DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan I sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. I

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang I Penyelenggara Negara yang Bersih 'dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun '2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I s>. � BUPATJllllfAHASATBNGGARA PROVINSISULAWESIUTARA PBRATURAN DAERAB KABUPATBR MDIABASA TBNGGARA NOMOR r TABUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PBifDAPATAN DAii BELANJA DABRAH TAHUN ANGGAR.AX 2016 DERGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA BSA BUPATI Mll'fAHASA TBNGGARA, Menimbang: a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar unit organiaasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa. lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .J. o nuang-u nuang l'tOillOr .1 11:UlUU ""VV't l..�JJU:lllK Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang ,. ten tang7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom.or 66, TambQ.hQll Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1u. unaang-unaang rsomor :l3 'ranun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 1 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. 13.Peraturan Pemerinta.h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ·- - - --·-- 44M.&.>a• u wcu.1scu.i .Ut1CH:Ul \J..emoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4578);
10. 16.PerQ.turo.n Pcmcrintah Non'lo.1· 65 Ta.bun 200� tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. 20.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2 0 1 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527); -------o .1. .."' wcu.a5a.u J.Ji:lC! i:Ul sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 31 O);
15. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 6 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
17. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tenta.ng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2 0 1 0 Nomor 53);
18. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 8 1 ) ;
19. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupat.en Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82). 23 .. Dengan persetuJuan beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATBN MINA.BASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TMGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAII DAERAH TEKTABG PERUBAIIAl{ ANGGARAK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAIIUN ANGG.ARAN 2016. Paaal 1 .. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 769.345.355.123,00 bertambah Rp. 110.593.346.255,00 sehingga menjadi Rp. 879.938.701.378,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 Pendapatan

a.Semu1a Rp 765.995.355.123
b.Bertarnbah /(berku1-ang) Rp 31.690.289.363 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 797.685.644.486 2 Belanja
a.Semula Rp 769.345.355.123
b.Bertambah /(berkurang) Rp 110.593.346.255 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 879.938.701.378 3 Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp 6.350.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892 Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 85.453.056.892 b, Pengeluaran 1) Semula Rp 3.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 200.000.000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 3.200.000.000 Rp 82.253.056.892 Rp 1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 13.072.300.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.544.000.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 15.616.300.000
b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 657.167.528.160 2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.071.100.840 Juu.a.lt'lh Dana Pcd1nba.1"1gan ectclah perubahan Rp 683.238.6�9.000
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 95.755.526.963 2) Bertambah/(bcrkurang) Rp 3.075.188.523 J umlah Lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 98.830.715.486 2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan
a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 3.033.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 492.000.000 J umlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 3.525.000.000
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 539.300.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 52.000.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 591.300.000
c.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 9.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerahyang sah Rp 11.500.000.000 3 Dana Perim.bangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 ) Semula Rp 17.368.017.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.332.866.000) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 14.035.151.000
b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 413.040.720.000 2) Bertambah/(herkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 413.040.720.000 1) Semula Rp 226.758.791.160 2) Bertambah/(berkurang) Rp 29.403.966.840 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 256.162.758.000 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sa.h sebagairoana dimaksud pada ayat l hurul c terdiri dari jenis pendapatan
a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 14.397.603.963 2) Bertambah/(berJrurang) Rp 3.075.188.523 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 17.472.792.486
b.Dana Desa 1) Semula Rp 81.357.923.000 2) Bertam bah/ (berkurang) Rp O Jum1ah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 81.357.923.000 Paaal 3 1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Belanja tidak langsung 1 ) Semula Rp 372.184.234.837 2) Bcrtambah/(berkurang) Rp (3.168.278.978) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 369.015.955.859
b.Belanja langsung 1) Semula Rp 397.161.120.286 2) Bertambah/(berkurang) Rp 113.761.625.233 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 510.922.745.519 550.000.000
1. 9.480.000.000Rp Rp Rp 256.512.025.963.Gt 150.000.000 400.000.000 2 Belanja 1'idak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dai jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp263.760.632.026,60 2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.248.606.063) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
b.Belanja Hibah 1) Semula Rp 6.309.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.171.000.000 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
c.Belanja Bantuan Sosial 1) Sernula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik 1) Semula RplOl.614.602.810,40 2) Bertambah/(berkurang) Rp Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan RplOl.614.602.810,40
e.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 350.000.000 509.327.085 Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 859.327.085 3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp 16.337.390.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 508.000.000 -Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 16,1}45.390.000
b.Belanja Barang dan Jasa 1 ) Semula Rpl 11.471.967.746 2) Bertambah/(berkurang) Rp20.381.076.212,01 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rpl31.853.043.958.0l
c.Belanja Modal 1) Semula Rp 269.351. 762.540 2) Bertambah/(berkurang) Rp92.872.549.020,99 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp362.224.31 l.560.99

Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Penerimaan sejumlah Rp. 1 ) Semula Rp 6.350.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 85.453.056.892
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 1 ) Scmula Rp 3.000.000.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp 200.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan R:12 3.200.000.000 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rg 82.253.056.892 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
1. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
2. 3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 4.Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
4. 5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untulc keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan ncgara;
5. 6.Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
6. 7.Lampiran Vil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. 8.La.mpiran VUI Dafter kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi; � 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan t.entang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal (> �r- 2016 BUPATIMINAHASATENGGARA,t � JAMES SUMEBDAP Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 2016 SBKRETARIS DABRAH KABUPA�TENOO� FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA T.E.NGGARA TAHON 2016 NOMOR 99 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraNomor Tahun 2016 Tanggal 2016 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2016 • PEMERINTAH KASUPATEN HlNAtlASA TENGGARA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAJ-Uh' AHGGARAll 2016 NO MOR JUMlAII (Rp ) BERTAMBAH / (BEi URUT URAIAN SEIIB.UM PERUBAHAN SETELAH P£RUBAHAN (Rp ) 1 ' 3 4 5 1 PfNDAPATAN 765.995355.123,aO 797.685.641.486,00 31.690.289.J 1 . 1 PfNDAPA"IAN ASU DAERAH 1J.On300.000,00 15.616.300.0C'O,OO 2.544.000.0 -------------- !--------------- ------------ 1 . 1 . 1 Pe-dapa:an PaJ* Dael" ah 3.033.000.000,00 J.525.0CIO.OOl,OO 492.000.0 1 . 1 . 2 Hasil RetriOOSI Daerah 539300.000..00 59LIOO.OC'O,OO 52.000.0 1 . 1 .4 L.ain--lai.-1 Pendapal;an Ast oaera, yang Sah 9.500.000.000,00 u.soo.oo:i.cxn.oo 2.000.000.0 --------------- !---------------- ------------- 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 657.167 528.160,{lO 683.238.629.000,00 26.071.100.8 --------------- --------------- ------------ 1 . 2 . 1 Bagi Hasll �gl Hasil Bukan Pajak 17.36!3.ol.7.000,00 14.COS.151.CXXJ,00 (3.332.866.0C 1 . 2 . 2 Dala ilJol:351 unum 413.040.720.000,{lO -m.o,;o.no.000,00 1 . 2. 3 D.:m Abt.ast kb.s&

226.758.791.160,00 256. Ui2. 758.000,00 29.403.966.8 - ----------·---- ---------------- ------------- 1 . 3 LAIN-I.ADI Pl:NDAPATAN DAfRAH YAlfG SI\H 95.755.526.963,00 CJB.830.715.486,00 3.075.188.S --------------- --------------- ------------- 1 . 3 .3 Dana Bagi Hasll Pa jak darl Provn51 dan Pmiemtah Dit!!:rah t.almya 14.397.603.963,00 IHn.792.486,00 3.075.188.S 1 . 3 , 7 """ ""' 81.357 .923.000,00 81.357 .923.000,00 2 BEU.PUA 769.345.355.123,00 879.938.701.378,00 110.593.346.2 2 . 1 BELAroA l"IDAJC LANGSUNG 372 lB�.234.837,00 369.015.955.859,00 (3.168.278.9i --------------- -------------- ------------ 2 . i . 1 Bek"l-1P Pegwt;IJ 261760.632.026,60 2S6.512.025.963,60 (7.248.ISffi.O{ 2 . 1 . 4 Be1."11P HOOh 6300.000.000,00
9.'180.000.000,.00
3.171.000.0 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan scset 150.000.000,00 550.(1)).000,00 400.000.0 2 . t . 7 Belanja Bartuan Keuangan Kepada Prcwin;Vt::a!:lu;,at:En/f.ota dan Pemerintall Desa dan Part:al PoHk 101.614 .E02.B10,40 101.614.602.810,40 2 . 1 . 8 BeL3,jl Tldak Terd\.ga 350.000.000,00 859..327.MS,00 500.327.0 -------------- --------------- ------------ 2 . 2 BEL.ANJA LANGSUNG 397 161.120.266,00
510.922. 745.519,00 113.761.625.2 -------------- -------------- ------------ 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16 337.390.000,00 1&.845.390.000,00 508.000.0 2 . 2 . 2 Beliwljl Ba-an;i dan Jasa 111.471.967.746,00 131.853.0H.958,01 20.381.076.2 2 . 2 . 3 8elcnja Modal 2&9.351.762.540.00 362.U<l.311.560,99 92.an.s49.o SURPWS I (DEFISIT) (3.JS0.000.!))), 00) (Bl.253.056.892,.00) {78.903.056.8� ' NOMOR URUT 1 33 . 13 . 1 . l3 . 23 . 2 . 2 URAJAN z PEMIIAYAAN DAERAH PENERJMAAN PEMBJAYAAN DAERAH Sisa l..dih Pertlltungan Anggaran Tahm Anggaran SEbelurmya PENGEWARAN PEMB!AYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Irwestasl) Pememtah Daerah PEMBIAYAAN N£T10 SIS.A lSIIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAtAJN BERICENAAN SHRUM PERUIIAHAN 36.350.000.000,003.000.000.000,003.350.000.000,00 0,00 SETELAH PERUBAHAN 485.'153.056.892,00 3 200.00Q.000,00 82253.056.892,00 0,00 BERTAMBAH I (BER (Rp) 579.103.056.89 200.000.00 78.903.�.89 JUMlAH(Rp) ------------------------------------------- 6.350.000.000,00 85.'153.115&.892,00 79.103.056.89 ------------------------------------------- 3.000..000.000,00 3 200.000.000,00 200.000.00 ---------------�--------------�------------ BUPATI MIRAHASA TER 1 -d JAMBS SUMERDAI •

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan I sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. I

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang I Penyelenggara Negara yang Bersih 'dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun '2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I s>. � BUPATJllllfAHASATBNGGARA PROVINSISULAWESIUTARA PBRATURAN DAERAB KABUPATBR MDIABASA TBNGGARA NOMOR r TABUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PBifDAPATAN DAii BELANJA DABRAH TAHUN ANGGAR.AX 2016 DERGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA BSA BUPATI Mll'fAHASA TBNGGARA, Menimbang: a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar unit organiaasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa. lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .J. o nuang-u nuang l'tOillOr .1 11:UlUU ""VV't l..�JJU:lllK Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang ,. ten tang7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom.or 66, TambQ.hQll Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1u. unaang-unaang rsomor :l3 'ranun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 1 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. 13.Peraturan Pemerinta.h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ·- - - --·-- 44M.&.>a• u wcu.1scu.i .Ut1CH:Ul \J..emoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4578);
10. 16.PerQ.turo.n Pcmcrintah Non'lo.1· 65 Ta.bun 200� tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. 20.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2 0 1 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527); -------o .1. .."' wcu.a5a.u J.Ji:lC! i:Ul sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 31 O);
15. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 6 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
17. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tenta.ng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2 0 1 0 Nomor 53);
18. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 8 1 ) ;
19. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupat.en Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82). 23 .. Dengan persetuJuan beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATBN MINA.BASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TMGGARA

Menetapkan

a.Semu1a Rp 765.995.355.123
b.Bertarnbah /(berku1-ang) Rp 31.690.289.363 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 797.685.644.486 2 Belanja
a.Semula Rp 769.345.355.123
b.Bertambah /(berkurang) Rp 110.593.346.255 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 879.938.701.378 3 Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp 6.350.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892 Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 85.453.056.892 b, Pengeluaran 1) Semula Rp 3.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 200.000.000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 3.200.000.000 Rp 82.253.056.892 Rp 1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 13.072.300.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.544.000.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 15.616.300.000
b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 657.167.528.160 2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.071.100.840 Juu.a.lt'lh Dana Pcd1nba.1"1gan ectclah perubahan Rp 683.238.6�9.000
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 95.755.526.963 2) Bertambah/(bcrkurang) Rp 3.075.188.523 J umlah Lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 98.830.715.486 2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan
a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 3.033.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 492.000.000 J umlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 3.525.000.000
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 539.300.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 52.000.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 591.300.000
c.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 9.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerahyang sah Rp 11.500.000.000 3 Dana Perim.bangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 ) Semula Rp 17.368.017.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp (3.332.866.000) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 14.035.151.000
b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 413.040.720.000 2) Bertambah/(herkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 413.040.720.000 1) Semula Rp 226.758.791.160 2) Bertambah/(berkurang) Rp 29.403.966.840 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 256.162.758.000 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sa.h sebagairoana dimaksud pada ayat l hurul c terdiri dari jenis pendapatan
a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 14.397.603.963 2) Bertambah/(berJrurang) Rp 3.075.188.523 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 17.472.792.486
b.Dana Desa 1) Semula Rp 81.357.923.000 2) Bertam bah/ (berkurang) Rp O Jum1ah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 81.357.923.000 Paaal 3 1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Belanja tidak langsung 1 ) Semula Rp 372.184.234.837 2) Bcrtambah/(berkurang) Rp (3.168.278.978) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 369.015.955.859
b.Belanja langsung 1) Semula Rp 397.161.120.286 2) Bertambah/(berkurang) Rp 113.761.625.233 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 510.922.745.519 550.000.000
1. 9.480.000.000Rp Rp Rp 256.512.025.963.Gt 150.000.000 400.000.000 2 Belanja 1'idak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dai jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp263.760.632.026,60 2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.248.606.063) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
b.Belanja Hibah 1) Semula Rp 6.309.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.171.000.000 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
c.Belanja Bantuan Sosial 1) Sernula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik 1) Semula RplOl.614.602.810,40 2) Bertambah/(berkurang) Rp Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan RplOl.614.602.810,40
e.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp 350.000.000 509.327.085 Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 859.327.085 3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp 16.337.390.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 508.000.000 -Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 16,1}45.390.000
b.Belanja Barang dan Jasa 1 ) Semula Rpl 11.471.967.746 2) Bertambah/(berkurang) Rp20.381.076.212,01 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rpl31.853.043.958.0l
c.Belanja Modal 1) Semula Rp 269.351. 762.540 2) Bertambah/(berkurang) Rp92.872.549.020,99 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp362.224.31 l.560.99

Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Penerimaan sejumlah Rp. 1 ) Semula Rp 6.350.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 85.453.056.892
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 1 ) Scmula Rp 3.000.000.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp 200.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan R:12 3.200.000.000 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rg 82.253.056.892 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1 . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
1. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
2. 3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 4.Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
4. 5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untulc keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan ncgara;
5. 6.Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
6. 7.Lampiran Vil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. 8.La.mpiran VUI Dafter kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi; � 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

226.758.791.160,00 256. Ui2. 758.000,00 29.403.966.8 - ----------·---- ---------------- ------------- 1 . 3 LAIN-I.ADI Pl:NDAPATAN DAfRAH YAlfG SI\H 95.755.526.963,00 CJB.830.715.486,00 3.075.188.S --------------- --------------- ------------- 1 . 3 .3 Dana Bagi Hasll Pa jak darl Provn51 dan Pmiemtah Dit!!:rah t.almya 14.397.603.963,00 IHn.792.486,00 3.075.188.S 1 . 3 , 7 """ ""' 81.357 .923.000,00 81.357 .923.000,00 2 BEU.PUA 769.345.355.123,00 879.938.701.378,00 110.593.346.2 2 . 1 BELAroA l"IDAJC LANGSUNG 372 lB�.234.837,00 369.015.955.859,00 (3.168.278.9i --------------- -------------- ------------ 2 . i . 1 Bek"l-1P Pegwt;IJ 261760.632.026,60 2S6.512.025.963,60 (7.248.ISffi.O{ 2 . 1 . 4 Be1."11P HOOh 6300.000.000,00
9.'180.000.000,.00
3.171.000.0 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan scset 150.000.000,00 550.(1)).000,00 400.000.0 2 . t . 7 Belanja Bartuan Keuangan Kepada Prcwin;Vt::a!:lu;,at:En/f.ota dan Pemerintall Desa dan Part:al PoHk 101.614 .E02.B10,40 101.614.602.810,40 2 . 1 . 8 BeL3,jl Tldak Terd\.ga 350.000.000,00 859..327.MS,00 500.327.0 -------------- --------------- ------------ 2 . 2 BEL.ANJA LANGSUNG 397 161.120.266,00
510.922. 745.519,00 113.761.625.2 -------------- -------------- ------------ 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16 337.390.000,00 1&.845.390.000,00 508.000.0 2 . 2 . 2 Beliwljl Ba-an;i dan Jasa 111.471.967.746,00 131.853.0H.958,01 20.381.076.2 2 . 2 . 3 8elcnja Modal 2&9.351.762.540.00 362.U<l.311.560,99 92.an.s49.o SURPWS I (DEFISIT) (3.JS0.000.!))), 00) (Bl.253.056.892,.00) {78.903.056.8� ' NOMOR URUT 1 33 . 13 . 1 . l3 . 23 . 2 . 2 URAJAN z PEMIIAYAAN DAERAH PENERJMAAN PEMBJAYAAN DAERAH Sisa l..dih Pertlltungan Anggaran Tahm Anggaran SEbelurmya PENGEWARAN PEMB!AYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Irwestasl) Pememtah Daerah PEMBIAYAAN N£T10 SIS.A lSIIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAtAJN BERICENAAN SHRUM PERUIIAHAN 36.350.000.000,003.000.000.000,003.350.000.000,00 0,00 SETELAH PERUBAHAN 485.'153.056.892,00 3 200.00Q.000,00 82253.056.892,00 0,00 BERTAMBAH I (BER (Rp) 579.103.056.89 200.000.00 78.903.�.89 JUMlAH(Rp) ------------------------------------------- 6.350.000.000,00 85.'153.115&.892,00 79.103.056.89 ------------------------------------------- 3.000..000.000,00 3 200.000.000,00 200.000.00 ---------------�--------------�------------ BUPATI MIRAHASA TER 1 -d JAMBS SUMERDAI •