Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN2024. PasalI DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: I.BupatiadalahBupatiMinahasaUtara. 2.DaerahadalahKabupatenMinahasaUtara. 3.PemerintahDaerahadalahBupatisebagaiunsur penyelenggarapemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah.
PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD tahunanggaran 2024berupalaporan keuangan yangmemuat: a.laporanrealisasianggaran; b.laporanperubahansaldo anggaranlebih; c.neraca; d.laporanoperasional; e.laporan aruskas; f.laporanperubahanekuitas;dan g.cata tanatas laporankeuangan.
Laporanrealisasianggaransebagaimana dimaksuddalam Pasal2hurufa sebagaiberikut: a.pendapatansebesarRpl.078.632.582.013,18(satu triliuntujuhpuluhdelapan miliarenamratustiga puluhduajuta limaratusdelapanpuluhdua ribu tiga belas koma delapanbelas rupiah); b.belanjasebesarRpl.103.912.637.904,56(satutriliun seratustiga miliar sembilanratusduabelasjuta enamb ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat koma lima enam rupiah);
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai betikut:
I. anggaran pendapatan setelah peru bahan sebesar Rp1.090.514.251.785,74 (satu triliun sembilan puluh miliar lima ratus em pat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma tujuh empat rupiah); dan
I. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp73.973.368.165,38 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma tiga delapan rupiah); dan
I. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rpl.072.400.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan A
I. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp73.973.368.165,38 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma tiga delapan rupiah); dan
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf b sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:
b.defisitlaporanoperasionalsebesar Rp33.250.598.338,00(tigapuluhtigamiliarduaratus limapuluhjutalimaratussembilanpuluhdelapan ributigaratustigapuluhdelapanrupiah); c.dampakkumulatifperubahankebijakan/kesalahan mendasarterdiridari: 1.selisih revaluasiasettetapsebesarRp0,00(nol rupiah);dan 2.koreksiekuitas Rp156.215.602.012,68 lainnya (seratuslima sebesar puluhenam miliarduaratuslimabelasjutaenamratusdua ribuduabelaskomaenamdelapan rupiah);dan d.ekuitasakhirsebesarRp1.690.228.694.826,79(satu triliunenamratussembilanpuluhmiliarduaratus duapuluhdelapan jutaenamratussembilanpuluh empatribudelapan ratusduapuluhenamkomatujuh sembilanrupiah).
Catatan ataslaporankeuangansebagairnanadimaksud dalamPasal2hurufgmemuatinformasibaiksecara kuantitatifmaupunkualitatifatasposlaporankeuangan.
(1)PertanggungjawabanpelaksanaanAPBDsebagairnana dimaksuddalamPasal2tercantumdalamLampiranyang merupakanbagianyangtidak terpisahkandariPeraturan Daerahini. (2)Lampiransebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiri dari: a.LampiranIyangmemuatlaporanrealisasianggaran terdiriatas: 1.ringkasanlaporanrealisasianggaranmenurut urusanPemerintahDaerahdanorganisasi; 2.ringkasanAPBD yangdiklasifikasi menurut kelompokdanjenispendapatan, belanjadan pembiayaan; 3.rincianAPBDmenuruturusanpemerintahan Daerah, organisasi,program,kegiatan, sub kegiatan,kelompokdanjenispendapatan, belanja danpembiayaan; dan 4.rekapitulasi realisasibelanjamenuruturusan pemerintahanDaerah, organisasi,program, kegiatandansubkegiatan;b b.LampiranIIyangmemuatlaporanperubahansaldo anggaranlebih; c.LampiranIIIyangmemuatlaporanoperasional; d.LampiranIVyangmemuatlaporanperubahanekuitas; e.LampiranVyangmemuatneraca; f.LarnpiranVIyangmemuatlaporanaruskas; g.LampiranVIIyangmemuatcatatanataslaporan keuangan; h.LampiranVIJIyangmemuatdaftarrekapitulasipiutang Daerah; i. Lampiran IX yang memuatdaftarrekapitulasi penyisihanpiutangtidak tertagih; j.LampiranXyangmemuatdaftarrekapitulasidana bergulirdanpenyisihandanabergulir; k.LampiranXIyangmemuatdaftarpenyertaanmodal (investasi)PemerintahDaerah; I.LampiranXIIyangmemuatdaftarrekapitulasireaJisasi penambahandanpengurangan asettetapDaerah; m.LampiranX111yangmemuatdaftarrekapitulasiaset tetap;
o.Lampiran XVyangmemuatdaftarrekapitulasiaset lainnya; p.LampiranXVIyangmemuatdaftardanacadangan Daerah; q.LampiranXVIIyangmemuatdaftarkewajibanjangka pendek; r.LampiranXVIIIyangmemuatdaftarkewajiban jangka panjang; s.LampiranXIXyangmemuatdaftarsubkegiatanyang belumdiselesaikansampai akhirtahun2024dan clianggarkankembaliuntuktahunanggaran berikutnya;dan t.LampiranXXyangmemuatikhtisarlaporankeuangan badanusahamilikDaerahterdiriatas: 1.ikhtisarlaporankeuangan(neraca)badanusaha milikDaerah;dan 2.ikhtisarJaporankeuangan(laporanlaba/rugi) badanusahamilikDaerah.
Ketentuanmengenaipenjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD diaturdenganPeraturanBupati.A
Membuka PDF…