Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggxa'n 2O24; Mengingat l Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Menetapkan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.
f . ikhtisar Laporan keuangan (neraca) badan usaha mifik Daerah; dan
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dal,am lembaran Daerah Kabupa.ten Minahasa Tenggara. Ratahan 29 Agustus 2025 TENGGARA, aii Y s A KANDOLI Diundangkan di Ratahan pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH U MINAHASA TENGCARA. DAVID DOS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 160 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SUt AWESI UTARA I I W .lll I 2025
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Ratahan 29 Agustus 2025 HASA TENGGARA. Diundangkan di Ratahan pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH DAVID HARRY' A LALANDOS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 160 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SU LAWES! UT ARA 1 /W .Ill /2025 I PENJEI.ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 UMUM Bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24 didasarkan atas Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa KeuangErn serta Ikhtisar Laporan Kinerja dan l,aporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai bentuk transparansi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 maka Pemerintah Daerah membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…