DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah KLABAT Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan berdasarkan Peratu ran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Klabat Kabupatcn Minahasa Utara;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan dan pengelolaan pasar serta jasa. lainnya diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, maka pengaturan tentang Perusahaan Umum Daerah KLABAT sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian: c, banwa ber<la1,arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah Kabupaten Minahasa. Utara tentang Perusahaan Umum Oaerah KLABAT Kabupaten Minahasa Utara;J l Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran egara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4343);
5.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);~ 2
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyeienggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK!LANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATJ MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERA'l'URAN DAERAH 'T'EN'T'ANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT KABUPA'T'EN MLNAHASA UTARA BABT KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
2. 3.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
4. 5.Perusahaan Umum Daerah KLABAT yang selanjutnya disingkat PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara;
5. 6.Direksi adalah Oireksi PUD. Klabat Kabupaten Minahasa Utara;
6. 7.Pegawai/karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahaan Umum Daerah;
7. 8.Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PUD KLABAT;
8. 9.Unit Pasar adalah unit organisasi pengelola pasar pada PUD KLABAT sesuai tugas dan Kewenangannya;
9. 10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD KLABAT Kabupaten Minahasa Utarai 3
10. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

PUD. KLABA'f Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan dan berkantor didaerah dan dapat membentuk kantor Perwakilan, Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan.

Pasal 4

PUD. KLABA1' didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

(1)menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
1. a.Pelayanan jasa pengelolaan sampan di Kabupaten Miriahasa Utara;
2. b.Pengolahan dan pernanfaatan sampah;
3. c.Pelayanan Kebersihan;
4. d.Perbengkelan sarana pengelolaan sampah;
5. e.Pernbangunan dibidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
6. f.Memanfaatkan surnber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah KLABAT guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang berrnutu tinggi; dan
7. g.Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Bupati,
(2)melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sampah, kebersihan, Pasar dan Usaha Jasa lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.
(3)untuk rnencapai maksud dan tujuan sebagairnana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, PUP. KLABAT dapat melakukan kegiata.n usaha sebagai berikut:
1. a.mendirikan, membangun dan atau megelola fasilitas kebersihan dan persampahan;
2. b.mendiri.kan, membangun dan atau mengelola fasilitas pasar;
3. c.melaksanakan upaya pernberdayaan pedagang pasar tradisional;J- 4
4. d.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. e.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah. BABIII MODAL

Pasal 5

(1)Modal dasar PUD KLABAT adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PUD KLABAT;
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.23.787.171.972,· (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pada saat pembentukan PUD KLABAT berada dibawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PUD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 tahun 2007 yang sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 telah disetor sebesar Rp. 22.411.171.972,· (Dua puluh Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Pulub Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
(4)Nilai modal dasar baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang disetor merupakan perhitungan awal dari Nilai Perolehan;
(5)Nilai rill keadaan sekarang modal dasar yang akan disetor baik barang bergerak maupun tidak bergerak akan dihitung berdasarkan hasil penilaian tim i.ndependen yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
(6)Selain Modal sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PUD KLABAT dapat rnernperoleh tambahan modal yang bersurnber dari bantua.n Pemerintah, Pernerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan; BABIV PENGURUS

Pasal 6

(1)Organ PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik Modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan c, Direksi1
(2)Ketentuan lebih lanjut merigenai susunan Organ dan Tata Kerja PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara diatur dalarn Peraturan Bupati; BABV KEWENANGANBUPATI

Pasal 7

(1)Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
(2)Bupati memiliki wewenang untuk:
1. a.mengangkat. dan memberhentikan Dewan Pengawas, Direksi dan membentuk tim seleksi;
2. b.menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
3. c.mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan perubahan jurnlah modal dasar;
5. e.melakukan pengalihan asset tetap;
6. f.menetapkan penggunaan laba;
7. g.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
8. h.menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
9. i.memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PUD KLABAT dengan pihak ketiga: dan
10. j.penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran POD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara.
(3)Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Badan Keuangan yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1)Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PUD KLABAT dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris rnerangkap anggota; dan
3. c.AnggotaJ 6
(3)Dewan Pengawas terdiri dari unsur unsur profesional yang merniliki kemampuan dibidang usaha.
(4)Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan jurnlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang.
(1)Untuk diangkat menjacli Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas dan dedikasi;
2. b.memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan per Undang-Undangan;
3. c.sehar.jasmani dan rohani;
4. d.menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.memahami manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang rnernadai di bidang usaha PUD KLABAT;
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk rnenantu dan ipar;
7. g.orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukurn dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
8. h.tidak termasuk dalam daftar orang t.ercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
9. i.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S· 1).
(2)Pengangkat.an Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Calon Anggota Dewan Pengawas harus Julus ujian kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Ksputusan Bupati.
(2)Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ·er 7
(3)Dewan Pengawas yang lulus Tim Penyeleksi sebelum diajukan untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Bupati, Dewan Pengawas rnenandatanganikontrak atau perjanjiankinerja.
(4)Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
1. a.unsur Pcmerintah Daerah;
2. b.unsur Akademisi;
3. c.unsur laindari kalangan profesional.

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali masajabatan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah KLABAT Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan berdasarkan Peratu ran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Klabat Kabupatcn Minahasa Utara;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan dan pengelolaan pasar serta jasa. lainnya diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, maka pengaturan tentang Perusahaan Umum Daerah KLABAT sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian: c, banwa ber<la1,arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran egara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4343);
5.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);~ 2
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyeienggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK!LANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATJ MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERA'l'URAN DAERAH 'T'EN'T'ANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT KABUPA'T'EN MLNAHASA UTARA BABT KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
2. 3.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
4. 5.Perusahaan Umum Daerah KLABAT yang selanjutnya disingkat PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara;
5. 6.Direksi adalah Oireksi PUD. Klabat Kabupaten Minahasa Utara;
6. 7.Pegawai/karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahaan Umum Daerah;
7. 8.Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PUD KLABAT;
8. 9.Unit Pasar adalah unit organisasi pengelola pasar pada PUD KLABAT sesuai tugas dan Kewenangannya;
9. 10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD KLABAT Kabupaten Minahasa Utarai 3
10. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

PUD. KLABA'f Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan dan berkantor didaerah dan dapat membentuk kantor Perwakilan, Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan.

Pasal 4

PUD. KLABA1' didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

(1)menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
1. a.Pelayanan jasa pengelolaan sampan di Kabupaten Miriahasa Utara;
2. b.Pengolahan dan pernanfaatan sampah;
3. c.Pelayanan Kebersihan;
4. d.Perbengkelan sarana pengelolaan sampah;
5. e.Pernbangunan dibidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
6. f.Memanfaatkan surnber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah KLABAT guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang berrnutu tinggi; dan
7. g.Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Bupati,
(2)melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sampah, kebersihan, Pasar dan Usaha Jasa lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.
(3)untuk rnencapai maksud dan tujuan sebagairnana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, PUP. KLABAT dapat melakukan kegiata.n usaha sebagai berikut:
1. a.mendirikan, membangun dan atau megelola fasilitas kebersihan dan persampahan;
2. b.mendiri.kan, membangun dan atau mengelola fasilitas pasar;
3. c.melaksanakan upaya pernberdayaan pedagang pasar tradisional;J- 4
4. d.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. e.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah. BABIII MODAL

Pasal 5

(1)Modal dasar PUD KLABAT adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PUD KLABAT;
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.23.787.171.972,· (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pada saat pembentukan PUD KLABAT berada dibawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PUD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 tahun 2007 yang sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 telah disetor sebesar Rp. 22.411.171.972,· (Dua puluh Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Pulub Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
(4)Nilai modal dasar baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang disetor merupakan perhitungan awal dari Nilai Perolehan;
(5)Nilai rill keadaan sekarang modal dasar yang akan disetor baik barang bergerak maupun tidak bergerak akan dihitung berdasarkan hasil penilaian tim i.ndependen yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
(6)Selain Modal sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PUD KLABAT dapat rnernperoleh tambahan modal yang bersurnber dari bantua.n Pemerintah, Pernerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan; BABIV PENGURUS

Pasal 6

(1)Organ PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik Modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan c, Direksi1
(2)Ketentuan lebih lanjut merigenai susunan Organ dan Tata Kerja PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara diatur dalarn Peraturan Bupati; BABV KEWENANGANBUPATI

Pasal 7

(1)Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
(2)Bupati memiliki wewenang untuk:
1. a.mengangkat. dan memberhentikan Dewan Pengawas, Direksi dan membentuk tim seleksi;
2. b.menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
3. c.mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan perubahan jurnlah modal dasar;
5. e.melakukan pengalihan asset tetap;
6. f.menetapkan penggunaan laba;
7. g.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
8. h.menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
9. i.memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PUD KLABAT dengan pihak ketiga: dan
10. j.penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran POD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara.
(3)Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Badan Keuangan yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1)Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PUD KLABAT dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris rnerangkap anggota; dan
3. c.AnggotaJ 6
(3)Dewan Pengawas terdiri dari unsur unsur profesional yang merniliki kemampuan dibidang usaha.
(4)Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan jurnlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang.
(1)Untuk diangkat menjacli Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas dan dedikasi;
2. b.memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan per Undang-Undangan;
3. c.sehar.jasmani dan rohani;
4. d.menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.memahami manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang rnernadai di bidang usaha PUD KLABAT;
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk rnenantu dan ipar;
7. g.orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukurn dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
8. h.tidak termasuk dalam daftar orang t.ercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
9. i.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S· 1).
(2)Pengangkat.an Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Calon Anggota Dewan Pengawas harus Julus ujian kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Ksputusan Bupati.
(2)Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ·er 7
(3)Dewan Pengawas yang lulus Tim Penyeleksi sebelum diajukan untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Bupati, Dewan Pengawas rnenandatanganikontrak atau perjanjiankinerja.
(4)Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
1. a.unsur Pcmerintah Daerah;
2. b.unsur Akademisi;
3. c.unsur laindari kalangan profesional.

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali masajabatan.