DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggxa'n 2O24; Mengingat l Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sul,awesi Utara (L€mbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 11' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarrg Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tefiang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan [cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 142); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menetapkan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 142); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 4

(1)Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 6s141 I ampiran yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
(2)l,arnpiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
1. a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintah Daerah dan organisasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang dikLasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatal, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
  4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, prrogftun, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.La.mpiran III memuat laporan operasional;
4. d.l,ampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintah Daerah dan organisasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok danjenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
  4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran III memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
5. e.l,ampiran V memuat neraca;
6. f.l^ampiran VI memuat laporan arus kas;
7. g.la.mpiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
8. h.l^ampiran VIII memuat daftar rekapituLasi piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X memuat da.ftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI memuat da-ftar penyertaan modal pemerintah Daerah;
  1. 1.Lampiran )OI memuat daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
12. m.ta.mpiran )nII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
13. n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekedaan;
14. o.L,ampiran XV memuat da-ftar rekapitulasi aset lainnya;
15. p.tampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
16. q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
17. r.Lampiran XMII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
18. s.Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2O24 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
19. t.la.mpiran XX memuat ikhtisar laporan keuangal badan usaha milik Daerah yang terdiri dari; f . ikhtisar Laporan keuangan (neraca) badan usaha mifik Daerah; dan
  1. 2.ikhtisar Laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

e.Lampiran V memuat neraca;
f.Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
1. 1.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal pemerintah Daerah;
1. 1.Lampiran XII memuat daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m.Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII memuat daftar kewajibanjangka pendek;
r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah yang terdiri dari;
1. 1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah; dan
2. 2.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dal,am lembaran Daerah Kabupa.ten Minahasa Tenggara. Ratahan 29 Agustus 2025 TENGGARA, aii Y s A KANDOLI Diundangkan di Ratahan pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH U MINAHASA TENGCARA. DAVID DOS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 160 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SUt AWESI UTARA I I W .lll I 2025

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Ratahan 29 Agustus 2025 HASA TENGGARA. Diundangkan di Ratahan pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH DAVID HARRY' A LALANDOS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 160 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SU LAWES! UT ARA 1 /W .Ill /2025 I PENJEI.ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 UMUM Bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24 didasarkan atas Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa KeuangErn serta Ikhtisar Laporan Kinerja dan l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai bentuk transparansi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 maka Pemerintah Daerah membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…