DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4593);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rum pun Jabatan FUngsional Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia l'ahun 2010 Nomor 537);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 l'ahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerint.ah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI DAERAII DAN TATA TENTANG SUS UNAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAINNYA. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Pemimpin Sekretariat Daerah dan pembina pegawai negeri sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disebut LTD, adalah unsur pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup pada Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
6.lnspektorat Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan.
7.Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau Jabatan fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan. B AB U PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lnspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Lembaga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

{l) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

a.Inspektorat Daerah;
b.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
c.Sadan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
e.Sadan Ketahanan Pangan (BKP);
f.Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD);
g.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3AJ;
h.Sadan Lingkungan Hidup, Kebereihan dan Pertamanan (BLHKP);
1. 1.Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD);
j.Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMDJ;
k.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

(2)Lembaga lainnya terdiri dari :
1. a.Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPMPPSP);
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SPSD);
3. c.Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);
4. d.Satuan Palisi Pamong Praja (SATPOL PP);
5. e.Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Minahasa Tenggara.

BAB ILL

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)lnspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. {3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perencanaan program pengawasan;
2. b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; clan
3. c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
(4)Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
(5)Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab lngsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 6

{l) Badan Perencanaan Pembngunan Daerah, merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2)Sadan Perencanaan Pembaangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi
1. a.Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
2. b.Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembanguan daerah; clan cl. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
(5)Kepala Sadan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah.

Pasal 7

(lJ Lembaga Teknis daerah Daerah dan Lembaga Lainnya, merupakan unsur Pendukung tugas Bupati.

(2)Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya ..
(3)Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.Pemberian clukungan atas pcnyelenggaraan pemerintahan claerah sesuai lingkup tugasnya;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; clan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga la.innya berbentuk badan, kantor, Saluan, rumah sakit dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
(5)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Sadan, yang berbentuk Satuan dipirnpin oleh kepala Satuan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Yang berbentuk Dewan Pengurus dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur. (6} Kepala Sadan, Kepala Saluan, Kepala Kantor, Direktur dan Sekretaris Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris,
3. c.Inspektur Pembantu
4. d.Kepala Sub Bagian;
5. e.Kepala Seksi;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Irrspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Badan terdiri d ari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bidang;
4. d.Sub Bagian dan Sub Bidang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi SatPol-PP terdiri dari:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Kasubag Tata Usaha;
3. c.Kepala Seksi; clan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Susunan Organisasi Kantor terdiri dari:
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi ; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi Peraturan Bupati. Kantor ditetapkln dengan

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4593);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rum pun Jabatan FUngsional Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Serita Negara Republik Indonesia l'ahun 2010 Nomor 537);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 l'ahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerint.ah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Dan BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menetapkan

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Pemimpin Sekretariat Daerah dan pembina pegawai negeri sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5.Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disebut LTD, adalah unsur pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup pada Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
6.lnspektorat Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan.
7.Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau Jabatan fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan. B AB U PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lnspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Lembaga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

{l) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

a.Inspektorat Daerah;
b.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
c.Sadan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);
d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
e.Sadan Ketahanan Pangan (BKP);
f.Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD);
g.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3AJ;
h.Sadan Lingkungan Hidup, Kebereihan dan Pertamanan (BLHKP);
1. 1.Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD);
j.Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMDJ;
k.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

(2)Lembaga lainnya terdiri dari :
1. a.Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPMPPSP);
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SPSD);
3. c.Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);
4. d.Satuan Palisi Pamong Praja (SATPOL PP);
5. e.Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Minahasa Tenggara.

BAB ILL

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)lnspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. {3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perencanaan program pengawasan;
2. b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; clan
3. c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
(4)Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
(5)Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab lngsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 6

{l) Badan Perencanaan Pembngunan Daerah, merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2)Sadan Perencanaan Pembaangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi
1. a.Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
2. b.Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembanguan daerah; clan cl. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
(5)Kepala Sadan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah.

Pasal 7

(lJ Lembaga Teknis daerah Daerah dan Lembaga Lainnya, merupakan unsur Pendukung tugas Bupati.

(2)Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya ..
(3)Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.Pemberian clukungan atas pcnyelenggaraan pemerintahan claerah sesuai lingkup tugasnya;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; clan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga la.innya berbentuk badan, kantor, Saluan, rumah sakit dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
(5)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Sadan, yang berbentuk Satuan dipirnpin oleh kepala Satuan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Yang berbentuk Dewan Pengurus dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur. (6} Kepala Sadan, Kepala Saluan, Kepala Kantor, Direktur dan Sekretaris Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris,
3. c.Inspektur Pembantu
4. d.Kepala Sub Bagian;
5. e.Kepala Seksi;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Irrspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Badan terdiri d ari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bidang;
4. d.Sub Bagian dan Sub Bidang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi SatPol-PP terdiri dari:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Kasubag Tata Usaha;
3. c.Kepala Seksi; clan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Susunan Organisasi Kantor terdiri dari:
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi ; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi Peraturan Bupati. Kantor ditetapkln dengan