Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara No. 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mianahsa Utara tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia^ Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
7 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.^ 8 Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
18 Surat Tagihan REtribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;,
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA
BAB II
BAB III
Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.^ BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Minahasa Utara^ BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII
BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI
BAB IX
BABX TATA CARA PEMUNGUTAN
(5} Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Membuka PDF…