Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Minahasa Tenggara. Peraturan Perangkat Daerah Daerah Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4685);
5234);
'l- ' , I 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
«> . �
10.lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara; 1 1 . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; 12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasa12 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1 . Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
...
1 1 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang adiministrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2 1 . Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
1 . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
BAB II
Kecamatan Pasan dengan Tipe A; Kecamatan Belang dengan Tipe A; Kecamatan Ratatotok dengan Tipe A; Kecamatan Pusomaen dengan Tipe A; Kecamatan Tombatu dengan Tipe A; Kecamatan Tombatu Timur dengan Tipe A; Kecamatan Tombatu Utara dengan Tipe A; Kecamatan Silian Raya dengan Tipe A; Kecamatan Touluaan dengan Tipe A; Kecamatan Touluaan Selatan dengan Tipe A.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
c. d. e. f. c g.. h. 1. j. k. I. -. . . . « , � «: �·
BAB III PEMBENTUKAN UPT
BAB III
( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru. .. . . . BAB IV STAF AHLI
BAB IV
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. B AB V KEPEGAWAIAN Pasal 1 1 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI
( 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…