DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwr 2OO7 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terfiang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinta-han yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menetapkan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terditi atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp7O2.45O.8O7.315,OO (tujuh ratus dua miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp38.837.723 .347,OO (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp663.613.O83.968,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula sebesar P<p27 -317 .351'69 1,OO (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp567 -476.473,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.884.828.164,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-Iain pendapatan asli Daerah yang sah. (21 Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp16.683.786.250,00 (enam belas miliar

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 / semula sebesar Rp702.450.807.315,00 (tujuh ratus dua miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp38.837.723.347,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp663.613.083.968,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula sebesar Rp27.317.351.691,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp567.476.473,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.884.828.164,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.basil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rpl6.683.786.250,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.019.447.882,00 (satu miliar sembilan belas juta empat ratus empat empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.664.338.36S,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.372.OOO.OOO,OO (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp916.430.000,00 (sembilan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.455.570.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)'
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp888.359.620,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp81.136.885,00 (delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp969.496.505,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah).
(5)Lainlain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.373.205.a2L,0O (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.422.217.470,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tqiuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.795.423.291,OO (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rpl.019.447.882,00 (satu miliar sembilan belas juta empat ratus empat empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar RplS.664.338.368,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh empatjuta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.372.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp916.430.000,00 (sembilan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.455.570.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh limajuta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp888.359.620,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp81.136.885,00 (delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp969.496.505,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.373.205.821,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tigajuta dua ratus lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.422.217.470,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.795.423.291,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh limajuta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp668.133.455.624,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp39.407.521.990,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tqjuh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp628.725.933.634,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar tqjuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah Pusat; dal
2. b.transfer antardaerah. (21 Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp646.153.6O0.000,00 (enam ratus empat putuh enam miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp47.170.888.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tqjuh puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp598.982.712.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b semula sebesar Rp21.979.855.624,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.763.366.010,00 (tqiuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp29.743.221.634,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp668.133.455.624,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh em pat rupiah) berkurang sebesar Rp39.407.521.990,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp628.725.933.634,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh limajuta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan
2. b.transfer antardaerah.
(2)Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp646.153.600.000,00 (enam ratus empat puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp47. l 70.888.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp598.982.712.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh duajuta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b semula sebesar Rp21.979.855.624,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh em pat rupiah) bertambah sebesar Rp7.763.366.010,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tigajuta tiga ratus enam puluh enam ribu sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp29.743.221.634,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp7.0OO.000.O0O,OO (tujuh miliar rupiah) bertambah Rp2.322.17O,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.002.322.170,00 (tujuh miliar dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.322.17O,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp7.OO0.000.O00,00 (tujuh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…