DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang- undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Do-n11hla..- T-nr1,vnoc,;,:, l\T,vrnnr .d.~.d.~· ..&..'-"'.t"'-4.t,J..a...l...L"'- ..l..&...L,..._.._,.&...LVV.L'-'I.. .6.'\J.&...L.a..._,..a.. ,.._, ,..._,,
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Nomor 4286);
4. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambagan Lembaran Negara
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4724);
7. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 4756);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 12.Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 754);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (BNRInomor 1425);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara; 20 . Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 20 tO tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRDKabupaten Minahasa Utara;
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
6.Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
7.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang mau pun aset lainnya;
8.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBO adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Perseroan Terbatas Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda berkedudukan di Jl. A.A. Maramis Kayuwatu II Kompleks Grand Kawanua di Provinsi Sulawesi Utara;
11.Surat berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;
12.Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antar menteri teknis / pimpinan lembaga / Kepala Daerah dengan badan usaha;
13.Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan / atau badan hukum lainnya;
14.o·vide adalah ba.g'a, k u tunga PT. Me bangun s tut Hebat Perseroda, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah dividen adalah untung atau laba perusahaan yang dibagi-bagikan kepada pemegang saham;
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah;
16.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal kepada PT. Mernban.gun Sulut Hebat Perseroda adalah untuk memenuhi kewajiban modal dasar pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Perseroan Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda bertujuan untuk :
1. a.Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. b.Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. c.Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. d.Penyerapan tenaga kerja; dan
5. e.Pemenuhan modal dasar.
(2)Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAANMODAL

Pasal 4

Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel.

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dilaksanakan dalam bentuk uang dan/ atau barang milik daerah;
(2)Penyertaan modal. dal.am bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD / Perubahan APBD dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD;
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal;
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENYERTAANMODAL Pasal.6 Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah belum mempunyai dana penyertaan modal di PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.

BAB IV

BENTUKPENYERTAANMODAL 'Pasal 5

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dianggarkan dalam APBD.
(2)Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.
(3)Penyertaan Modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap.
(4)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal daerah dituangkan dalam APBDtahun anggaran berkenan.
(6)Pelaksanaan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABVI HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 8

( 1) Hak Pemerintah Daerah adalah:

a.Menerima pembagian Deviden;
b.Menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda:
c.Hak suara dalam RUPS PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda; dan
d.Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan /atau perjanjian.

(2)Kewajiban Pemerintah Daerah adalah:
1. a.Menganggarkan tambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
3. c.Menyetor deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
(3)Hak PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah adalah berdasarkan perjanjian. BABVII PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN,PENGENDALIANDANPENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
(2)Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan;
(3)Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara dan mempunyai kemampuan di bidang perusahaan dan keuangan.

BAB XI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara1 Ditetapkan di Airmadidi Padatanggal, 2017 BUPATIMI~H4SA,,M'l'1iJt Diundangkan di Airmadidi Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, :=::1. '"'-'"' ..,.. - JEMMY HENGKY KUHU TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR TAHON 2017 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka mendukung PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dalam mengembangakan potensi usaha daerah di KabupatenMinahasa Utara, maka dipandang perlu peran Pemerintah KabupatenMinahasa Utara sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sehingga dapat mewujudkan kinerja optimal. Disamping itu,melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada Pl', Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada PI'. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang- undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Do-n11hla..- T-nr1,vnoc,;,:, l\T,vrnnr .d.~.d.~· ..&..'-"'.t"'-4.t,J..a...l...L"'- ..l..&...L,..._.._,.&...LVV.L'-'I.. .6.'\J.&...L.a..._,..a.. ,.._, ,..._,,
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Nomor 4286);
4. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambagan Lembaran Negara
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4724);
7. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 4756);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. 12.Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 754);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (BNRInomor 1425);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara; 20 . Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 20 tO tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATI MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPRDKabupaten Minahasa Utara;
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
6.Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
7.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang mau pun aset lainnya;
8.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBO adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Perseroan Terbatas Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda berkedudukan di Jl. A.A. Maramis Kayuwatu II Kompleks Grand Kawanua di Provinsi Sulawesi Utara;
11.Surat berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;
12.Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antar menteri teknis / pimpinan lembaga / Kepala Daerah dengan badan usaha;
13.Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan / atau badan hukum lainnya;
14.o·vide adalah ba.g'a, k u tunga PT. Me bangun s tut Hebat Perseroda, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah dividen adalah untung atau laba perusahaan yang dibagi-bagikan kepada pemegang saham;
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah;
16.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda;

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda bertujuan untuk :
1. a.Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. b.Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. c.Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. d.Penyerapan tenaga kerja; dan
5. e.Pemenuhan modal dasar.
(2)Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP PENYERTAANMODAL

Pasal 4

Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel.

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dilaksanakan dalam bentuk uang dan/ atau barang milik daerah;
(2)Penyertaan modal. dal.am bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD / Perubahan APBD dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD;
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal;
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENYERTAANMODAL Pasal.6 Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah belum mempunyai dana penyertaan modal di PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.

BAB IV

BENTUKPENYERTAANMODAL 'Pasal 5

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda dianggarkan dalam APBD.
(2)Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda.
(3)Penyertaan Modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap.
(4)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal daerah dituangkan dalam APBDtahun anggaran berkenan.
(6)Pelaksanaan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABVI HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 8

( 1) Hak Pemerintah Daerah adalah:

a.Menerima pembagian Deviden;
b.Menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda:
c.Hak suara dalam RUPS PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda; dan
d.Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan /atau perjanjian.

(2)Kewajiban Pemerintah Daerah adalah:
1. a.Menganggarkan tambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Membangun Sulut Hebat Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
3. c.Menyetor deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
(3)Hak PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah adalah berdasarkan perjanjian. BABVII PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN,PENGENDALIANDANPENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
(2)Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan;
(3)Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara dan mempunyai kemampuan di bidang perusahaan dan keuangan.