DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA Kabupaten Minahasa Utara memuat ketentuan umum, Hak Anak, Tahapan Pengembanan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penganggaran, Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan Karunia Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta u'ajib mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara, perlu diimbangi dengan pemberian perlindungan terhadap anak dari dampak buruk yang mungkin muncul, sehingga perlu membentuk Kabupaten Layak Anak di daerah;
c.bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum mempunyai dasar hukum di Daerah untuk melakukan pembentukan Kabupaten Layak Anak termasuk pembentukan dan pemtrerian kewenangan lembaga yang akan menjadi pelaksana ; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tent.ang Kabupaten Layak Anak; lv{engingat n L.

l.Pasal 18 a1,at (6) Undang-undang t)asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undarrg-UnCat'lg i\iornor 23 Ti^hun 2CA2 fu-ntang Periinclr-r-nga-n Ana-k {Lem}:a-ra-n Nega-ra" Repr-rblik Ind,onesia Tahun 2OA2 Nomor 109^ Tambahan Lembaran Negara Repubirk Indonesta Nomor +235J, sebagarmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unclang- Undang Nomor t7 Tahun 2016 Tentang Penetapart Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undarig Nomor 1 Tahun 2015 ten+"ang Perubah.an i{edua A+'as Undang- I-lndang Nomor 2*a Ta,hi-;-n 2OO2 tenta-ng Perlind,i-rnga-n Anak Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Repubiik incionesia Tahun 2U16 lrJotnor )'3'/, -lambahatr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a6i; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2C103 tentang Pemlrentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sula-.vesi Utara (Lembaran }Iega-r a Repub1.il< Indonesia Tahrin 2OO3 Nomor 148 Tamba-han Lembaran Nega-ra- a3a3 );
1. 4.Unclang-Undang Nomor '12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Ferr,rndang- und an gai-n (Lembaran Negara Republik inclonesia Tahun 2A11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nonicr 5234) sebagairaana telah drutrah d-enga-n l-inc1a:lg-Undang Nr:mor 15 ta-hun 201-q tenta-ng Perubahan atas Undang-Undang i{omor 12 Tahun 2A71 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unciangan {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. 5.Undang"Undang I'Iornor 23 T;lhur: 2414 tentai'lg Pemerinta:ha-n Daera-h ([=em]-ra-ra-n Negara Repr-rhiik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik lndonesra Nomor 55tt7) se'tragarmana telah diubah behrerapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perttbahan Kedtra l- t 3. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 |{omor 58, Tarabahan Lcni'baran Negara- Repr-rhlik Indonesia Nc,mor l:6791, 6" Peraturan Menteri Negara PemberCal-aan Perempuan clan Periindungan Anak Nomor 13 fa"hun 2Ol0 tentang Peturluk Teknis Kabupaten/Kota Layala Anak di Desa/Keiurahan; V. Peraturan Menteri Negara Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungar:. Anak i\r'crnor I 1 Tahua 20,t 1 tentaag KeLrrj a-ka n Pen gemb a-n gan Kabr-r-paten f Kota- La5 ak An a k ;
3. 8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perltnclungan Anak Nomor i2 l'ahun 2U I i tentang Indikator Kabupaten/Kota La5rak Anak;
4. 9.Peraturan N{enteri Negara Pemberclayaan Perempuan rlan Perlindungan Anak Nomor 13 'fahun 201 1 tentang Panci uan Pcngcrnbiingan I'iabupatc;r / Iio:a La-r'al<,\nak.
5. 10.Pera-tr-r-ran Menteri Da_ia-m Negeri Nom-or 80 Tahi-rn 2L)15 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Repubirk Inclonesta Tahun 20i5 Nomor 2o3bi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2{) 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahurt 2015 ten*"ang Pciabentul<an P;:cdul< Hukurn Dae;-ah (Berita Negara Repr-rblik Indonesia Tahr-r-n 2019 Nomr:r i57t. \,t Dengan Persetujuan Bersama B IJPATI MINAT{ASA L]TARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAi(.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah a-dalah Kabtipaten Minaha-sa lJtara;
2.Pemerintah Daerah aclalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pen-velenggara pemerintahan Daerah;
3.Bupati adaiah Bupati Minahasa Utara;
4.t)ewan Penvakila-n Rak1,,61 Daerah yang selanjutnya disingkat DPR.D adatrah DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantr-r Bupati rlan Dewart Peru'akilan Raki,-at Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan -vang rnen;'adi lic-wenan gan Daerah ; 6" Anak a-ciala-h seseot:ang ya-ng Lreh,rrn berr-r-qia- 18 Ta-hrr-n terma-slrk ana-k yang masih dalam kandungan; '{. Hak Anak arialah bagian dari hak asasi manusla }-ang n'a3iLr cii.lamin. <lilinciungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masvarakat, Negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8.Kabupaten Layak Anak )'ang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempun-,.ai sistem pembangui'ran berbasis hal< ariak melalu; penglntegra-sia-n komitmen da-n sr-imber da,va- pemerintalr, ma-s5ra-rakat cl-an dunia usaha ).ang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalarn kebi.lakan, program rjan kegiatan untuk menjamin terpenuhlny-a hak anau; \ 11. 1'2. 12 1,+ "
9.Indikator I(LA adalah variabel yang merupakan acuan daiam rnengupayakan terpenuhi hak anak untuk meu,'ujuLlkan kabupaten 1a1'2tr anak sebagairnana diat'.lr dalam peraturan perundang undangan iiang herla-krr;
10.Pen-"-elenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pela-vanan publrk untuk pemenuhan hak anak yang rva1i-b tiisediakan o-Ieh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggai'kan, melaksanakan dan mengevaLuasi setiap kebrjakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA; Gugus Tugas KLA adalah lembaga koardinatif dr tingi<at Daerah l,ang mengkoorci-ina-sikan kelrija-ka-n-, prc,gra-m, dan kegiata-n trnti;k mer*r-r.jr-ldkan KLA; Sekretartat Gugus Tugas KLA adalah unit keIJa ]-ang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yairg berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pen-velenggaraan KLA; Rcncaaa Aksi Daerah pengernl:angan I{LA }'ang selan;utni.a disebut RAD I(LA a-.lala-h clokumerr ),a.ng memua-t kebtjakan, progra-m, dan kegiatan untLrk mewujudkan KLA; Pusat Krists Anak aeiaiah lembaga yang memkrertkan pelavanan identifikasi, penvelarnatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak l-ang berhadapan dengan hukurn, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penangallan salah, anal< i'ang rnengalar:ii penelantaran dan a n a-k,\,, a-n g m en ga-1 a-m i tin cl-a-k ke ke rasa-n ; Rumah Aman Anak adalah lemhaga yang bertugas rnemberikan perhndungan dtcia-tam rumah aman bagt anak dan terutama anak ]'ang berhadapan dengan hukum, anak,talrg mengaiami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengaiami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan; Keluarga Rainah Anak adaLah keluarga ]'ang rnerienuhi sernua fungsi kelu.a-r ga dengan ba.jk va-itt-t fr-tngsi biologis, ftrngsi ekonomi. ftrngsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hair Anak; b i5. 1C. .L L/ . tr7 " Sekolah Rarnah Anak adalah satuan pendidikan tormal, nonformal dan iniormal ),ang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbuday-a lingkungan hidup, inampu menl'amil:, i:nemenuhi, rnengha;'gai Hak Anak dan periindungan Ana-k da-ri kekera-sa-n-, drskriminia-si dan prerla-kr-La-n sa-iah lainnya serta menciukung partisipasi Anak dalam perencanaall, kebrlakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekantsme pengacluan terka:t pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak; I8" Desa/I{elurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/keLurahan ,vang menyatL{ka.n komitmen dan sumberdaya pemenntah desa/kelurahan .\ ang mclibatl<an mas';arakat dan duaja usaha .i ang bcrada d j desa/keh-rrahan d,a1am ra-ngka mempromosika-n, melinc!-r-tngi, memenr-rhi dan menghorrnati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkeian.lutan;
19.Sr.r,ast-a acialah orang atau badan ]'ang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial;
20.Keiuarga adalah unit terkecil dalam masyarakat.r,ang terdiri dari suami istri, atau suarni istri dan anaknya, atau a--;ah dan anal<nva, atau ikru dan anakny'a-, a-tar-r keluar:ga- sedarah da-lam ga-ris lurr-rs keatas atatr- keba-lr.a-h sampai eiengan deralat ketiga; 'J1. Masvarakat aclalah sekelompok \\,arga )'ang mendrami suatu r.vilan'ah admi"nistrasi pemerintahan tingkat, desalkeiurahan Can kecamatan ]''ang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam lvaktu ,vang cukup lama dan mentaati aturan yang ada;
22.Puskesrnas Ramah Anal< adalah puskesn:las i'ang lnemberikan pciaianair kepa-d-a anak seca-t:a- lengkap dan terpa-clu clengan tetap memperhatikan kebutuhan anak; 2J. Anak ],ang Berhadapan clengan Hukum, yzng selai'rjutn3'a disrngkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; dan 24" Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zal Adiktif ]'ang selanjutny-a disingkat NAPZA adalah balnan/zat j-ang dapat nienipengaruhi kondisj kejirn,aan psikologi seseorang (pikrra-n> perasaa-n cl-a-n periiaku) serta cl-a-pa1 menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. b

Pasal 2

Penr/elenggaraan Ki-A diclasarkan pada prinsip .

a.tata pernerintahan -vang baik;
b.non diskriminasi;
c.kepentingan terbaik hagi ana-k;
d.hak untr-rk hiclup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan e" penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

(1)Pengatr-lran Penyelenggaraan KLA daiam Peraturan Daerah ini bertujuan ur:tuk mew-ujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Peni Elgpggaraaii KLA di Daerah" {2i Pengatrr-ran Penyelenggaraax KLA dalam Pera-tlr-ra-n Daera-h ini dimaksudkan untuk :
1. a.menjamire terpenuhrnya Hak Anak agar clapat hrrlup, tumbuh. trerkembang dan berpartisipasi secara optimai sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terrvujudnya anak )'ang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.men;amin pemenuhan Hak Anak di daiam menciptakan rasa aman, r ma-h, be r-sa-h akta-t ;
3. c.melindungi anak dari aricaman permasalahan sosial dalam kehrdupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak:
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertarna bagi anak; dan
6. f.meinbanguii sarana dan prasaralla Daerah i'ang rilalnpu lnemenuhi kehntrr-han da-sa-r a-na-k r-rntu-k 11rn[r-rh da-tl, 't--rerkembang secara- optimal.

BAB II

HAK ANAK

Pasal 4

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang dikelompoklian ke daiam 5 (irma) klaster meiiputi : I t a" hak sipil dan keLreirasan;

b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatar: da-sar dan kesejahteraan; r-1. pendieiika-n, pema-nfaa-tan rn.a-ktu. 1Lr-a-r:g cia-n kegiata-n buda-va-; c1-an
e.perlindungan khusus.

Pasal 5

i1) Ha1< Siprl dan l..ebebasan sebagaiinana dimaksud ilalam Pasal 4 huruf a sehagai i-rerikr-rt :

a.hak atas identitas;
b.irak perhnclungan identitas;
c.hak berekspresi dan mengetruarkan pendapat;
d.hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai:
f.liak atas perlindungan kehidupan pribadr; g hak a-kses rnformasi ya-ng la-r'"'-ak; dan h, hak bekras dari pen-viksaan dan penghukuman lain vang kejam, tidak tnanusianrri atau merend.ahkan marta'bat man u sla. {2) Untuk memenuhi hak Sipil dan Kebebasan Anak sr:bagaimana dimaksurl pada ayat (1), Keluarga berkern'ajiban sebagai tlerikut:
a.nrengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
b.m.ende.pat pricritas untuk rnernbesar:kan anak sendi;-i; c memberikan ruang r-rntr-r-k berkttm-pul ci-an ireror:ganisa-si serta" menden garkan anak untr-rk men geluarkan pen clapatnya ;
d.mernberrkan kebebasan kepacia anak untuk memtlih sencLi'i agarna c1an keyakinannya dan menjalankann]/a secara damai:
e.memberikan pembinaan kepada anak:
f.rnengau,asi anak dalam mengakses berbagai infbrmasi serta ilieili;sdi6kan informasi yang sehat dan aman; g Menla-ga- a-nak untr-rk tida-k diganggu kehidr-rpan priLra-c1in1"a-, ata-r-t diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut; dan
h.me.trndungr kehiciupan prrbacli anak cian trdak menye.bariuaskan tanpa seizin anak. t "t

(3)Untuk rnemenuhi hak Sipil dan Kebebasan Anak sehagaimana dimaksud pada a].at (1i, pemerintah daerah berkeinajiban rnenvediakan fasilitas ^^[-^^^i l-^*il.rrt' $L t/ci-E;(ll rrvl i l\u r.
1. a.men]/elengga-rakan pelaya-nax pemLluata-n a-kta kela-hira-n seca-ra- gratis;
2. b.meiakukan pendekatan iayanan pembuatan akta ketahtran hingga tingkat kelurahan / desa;
3. c.menciptakan sistem rlntuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak;
4. d.mcnjarnin terciptan].'a ruang bagi ailak untul< dapmi mengelua;:l<an penclapat a-ta-u l-rerekspre si se ca-ra merd-eka sest r ai kein gin annt' a- ;
5. e.menyediakan pusat layanan anak sebagai sarana komunikasi rnteraktit atau pengaduan yang berkartan dengan kepentrngan anak:
6. f.menyediakan fasilitas informasi 5.ang sehat dan aman dengan melakukan penga\vasan terhadap penvelenggara jasa internet;
7. g.menjamin anak bisa berkumpul secara damai Can membentuk oi'ganisasi 3'ang sesuai bagi rnerel<a; dan
8. h.rnenl'edia-kan Ka-rtu Identita-s Ana-k (KIA).

Pasal 6

(1)Hak iingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimahsud dalam Pasal 4 huriif b sebagai beril<ut : a-. mencl-a-pa-t prioritas r:ntuk cl,ibesarka-n oleh ora-ngtrira:rya- sendiri;
1. b.tidak dipisahkan dari orangtuan-va, kecuah pernisahan tersebut- Llnt uk kePentrngan anak: c" hak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanl'a setelah terpisahkan:
2. d.tidak ciipindahkan secara ilegal dari daerahnla ke luar daerah ataLt l.a I'r^* -n-n*i.l\u Juqt r!v5Ll rt c{-. mendapatkan pola a-sr-ih },ang t-:aik, santun d-ai: penr-ih kasih sa}'ang.
3. e.rrendapatkan pola asuh yang seimirang dari kedua orangtuanya;
4. f.menciapatkan di-rkungan kese.lahteraan meskrpun orangtuanrva ticiak mampu;
5. g.merrdapatkan pengasuhan alternatif dalam hal teqadi keadaan tertentu yang membuat kedua orang tuanva tidak dapat --:e!cLg6i1al<an }<e-,vajiban urrtuk rnelakukan pengas'.lhe-' r rriurd,irStiil:ii(Ail t:L'\iiiJiUaii LiilLi-iii tiiUrd-r\Lii\'<-l"rl PrirBaoLir^"'r. t
6. h.tictak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusianvi dan merendahkan martabat manusia; dan i, rnendapatl<an l<eharrnonisan keluarga. 12\ untr-rk memenr-r-hi hak lingkr-rnga-i-r keir-ta,rga dan penga-slthan a-lterna.tif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berkew'ajiban sebagai benkut: a, memberikan poia astth, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selaiut mernpertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan 'l-^-^*^, n t!r-'j\Lrrlc\rirPi-l(fI j Ur altE LLrG.
7. b.rnencegah terjadin]'a- per:nikaha-n pa-cJa tr-sia- dini;
8. c.menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergauian bebas, hiudal'a permisrvrsme, cian terhinciar dari NAPZA, titV dan Allls serta terlindung dari pornografi; d" rnemberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilru luhur sejak dini kePada anak; e, incrnberil<an .n\.a-uvasan kebangsaan, kepahla-"ve"na-n dan bela negara seja-k dini kepa-da- ana-k;
9. f.memberikan pen<lidikan pranikah bagi anak y'ang akan menikah; ctan
10. g.memberikan clukungan kesejahteraan.
(3)Untuk rnemenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkeu'ajiban menvediakan fasilitas sebagai berikut: a-. r-neml--rerika-n penga-suha-n alternatif tragi anak 1.'a-ng orang tr,lan.r'6r- meninggal maupun ,yang sakit sehingga ridak memungkinkan mengurus anak;
1. b.memberikan dukungan kesejahteraan;
2. c.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anal< penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH: $. melindungi anak-aaak dari perlakuar: l<e.jam, tidal< maiiusia.*'i dar: me renda-hkarr ma-r-tabat mantt sia ;
3. e.mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh alak )-ang batk;
4. f.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan ker,vajibannya; V
5. g.menyediakan infrastruktur ramah anak; h, menjamin anak.vang berada di Lembaga Keseiahteraan Sosial Anak /pantl *.erpenuhl hak tumbr.rh kembangn-,.a dan ineiidapatkatl nerl indr rnsan l_ - - ____-_ -'_ -o-----
6. i.memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, clipantau dan ciievaiuasr tumbuh kembangn-va agal" kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; j menyeienggarakan prograrn pendiclikan pra-nikah; dan k, memberikan perlindungan kepada anak dari perlakuan kejam, tidak rnanusian.'i dan inerendahkan martabat inan'"lsia sesuai dengan kert,enanga-n ya ng dimiliki.

Pasal 7

(1)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
1. a.memperoleh a-kses la-3rana,n publik ya-ng men.ja-min keseha-tan da-n kesejahteraan bagi anak cacat; -L). trclak untuk cirgugurkan kecuah mem"bahayakan keseiamatan rbu;
2. c.gizi vang baik sejak dalam kandungan;
3. d.air susu ibu sampai usia dua Tahun:
4. e.imunisasi dasar lengkaP; f nnr.r.r.'il<saan l<esehar.an bajita SCCara berl<ala;r. yurarur r g= ilngku-ngan behas a-sa-p rokok;
5. h.keseeliaan air bersih; i" mendapatkan akses jaminan sosial dan iasrirtasi kesehatan; j" menikmati standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosiai; dan
6. k.perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, FIIV dan AIDS" {'ri rrntr-.1.r ,-otnenuhi hak kesehatan daSar dan }<eSe;ahteraan anal< \zt uraLqi\ rlru seLra-gaima-na ;ii,12fusr-id. pacla al.at (U Kelrra-rga. herkeg,aji}:an sehaga.i berikut:
7. a.pemenuhan gizt yang baik selak cialam kandungan;
8. b.mernberikan air susu ibu sampai usia dua tahrrn;
9. c.pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
10. d.melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara hrerkala; t
11. e.bebas asap rokok;
12. f.pemenuhan air bersih;
13. g.rnemberikan.jaminan scsial; dan
14. h.memberika-n perlindunga-n clan rehahrilif-asr ciai-i I'JAPZA, HIV" da*n AIDS, (31 untuk rnemenuhi hak kesehatan dasar rian kese;ahteraan anak sebagaimana dimaksud pada a5,-at (1), Pemerintah Daerah berkervajiban men1,gfl iakan fasiiitas sebagai beril<ut:
15. a.rnenyediakan jaminan kesehatan bagi anak; b' pcnycdiaan fasiLit'as pela5'anan kesehatan ra'n:ah anak;
16. c.pen5.ecliaan fa-silitas keseha-t^,1 tlnfr-r-k bersa-lin;
17. d.penvediaan ruang ment,usui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat Peia5'anan Publik;
18. e.pen_velenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandri disetiap kelurahan/desa dan7 atau lingkungan;
19. f.pen-vediaan air bersih;
20. g.pcla"raan ruang terbulca hijau serta lillgl<ungan irang bersih. sehai d-a-n n17a-ma-n;
21. h.penyediaan kanvasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan peru nclang- u nclan gan : dan i" fasjlitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kernatian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan" Bagian Kelima- Hak Pendidikan, Pernanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Buclaya Pasal I {1) Hak atas pendidikan, pemanfaatan w.aktu luang dan kegiatan buda-va, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
22. a.mendapatkan pendidikan tanpa diskrirninasi;
23. b.me;ldapatl<an kesernpatan 5rang seluas-1uasn-,, a untuk mempercleh pendidikan:
24. c.hak mengembar-i.gkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
25. d.berekreast: dan
26. e.memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah.rg^. I t2) gntuk memenuhi hak atas pendidikan, pernanfaatan lt,aktu luang dan kegiatan budal'a sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Keluarga berke'ra; iban sebagai berikut: a_. menjamin kela_ng-srr-nga-n pendidlka-n a-nak seja-k- r-rsia- clini; b" memberikan kesernpatan ,vang seiuas-luasnya kepada anak untuk mernperoleh penciidikan rlan membangun komuntkasl terkait kegiatan belajar mengajar di sekotrah dengan pihak sekolah; c, mengarahkan elan memberikan kesempatan anak untuk rnengernbangkan minat, bakat dan kreativitas; d" rne;nbcrikan r,rraktli luang untuk ber-istirahat dan lnclakul<ain ber'ba-gai kegiata-n seni, bucl-ava cl-an ola-h r"a-ga; rJan
27. e.meiuairgkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasr cian kondisi orang tua.
(3)untuk memenuhi hak atas pendidikan, pemanfaatan rtaktu luang dan kegiatan bucla,,-a sebagaimana dimaksud pada a1"at (1), Pemerintah Daerah berker,vajiban menyediakan fasilitas sebagai berikr-lt:
1. a.r:.einberil<an l<esempatan i'ang seluas-luasni-a kepada anal< uniuk memperoleh pend,idika-n cla-n memberika-n kesempa-tar dan aksebilitas bagi anak penyandang disatrilitas untuk memperoieh penclidikan:
2. b.menvelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penvandang disabilitas;
3. c.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
4. d.men'r-ediakan talnan l<ota, taman bei:main, gedur.g kesenian <1an geianggang olah raga sehagai rn,acla-h ttntrrk menga-sa-h clan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, buclaya dan olah raga;
5. e.meny-ediakan prasarana perjalanan aman menuju sekolah sepertl zana selamat sekolah, penyeberangan jalan khusus, bus sekolah, dan polisi sekolah;
6. f.rneri-u.j',-ld1<an sel<ciah rarnah anak dlsetiap.jenj*.ng pendidil<an;
7. g.mernberika-n beasisr,l'a- ha-gi sisr.x,ia- kelua:-ga- ticl-ak mampi-l;
8. h.memfasilitasi sisw,a putus sekolah di Sekolah Terbuka, Pusat Kegratan BeiaSar Nlasyarakat, atau bentuk lain yang se;enis; i" mernberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; \ 6 rlengeluarkan kebijakan untuk pen3''elenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan sisu,a dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, l<ecuali terLibat tindal< pidana; dan menyelenggara-kan masa orienta-si peserta- clidik ya,ng eduka-tif da-n tanpa kekerasan.

Pasal 9

t1) Setiap Anak berhak r:endapatkan hak perlindungair lchusus sebagaineana climaksud da-lam Pa-sa-l 4 hi-lrr-tf e, seba-gai berikut:

a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh. tempat tingga-I., d,anlatau tasiirtas pemenuhan ke[rutuhan ciasar berhak mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan trak dasarnya;
b.ABH berhak menclapatkan perlinciungan dan akses atas tumbuh 1-^* l-- ^iiu-iuiingli3;a secara rvajar dan berhak mcndapatkan keadilan restoratif clan priorita-s diversi; d-a-n
c.alak clalam situasi eksploitasi -vaitu anak ]"ang trerada daiam keaclaan terancam, tertekan, terdtsknmtnasi dan terham bat aksesnlra untuk bisa tumbuh kernbang sec:ara optimal, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, per,Igawasan, penann'atan" rehabilitasi, dan reintegrasi dari Pernerintah Daerah; Anak dalam situasi darurat' karena kehilangan orang tua pengasuh ternpa-t tinggal seha-gaimana- d-imaksr-id pacla a-1at (1; hr-i-rr-rf a-, ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1J huruf b, dan anak dalam situasi ekspiriitasi sebagaimana climaksud pacia ayat (1i huruf c, -berhak ltntuk tictrak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik. Anak seiragaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masYarakat. Setiap keluarga berker,vq'iban untul< rnenjalankan fr-ingsi dan tanggullg jau,,a-bn5;a- secara- optima-l aga-r Anak da-pa-t terhindar cl-ari kondi-si khr-tsr-ts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. untuk memenuhi Hak Periindungan Khusus sebagaimana ciimaksuri paria ayat (1) Pemerintah Daerah berkervajiban:
e.membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten; \, J k. rr')\ \al

(3)t4\ \Ti (rl tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati; menyusun program unt.uk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi sccara ekcnonei dan seksuatr. tid,ai< rnen;adi }<orban tindak kekera-san claiam keltr-arga, sekolah ata-ripr-r-n lingku-nga-n, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi koriran pencuhkan, tidak menjacli korban percLagangatr anak, trdak men3aci-L korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran; memberikan akses layanan publik dan jaminan sosiai bagi anak pcn','andar"r g disabilitas; dan menrzecl.iaka-n fasilitas pela3rana-n pengad-uan 24 jam-, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
(1)Tahapan pengembangan I{LA meiiputi:
1. a.perslapan, tercirri ciari peningkatan komitmen, pembentukan Gugt-ts Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
2. b.perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.pema;lt.a,uan, e';aluasi, dan pelaporan. (2\ Peningkata-n komjtmen sebaga-ima-na- cl-imaksud pad,a a;,'at (1) hunt-f a- meliputi Llpaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan l\LA. c" d. {1} i2)

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 12

i1) untnk membantu peiaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dirnal<sud dalarn Pasal 11- a.r,e.t (1) Bupati mernber:tu}< Sel'<re*.ariat Gugus Tugas KLA, {21 Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan ciengan Keputusan Bupatr.

Pasal 13

(1)pengumpr-rian Data Dasar sebagaimana dimaksud daiam Pasai 10 a1''at (1) huruf a dlsusuii secara berkaia dan berkesinarn.bungan untuk rnengetahui situasi cl-an koncj-isi ana-k-anak cl-i l)a-erah' t2) pengumpulan d.ata d,asar sebagaimana dimaksud pada al.at (1) digunakan untuk :
1. a.Menentukan fokus Prograln; Lr. N{enyusun kegiatan Prioritas;
2. c.Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
3. d.l'lenentukan lokasi percontohan.
4. a.penyusunan RAD tentang KLA;
5. b.pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. c.pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Ke4a Pemerintah Daerah;
7. d.Pengintegrasiail RAD ke daLarn Rencana Ke4a PD; dan
8. e.pema_sr_rkan doki-rmen RAD ke ct-a-iam R-enca-na- Kerja A-ngga-ra-n PD" Pasal i5 t1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijadikan acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. i2i Ketentuan lebih lan;ut lnengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA cltatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…