Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara;
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.Alat Kelengkapan Dewan lainnya yang dibentuk dalam Rapat Paripurna adalah Panitia Khusus, Panitia Kerja dan Kelompok Kerja
8.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Minahasa Tenggara;
8.Peraturan Bupati, adalah Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
10.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 2
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a.APBD, meliputi:
1 . uang representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras;
4.uang paket;
5.tunjangan jabatan;
6.tunjangan alat kelengkapan; dan
7.tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1 . tunjangan komunikasi intensif; dan - 2. tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.