah bcberapa kali, terukhir dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teruang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 1 2 ) ; 1 2 . Pcrut uran Pcmcrintah Nornor 55 Tahun 2005 t c n t a n g Dana Pcrimbangan [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 3 . Pcrat uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuh'un 2005 Nomor 1 3 8 , Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Numor 4576); 1 4 . Perat uran Perneriru n h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 5 . Pera tu ran Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pcdornan Penyus unan dan Pe nera pun St a ndar Pelayanan M i n i rn n l (Lernbaran Negara J{cpublik Indonesia Tahun 200G Nomor 1 5 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 1 6 . Pcruturan Pernerintah Numor 8 Tahun 2006 tentang Pclapuran Keuangun dun Kinerja lnsransi Pcmerintah (Lernbarari Negara Republik indonesta Tahun 200u Nornor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o 1 4 ) ; 1 7 . P<'rnturnn Pcmcrintuh Nornor 38 Tahun 2007 tcntang Pernbagian Urusan Pernerintahan Antura Pemerintah , Perncrintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnburan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4737); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nornor 1 2 3 , Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ; 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 Len tang Hibah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia N o m o r ;:, 2 7 2 ) ;
20.Perar uran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 1 3 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcru t urun Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tcniang Perubahan Kedua alas Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentarrg Pedornan Pengelolaan Keuarigan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 20 l 1 Nurnor 3 1 O); 2 1 . Pcruturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nomor 1 4 Tahun 2 0 1 6 ten tung Pcrubahan kedua at as Pcraturan Mcntcri Dalarn tcntarig Perubahan kedua atas Peraturan Merueri Dalam Nl'gcri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pernberian 1 1 i bah dan Bant.uan Sosial yang bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 5 4 1 ) ; 2 2 . Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nornor 3 1 Tahun 2 0 1 6 tr-ntnng Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Talrun Anggaran 2 0 1 7 (Serita Negara P r- n u h l i k Indonesia Ta h i m 2 0 1 n Nomor S08):
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 t c n t a n g Pcrnbenrukan Produk Hukurn Du<.T;.1h (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036};
24.Pcraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggura Nomor 3 Tah un 20 I O tentang Pokok Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara T a h u n 2 0 1 0 Nornor �]);
25.Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2 0 1 4 tcntang Rencana Pernbangunan .Iangka Panjang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Tahun ) 0 1 1. 1 Nomor 8 1 );
26.Perut ura n Dacrah Kabupaien Minahasa 'l'cngguru Nomor 9 Tahun 2 0 1 4 Len tang Rencana Pcrnbangunan Jangka Mcncngah Daerah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnugar-a Tahun 201"1 Nomur 82). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

2.Bclanja

b.Pengeluaran
a.Pcnerirnaan
1. 3.Pembiayaan Daerah: Pembiayaan Neto Q Sisa Lebih Pernbiayaan ./\nggaran tahun Berkenaan

Pasal 2

( 1 ) Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a . Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.942.230.000,-

b.Dana Pcrimbangan Rp. 562.636.026.000,-
c.Lain-lain Pendapatan Dae rah yang Suh Rp. 1 3 5 . 1 7 5 . 7 5 7 . 9 6 3 , -

(2)Pcndapatan Asli Dacrah scbagaimana dirnuksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. u.Pajak daerah
2. b.1-!etribusi daerah
3. c.Lain-lain l-'endap.-11.-rn A:-ili Dacrah yang sah Rp Rp Rp 3.521.500.000,- 620.7�10.000,- 10.800.000.000,-
(3)Dana perimbangan scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b t.crdiri dari jenis pcndupatun :
1. a.Dana bagi hasil ' Bagi Hasil Bukan Pajak
2. b.Dana Alokasi U m u m
3. c.Dana Alokasi Khusus �p. 1 2 . 7 2 4 . 2 :1 0 . 0 0 0 , Rp. 4 1 3 . 0 4 0 . 7 2 0 . 0 0 0 , Rp. 136.871.076.000,- {'1) Lain-lain pcndapatan dacra h yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tcrdiri dari je nis pcndapatan :
4. a.Dana Bagi H a s i l Pajak dari Provinsi dan Pcrnerintah Dacrah lainnya Rp. 14.397.603. 963,-
5. b.Dana penyesi raian clan otonomi khusus
6. c.Bantuan Kcuangan dari Provinsi atau Pcrncrin I a h Dacrah Lainnya Rp. 1 1 0 . 7 7 8 . 1 5 4 . 0 0 0 , Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 3

( 1) Bclanja Daerah sebagairnana dirnaksud pada Pasal 1 terdiri clari :

a.Belanja tidak Iangsung
b.Belanja l a n g s u n g Rp. 424.530.186.885,70, Rp. :303.758.050.077,30,-

(2)Bela nja Tidak Lat 1g8Lmg scbaguimunu dimaksud pada ayat ( l ) huruf a tcrdiri dari jcnis belanja : Rp. 2 6 6 . 9 1 2 . 6 0 9 . 8 8 5 , 7 0 , Rp. 1 4 . 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , -
1. a.Belanja Pegawai sejurnlah
2. b.Belanja Hibah 1.. Belanja Bantuun Sosiul � d. Belanja Uagi Ha si] Kcp ..ida Provinsi/ Kn bu paten Kola dan Pcmcrin rah Dcsa Rp. Rp. 6.:100.000 .000,00,- 4 1 4 .223.000,00,-
3. c.Bclanja Bantuun Kcuangan Kepada Provinsi Kabupaterr/Kotn dan Pemerintah Desa Rp. l 35.94�3.354.000,00,-
4. f.Belanja Tidak Tcrduga Rp. ]50.000.000,00,-
(3)Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jcnis bclanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bararig dun .Jasa
3. c.Bclanja Modal Rp. 2 1 . 4 1 0 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , Rp. 1 1 6 . 9 6 4 . 8 11 � � . 0 9 1 , 3 0 , Rp. 165.382.746.986,00,-

Pasal 4

l 7.5�4.22�.000,- 0 - ' Rp. Rp.b. Pr-ncnirnn d n n n cndnngan sejumlah ( 1 ) Pernbiayaan Ducrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pcncrimaan scjumlah Rp. 1 7 .534.223.000,-
h.Pcngcluuran scjurnlah Rp. '.2.000.000.000,-

(2)Perierimaan sebagaimaua dimaksud pacla ayar ( 1 ) h u r u f H terdiri dari jcnis pe. rn biayaa n :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelurnnya sejurnlah
2. c.I Iasil penjuulan kckayaan dacrah yang dipisuhkun sejurnluh Rp. cl. Penerimaan pinjarnanan daerah sejurnlah Rp. 0,- 0 -,

Pasal 5

5.Larnpiran V
6.Lampiran VI
7.Larnpiran VII
8.Larnpiran V l l l
9.La rn piran I X 1 0 . Larnpiran X 1 1 . Larnpirun XT J 2. Lampiran XTI 1 3 . Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan API3D menurut urusan pcrncrintahan daerah organisasi SKPD; R i n c i a n APBD rnenurut urusan pernerintahan daerah, org:-inisasi S h' P D , pcndnpatnn, belunju dun pernbiayaan; Rckapitulasi bclanja mcnurut urusan pernerintahan daernh organisasi 8KPD, program, clan kcgiatan; Rckapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan kctcrpaduan urusan pernerintahan daeruh chm fungsi dalam kcrangka peugelolaan keuangan ncgara; Daftar jurnlah pegawai per golongan dan per jabatan: Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi] dacrah; I )aftar perkiraan penambahan clan pcngurangan asset ictap dacrah: Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan asset lain-lain; Duft ar kegiatun-kegiatan t u h u n anggarnn sebelurnnya .\'nng lx-lurn disclcsaikan dan dianggarkan kcrnbali dalarn tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan dacrah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati merietapkan Perat uran tentaru; Penjabaran Anggaran Pendupatan clan Belanja Daerah st:bagai l n n d a s a n operusionul pelaksanaan.