Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2025
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
14.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhalikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyclenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil program PD.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RP)PD, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. be
Kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenMinahasaUtara.p DitetapkandiAirmadidi padatanggal4Se0/ember2025/ lBUATIMINAHASAUTARA, JAMESESAUGANDA ·SA DiundangkandiAirmadidi padatanggal6wlamb 2025 ISDAERAHKABUPATENMINAHASAUTARA, ETWOWILING LEMBARAN DAERAHKABUPATENMINAHASAUTARATAHUN2025NOMOR2 NOREGPERATURAN DAERAHKABUPATENMINAHASAUTARAPROVINS SULAWESIUTARA:(26.1/o5) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal + Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.0 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA DAERAH TAHUN 2025-2029 URAIAN RPJMD TAHUN 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN MENENGAH 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia". Upaya pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan otonomi daerah adalah dengan memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Dimulai dengan sinkronisasi dan harmonisasi dalam mencapai target pembangunan nasional. Salah satunya adalah dimulai dengan penyelarasan 2 (dua) agenda besar yaitu agenda pembangunan dan agenda politik. Sehingga Keinginan untuk mengharmoniskan pembangunan nasional dan daerah menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak berlakunya UU 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Daerah telah memasuki tahap pembangungan jangka panjang ke-2 (tahun 2025-2045). Sehingga sinkronisasi dan penyelarasan pembangunan nasional dan daerah dapat diwujudkan pada periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah pada tahun 2025-2029, yang juga merupakan agenda pembangunan jangka menengah periode pertama (Tahap I) dalam periode pembangunanjangka panjang. Semangat harmonisasi pembangunan ini berlanjut pada # Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional pada 27 November 2024, Kabupaten Minahasa Utara berhasil melaksanakan pilkada serentak dan terpilih Bapak JOUNE JAMES ESAU GANDA, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. sebagai Bupati dan Bapak KEVIN WILLIAM LOTULUNG, SH, MH sebagai Wakil Bupati Minahasa Utara untuk masa bakti Tahun 2025-2030, sebagaimana amanat pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah. Lebih lanjut dalam UU 23 tahun 2014, Pasal 65 ayat (1) huruf c, menyebutkan kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 261 ayat (4), menyebutkan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, sebagai pendekatan politis dalam proses perencanaan pembangunan. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan hasil integrasi agenda pembangunan Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa bakti 2025-2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus b,,. juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 1 7 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya, sesuai dengan agenda pembangunan jangka panjang nasional dan daerah tahun 2025- 2045 sebagaimana diatur dalarn lnstruksi Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Pendekatan penyusunan RPJMD, menggunakan empat pendekatan utama, Pertama, pendekatan politik; Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalarn proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalarn hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampaye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik; Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lem baga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif; Pendekatan kepentingan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku (stakeholders) pembangunan. pendekatan bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, dan Keempat pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up); Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.A Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama lainnya, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, diantaranya adalah lndeks Pembangungan Manusia (IPM), Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan. Dan yang paling penting adalah komitmen kepala daerah sebagaimana tertuang dalam penjabaran misi, salah satu bagian dari pendekatan pembangunan yaitu, pengkajian aspek kondisi lingkungan strategis, menjadi penekanan sebagai dasar pembangunan lima tahun, dalam upaya perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara. RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 berpedoman pada Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yaitu Pembangunan Lima Tahun Tahap I periode tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini telah melewati penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dan telah mengakomodir Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. RPJMD yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang hendak dicapai selama lima tahun (2025-2029). RPJMD mengatur arah pembangunan tahunan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan Rencanab Kerja Perangkat Daerah (RENJA- PD), lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMD Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:
1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 201 7 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
136); 23.PeraturanPresidenNomor65Tahun2018TentangTataCara PenyusunanPokokPikiranKebudayaanDaerahdanStrategi Kebudayaan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018Nomor133); 24.PeraturanPresidenNomor72Tahun2021TentangPercepatan PenurunanStunting(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2021Nomor172); 25.PeraturanPresidenNomor111Tahun2022tentang PelaksanaanPencapaianTujuanPembangunanBerkelanjutan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor 180); 26.PeraturanPresidenNomor16Tahun2024tentangRencana IndukDestinasiPariwisataNasionalManado-LikupangTahun 2023-2044(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2024 Nomor29); 27.PeraturanPresidenNomor12Tahun2025 tentangRencana PembangunanJangkaMenengahNasionalTahun2025-2029 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2025Nomor19); 28.InstruksiPresidenNomor1Tahun2025 tentang Efisiensi BelanjadalamPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja NegaradanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun Anggaran2025; 29.InstruksiPresidenNomor2 Tahun2025tentangPercepatan Pembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi,SertaOperasi dan PemeliharaanJaringanIrigasiuntukMendukungSwasembada Pangan; 30.InstruksiPresidenNomor8 Tahun2025TentangOptimalisasi PelaksanaanPengentasanKemiskinandanPenghapusan KemiskinanEkstrem; 31.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor67Tahun2012 tentang PedomanKajianLingkunganHidupStrategisDalam PenyusunanAtauEvaluasi RencanaPembangunanDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor994); 32.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor1204 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2029;
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan hubungan yang utuh dari managemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Sebagai subsistem, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanan Pembangunan Provinsi, maka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 - 2029 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan yang kompleks dano terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam sistem perencanaan daerah. Dalam pelaksanaannya, RTRW baik tingkat provinsi maupun kabupaten memberikan arahan penataan ruang yang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan RPJMD, dimana RTRW menyediakan kerangka spasial untuk memastikan program-program dalam RPJMD selaras dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan pertimbangan aspek lingkungan hidup yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen ini berperan penting dalam memastikan program pembangunan dalam RPJMD memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, RPJPD menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD, dimana visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD harus dijabarkan ke dalam target lima tahunan RPJMD untuk memastikan kesinambungan pembangunan jangka panjang. Lebih jelasnya hubungan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Utara dengan Dokumen Perencanaan lainnya Kt4s Ry4p RANT(K RPMD m4pp EVALUAS4 CAA1AN PLMBANGUNAN S TA4UN T£RAKI DOKUMFN pFRENCANAAN PEMBANGUNAN 0AN SEKOTRAL LANNY p0IN 0OKUMEN MAN AF MEN RSIKO Pt MBA4Gt4AN mm I ypp A Of +4SA pp KA8/KOTA 00KUM€N A4AF MF N 4SAKO EMA4GU4AN KI4 4tD RANT£K RP1MD trio tVAttAs4 CAA4AN Pe8AN6UNA4 AU4 tuAKM 0OUM N Et NCANAN PEMBANGUNAN DAN SEKORAM LAN4YA Sumber : Inmendagri 2 tahun 2025 A. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Minahasa Utara RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan tahap kesatu darib pelaksanaanRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah Tahun2025-2045.Olehsebabitu,penyusunanRPJMD selainmemuatVisi,Misi danProgramBupatidanWakil BupatiKabupatenMinahasaUtaraperiodeTahun2025-2029, jugaberpedomanpadaVisidanMisiRPJPDKabupaten MinahasaUtarabesertaarahpembangunannya.RPJMD KabupatenMinahasaUtaraTahun2025-2029merupakan bagianyangtidakterpisahkandariVisiPembangunan NasionalTahun2025-2045yang diarahkanpadapencapaian tujuannasional. B.RPJMDdenganRTRWKabupatenMinahasaUtara PenyusunanRPJMDmemperhatikandanmemper- timbangkanberbagaipoladanstrukturtataruang yangtelah ditetapkandalamPeraturanDaerahKabupatenMinahasa UtaraNomor1Tahun2013TentangRencanaTataRuang WilayahKabupatenMinahasaUtaraTahun2013-2033, sebagai acuanuntukmengarahkanpembangunandi KabupatenMinahasaUtaradenganmemanfaatkan ruang wilayahsecaraberdayagunadanberhasilguna,serasi, selaras,seimbangdanberkelanjutan.Penelaahanrencana tataruangbertujuanuntukmelihatkerangkapemanfaatan ruang daerahdalam5(lima)tahunmendatang yangasumsi- asumsinya,meliputi: 1.Strukturruang dalamsusunanpusat-pusatpermukiman dansistem jaringanprasaranadansaranayang berfungsi sebagaipendukung kegiatansosialekonomimasyarakat yang secara hirarki memilikihubunganfungsional; 2.Distribusiperuntukan ruang dalamsuatuwilayahyang meliputi peruntukan ruanguntukfungsilindung dan fungsi budidaya;dan 3.Pemanfaatan ruang melaluiprogram yangdisusundalam rangkamewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif,melaluisink:ronisasiprogram sektoraldan kewilayahanbaikdi pusatmaupundi daerah secara terpadu. Dalam menyusunRPJMDini jugaselain berpedoman padaRTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikanRTRW daerah lain yang berbatasan langsung, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. C. RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, untuk menjamin keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai melalui Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD disusun dengan melakukan penyelerasan terhadap periodisasi, strategi dan arah kebijakan, indikator utama pembangunan, indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan dalam arah pembangunan kewilayahan, dan daftar kegiatan prioritas utama dalam RPJMN Tahun 2025- 2029. D. RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Penyusunan RPJMD mengacu pada penelaahan terhadap dokumen KLHS yang dilaksanakan secara bersama- sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah didasarkan pada Analisa dan rekomendasi pembangungan berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 menjadi alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dan dampak yang ditimbulkan. E. RPJMD dengan RIPJPID Kabupaten Minahasa Utara Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) adalah0» dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID menjadi dasar bagi pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi, serta menjadi pedoman dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pembangunan di daerah, termasuk dalam penyusunan RPJMD tahun 2025- 2029. RIPJPID kabupaten Minahasa Utara disusun secara simultan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat capaian target programnya. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dan sama-sama ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. PembangunanDesignRPJMD dengan Grand Kependudukan(GDPK) GDPK adalah dokumen perencanaan pembangunan F. kependudukan yang berisi arahan kebijakan dan program lima tahunan untuk mencapai target pembangunan kependudukan di Indonesia. GDPK bertujuan untuk mewujudkan kualitas penduduk yang tinggi dan berkelanjutan, serta kesejahteraan penduduk. Secara lebih rinci, GDPK mencakup; Pengendalian kuantitas penduduk, yaitu untuk mengatur pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan daya dukung lingkungan; Peningkatan kualitas penduduk, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup; Pembangunan keluarga, yaitu membangun keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan; Penataan persebaran penduduk, yaitu untuk mengatur persebaran penduduk agar lebih merata dan sesuai dengan daya dukung lingkungan; Pengembangan data kependudukan, yaitu untuk membangun sistem data kependudukan yang akurat dan terpercaya. GDPK menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam4 mengintegrasikankebijakankependudukan rencanapembangunandaerahdalamhal KabupatenMinahasaUtaratahun2025-2029, kedalam iniRPJMD sertasebagai alatpemantaudanevaluasipelaksanaanpembangunan kependudukandiKabupatenMinahasaUtara.Saatini PemerintahKabupatenMinahasaUtarasecarasimultan melakukanpenyusunanGDPKdanRPJMDtahun2025-2029. G.RPJMDdenganMasterPlanPariwisata MasterPlanPariwisataArtsandCultureCenterNorth Minahasayangmerupakandokumenperencanaan komprehensifyangberisi strategidan arahanpengembangan sektorpariwisatakedepan.Menjadidasarkebijakan, strategi danindikasiprogrampembangunankepariwisataandalam RPJMDKabupatenMinahasaUtaraTahun2025-2029. Masterplanpariwisatasangatpenting sebagaipanduan dalampengembanganpariwisatayangberkelanjutandan terarah.Denganadanyamasterplan, pembangunan pariwisatadapatdilakukansecaraterencana,terpadu,dan efektif,sehinggapotensipariwisatadapatdikembangkan secaraoptimaldanmemberikanmanfaatbagimasyarakatdan lingkungan. MasterplanArts andCultureCenterNorthMinahasa merupakanperwujudanpengembanganpariwisatasebagai salahsatusektorandalanKabupatenMinahasaUtaraserta mendukungpeningkatanekonomidaerahdanmasyarakat. Menjadi dasar kebijakan, strategidanindikasi program pembangunankepariwisataandalamRPJMDKabupaten MinahasaUtaraTahun2025-2029. H.RPJMD denganRencana StrategisPerangkatDaerah (Renstra-PD) RPJMDKabupatenMinahasaUtaraTahun2025-2029 menjadi pedomandalampenyusunanRenstraPDdalam rentangwaktu5(lima)tahun.RenstraPDmerupakan penjabaran teknisRPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknisoperasional dalam menentukanindikasi program dan kegiatan setiapurusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu5(lima)tahunan, yang# disusun oleh setiap Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minahasa Utara. I. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 setiap tahun akan dijabarkan kedalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD merupakan dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran( KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara setiap tahun. J. RPJMD dengan Dokumen Sektoral Lainnya RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang bersifat makro dan strategis, sehingga perlu diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang lebih detail dan spesifik, beberapa dokumen sektoral lainnya yang telah disusun dan sedang dalam penyusunan diantaranya;
secara simultan disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD, menjadi dasar perencanaan penyediaan arr minum yang berkelanjutan dan terintegrasi di Kabupaten Minahasa Utara. RISPAM menjamin ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, serta menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan di sektor air minum dalam RPJMD.
dalam tahapan proses penyusunan secara simultan dengan RPJMD. RISPS menjadi pedoman komprehensif bagi daerah dalam mengelola sampah secara serta memberikan arahan strategis danberkelanjutan, operasional, memastikan pengelolaan sampah terstruktur, sistematis, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta sebagai instrumen penting dalam# memastikan bahwa RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dengan pengelolaan air 1im bah yang baik, pencemaran lingkungan dapat diminimalisir, sehingga kualitas lingkungan terjaga dan berkelanjutan. RISPAL memberikan arahan teknis dalam penyusunan program infrastruktur terkait air limbah, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem perpipaan. Hal ini memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan lainnya. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan dokumen RPJMD adalah selain menyediakan suatu dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih Tahun 2025-2029 yang bersifat stratejik dan komprehensif juga memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten MinahasaN"'\ Utara sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RPJMD sebagai berikut:
Secara lebih khusus lagi maksud dan tujuan dari pada penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 adalah menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku juga akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah agar keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 mengacu pada lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (Lima) Bab sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A BAB II Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. GAMBARAN UMUM DAERAH Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Priotas Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PRIORITAS BABV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Memuat Program Perangkat Daerah, Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah, serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah). PENUTUP BAB ini memuat diantaraya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum daerah dalam bab ini dibagi dalam 3 (tiga) subbab terdiri dari; subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang menyajikan data-data dan informasi terkait dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yaitu, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum; selanjutnya subbab Gambaran Keuangan Daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan¢ daerah tahun anggaran 2025-2029; subbab Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah. Penyajiannya disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain mengenai; hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan data- data lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar. Adapun Gambaran Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dijelaskan dalam subbab berikut ini. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi A. Posisi dan Peran Strategis Daerah
Luas administrasi Kabupaten Minahasa Utara mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebesar 992,981 km? berdasarkan kepmendagri nomor 300.2.2-2138 tanggal 23 april 2025 dengan jumlah pulau sebanyak 59 Pulau, sebelumnya luas wilayah berjumlah 995,549 km 2 (sesuai kepmendagri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 yang telah digambarkan dalam dokumen ini). Kabupaten Minahasa Utara memiliki garis pantai sepanjang 292,20 km, memiliki 6 pulau berpenghuni dan salah satunya merupakan pulau terluar yang berhadapan langsung dengan samudera pasifik yaitu Pulau Mantehage. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Utara adalah; Utara Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandung-Biaro, Laut Sulawesi, Laut Maluku. Timur Selatan Barat Kota Bitung. Kabupaten Minahasa. Kota Manado. Adapun peta wilayah administrasi kabupaten Minahasa Utara sebagaimana pada gambar berikut;b Gambar 2.1 Peta Kabupaten Minahasa Utara t ·-- --··- .... .. ��- ....-:.... ._ ' p'-_- � - #it . ' Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Secara administrasi Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 10 Kecamatan, dengan pembagian wilayah administrasi dan luasan per Kecamatan disajikan pada tabel berikut ini; Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Luas Persentase lbu Kota No. Kecamatan Wilayah Terhadap Wilayah (km2) Luas Wilayah
PosisigeostrategisinimenjadikanKabupatenMinahasaUtara masukdalam koridorcepat tumbuhManado-Bitungyang merupakanPusatKegiatanNasional(PKN)yangterdiridari KecamatanKalawat,KecamatanAirrnadidi,KecamatanKauditan danKecamatanKema. Sektorpariwisatadanekonomikreatifyang menjadifokus pemerintahdenganadanyaPengembanganLikupangsebagai DestinasiPariwisataSuperPrioritas(DPSP)dirancang untuk melampauibatas-batasadministratifMinahasaUtaramelalui PerpresNomor16Tahun2024tentangRencanalndukDestinasi PariwisataNasionalManado-LikupangTahun2023-2044).Investasi danpengembangansignifikandiLikupangbertujuanuntuk menghasilkanmanfaatekonomiyangakanmeluas ke seluruh wilayahSulawesi Utara,termasukkota-kotabesarsepertiManado danBitung.Initerjadimelalui peningkatan jumlahpengunjung secarakeseluruhandanpermintaan akanlayananpendukungdari daerah-daerah tetangga.Dengandemikian,MinahasaUtara berperansebagaikutubpertumbuhanregionalyangvitalbagi sektorpariwisata.Destinasi wisataunggulandi MinahasaUtara mencakupTamanNasionalBunaken(meskipunsecara administratifberadadiManado,aksesibilitasdariMinahasaUtara dapatdiperkuatuntukmendukung sektorpariwisatabahari), PantaiPulisan, PulauLihaga, DesaWisataTambun, Gunung Tumpa,danBendunganKuwil. MinahasaUtaradiberkahi denganpotensi pertanianyang sangatu besar.Komoditasunggulannyameliputikelapa, cengkih, pala,padi, danpalawija.Selainitu,MinahasaUtaraKabupatenBuahmenjadi salahsatudaerahrambutan,duku,langsa,pepaya,pisang,serta memilikisektorpeternakanyangsignifikandengankomoditasayam pedaging,ayampetelur,danbabi. KemudianpotensiMinahasa Utarasebagaisalahsatusentraproduksi ikanmujairdiProvinsi SulawesiUtarasangatmenonjol,dengankualitasikanyangsangat disukaiolehpembelidi beberapadaerah.Distribusiikanairtawar dariMinahasaUtaradilakukanmenggunakantransportasi darat untukwilayahdalamprovinsidanjalurUdaradanlautuntuk pengirimankeluarprovinsi.DengandemikianPeranMinahasa Utaramelampauisekadarproduksi;daerahiniberfungsisebagai simpul penting dalamjaringanpasokanpangan regional.lndustri pengolahankelapadiMinahasaUtara,sepertiPT.UNICOTINyang memproduksitepung kelapa,mendapatkanpasokanbahanbaku kelapadariberbagaidaerahdiSulawesiUtara,termasukMinahasa SelatandanBolaangMongondow. Halinimenunjukkanbahwa MinahasaUtaratidak hanyamemasokprodukjadi,tetapijuga menjadipembeli bahanbakudariwilayah tetangga,mendukung matapencariandan ketahananpangandiseluruhrantaipasok regional.Selainitu,eksporperdanasantankelapabekudari MinahasaUtarakeChina,yangmencapai52tondengannilai ekonomiRp675,9juta,menunjukkankemampuankomoditas pertanianMinahasaUtarauntukmenembuspasarinternasional, sekaligusmenambahkeragamankomoditasunggulanekspor SulawesiUtara. KontribusiMinahasaUtara terhadapdinamikaperdagangan regionaljuga terlihatdariperannyadalamekspornonmigas SulawesiUtara.PadaNovember2022,ekspornonmigasSulawesi Utaradidominasi olehlemak danminyakhewani/nabati, dengan Brazilsebagai tujuanekspor terbesar.Produksantan kelapabeku dariMinahasaUtararnerupakanbagian penting dari komoditas eksporini. LangkahstrategisMinahasaUtara untukbergabung denganBelt andRoadLocalCooperation(BRLC)merupakan terobosanyang signifikan. Keanggotaanini membuka aksesyanglebihluasbagi MinahasaUtarauntukmemperkuat konektivitasglobal,menarik# investasiasing disektorinfrastruktur,pariwisata,danekonomi digital,sertamemfasilitasikolaborasidalamperdagangan internasional.Lebihdarisekadarkeuntunganlokal,integrasi MinahasaUtarakedalamjaringanglobalinisecarafundamental meningkatkandayasaingregionalSulawesiUtarasecara keseluruhan.Masuknyainvestasiasing,teknologi,dan pengembangansumberdayamanusiayangdifasilitasiolehBRLC akanmenciptakanefeklimpahanbagidaerah-daerahtetangga, meningkatkaninfrastruktur,aksespasar, danketerampilandi seluruhprovinsi.Ini padaakhirnyaakanmengangkatprofit ekonomiseluruhwilayahdikancahinternasional. Keanggotaan BRLCjugamenjadistrategi untukmemperkenalkanpotensi unggulandaerah,termasukLikupang sebagaiDestinasiPariwisata SuperPrioritas,keduniainternasional. b.Infrastruktur Pembangunaninfrastrukturjalanmemilikiperankrusialdalam meningkatkankonektivitasdanmendorongpertumbuhanekonomi regional.JalanToiManado-Bitung,denganpanjang39km,secara langsung menghubungkantigaentitasekonomi pentingdiSulawesi Utara:KotaManado,KabupatenMinahasaUtara,danKotaBitung. Jalan tolinitidak hanyasekadarjalurtransportasi,tetapijuga berfungsisebagaiaksesutamamenujuKawasanEkonomiKhusus (KEK)BitungdanPelabuhanlnternasionalBitung. PengembanganpelabuhandiMinahasaUtarajugamenjadi kontribusipentingterhadap konektivitas regional.Pelabuhan MunteLikupang,yangterletakdidalamwilayahMinahasaUtara, telahdilengkapi denganfasilitaswisatadanberperansebagai saranavital bagi wisatawanmaupunwargalokaluntukmengakses pulau-pulauwisatadi sekitarnya,sepertiPulauLihaga, Pulau Gangga, danPulauBangka.Presiden JokoWidodo sendiri menyampaikan harapanbahwapemanfaatanpelabuhan iniuntuk menunjangpariwisata akan secaralangsung meningkatkan perekonomianmasyarakatdiLikupang dandaerahsekitarnya. BendunganKuwil, yangberlokasi diMinahasaUtara, berfungsi sebagai sumberairbaku utamauntukSPAMregional, menunjukkankontribusi yang sangatpenting dan tak tergantikan bagi kebutuhandasardan kesehatan publik di seluruhklaster perkotaanregional.Keberhasilanoperasional sisteminisangat bergantungpadasumberdayaalamdaninfrastrukturyangadadi MinahasaUtara,menjadikannyaasetregionalyangvital. RencanapembangunanJalurKeretaApiPulauSulawesi,serta PengembanganKawasanStrategisPariwisataNasionalManado- Likupang,yangdimulaidenganpenetapanLikupang sebagai KawasanKhususEkonomi(KEK)Pariwasata.Pengembangan LikupangsebagaiDestinasiPariwisataNasionalterakhirdengan keluarnyaPerpres16Tahun2024 tentangRIDPNManado- Likupangtahun2023-2044.Selainhaltersebutdiatas,dalam RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD)Provinsi SulawesiUtaraTahun2025-2045,KabupatenMinahasaUtarajuga masukdalamrencanapengembangan MinahasaUtara-Manado(BIMINDO). MetropolitanBitung- DalamRencana PembangunanJangkaMenengahNasional(RPJMN)2025-2029, wilayahSulawesidiarahkansebagaiPenunjang superhubekonomi nusantaradanindustriberbasisumberdaya alam, danSulawesi utarayang terletakdiantaraAlurLautKepulauanIndonesia(ALKI) IIdanIII, diarahkanpadapengembanganperannyasebagaiHub dan pintugerbanginternasionalKawasanTimurIndonesia(KT!), PeluangSulawesiUtarasebagaiGerbangPerdaganganAsiaTimur danPasifik,dengan aksesmenghubungkanrute perdagangan global.Konektivitasmaritim,pengembanganindustrilogistikserta pariwisatadapatmemberikan andil pertumbuhanekonomi. Rencanapengembangansumberdayamanusiamelalui pengembanganSekolahUngguldiSulawesiUtarajugamendukung posisigeostrategisKabupatenMinahasaUtara.Peluanginiperlu dikelolasecarabaikagardapatmemberikandampakpositifbagi percepatanpembangunandiKabupatenMinahasaUtara,tentunya dengan tetapberkomitmenmemperhatikan aspekpengelolaan lingkungandanpembangunanberkelanjutan. c.KontribusiWilayah/Lingkungan 1)Topografi Keadaan topografiwilayahsebagianbesarmerupakandataran danperbukitanpadaketinggiandi sekitar 0-650meterdari permukaanlaut(mdpl),kecuali wilayah sekitarpegunungan terutamaGunungKlabatyang mencapai tinggi sekitar1.995 meterdaripermukaanlaut(mdpl).Karaktertopografihampir samauntuk semuawilayahkecamatan,yaitudikategorikan datar,landaidanbergelombang.Wilayahdengankemiringan tanahantara00-30adalahsekitar30,49persen, antara30-150 adalahsekitar43,42persen,antara150-450adalah sekitar 19,66persen,dansisanyayaitu kemiringanlebihdari450adalah sekitar6,43persen. KarakteristiktopografiMinahasaUtaramenunjukkanlanskap yang umumnyamendukungaktivitasmanusia,dancocokuntuk pertaniandanperkebunan,sebagaimanadibuktikanbahwa MinahasaUtaramerupakansalahsatupenyumbangterbesar hasil pertanianberupapadiladang untukProvinsi SulaesiUtara. DemikianpuladenganPerkebunankelapayangluas hingga ketinggan500meterdi ataspermukaanlaut,masihmenjadi salahsatu hasilperkebunanyangmendongkrakperekonomian SulawesiUtara. Sebaliknya,proporsiyanglebihkecildarilereng curammenunjukkanzona-zonakonsentrasi risiko bencanaalam yanglebihtinggi,sepertitanahlongsor,danmembatasi pembangunanskalabesar.Distribusitopografiinisecara fundamentalmenentukanlokasidancarapembangunanregional dapatberlangsung,memengaruhi biayainfrastruktur,kepadatan permukiman,danperencanaantataruangsecarakeseluruhandi MinahasaUtaradanwilayahsekitamya. 2)Geologi PetageologimenunjukkanbahwaformasibatudiKabupaten MinahasaUtaradidominasiolehbatuan vulkanikdan sedimentari. Hal inimencerminkan sejarahgeologiyang kompleks,termasukaktivitasgunungberapi danproses pengendapan.PenelitiandiLapanganPanasbumiKalawat,yang secara administratifberadadiMinahasaUtara,mengidentifikasi litologipenyusundaerahtersebutterdiridari aliranpiroklastik danlava. Inimenunjukkandominasimaterialvulkanik di beberapabagianwilayah.Berbagaijenisbatuandi daerah penelitiandikelompokkanberdasarkan kesamaankarakteristik dan tekstur,termasukLavaKlabatyangmengalirkelereng barat dari kawahpusatGunungKlabat.Studigeologi diKecamatan Airmadidilebihlanjutmengidentifikasitigasatuanlitologi utama:r\. satuan Piroklastik Tondano, satuan Piroklastik Gunung Klabat, dan satuan Aliran Lava Gunung Klabat. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, mencapai 792 Megawatt ekuivalen (MWe), sebagian besar karena lokasinya yang berada di jalur Cincin Api Pasifik. Contoh wilayah kerja panas bumi (WKP) yang relevan secara regional termasuk WKP Lahendong (di Kabupaten Minahasa) dan WKP Kotamobagu. Meskipun Gunung Klabat di Minahasa Utara dinyatakan tidak aktif, keberadaan gunung api aktif lainnya di wilayah Minahasa Raya, seperti Gunung Lokon, menunjukkan dinamika vulkanik regional yang mendukung potensi panas bumi. Potensi panas bumi yang signifikan di Kalawat dan Likupang Timur, ditambah dengan kapasitas regional Sulawesi Utara dalam energi panas bumi, menempatkan Minahasa Utara sebagai kontributor penting bagi keamanan energi regional dan pembangunan berkelanjutan. Energi panas bumi, sebagai sumber daya terbarukan dan pasokan dasar, menawarkan pasokan listrik yang stabil yang dapat mengurangi ketergantungan provinsi pada bahan bakar fosil. Hal ini secara langsung mendukung tujuan provinsi yang lebih luas untuk mengembangkan energi bersih, menarik investasi hijau, dan menyediakan jaringan listrik yang andal untuk industri dan komunitas regional, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi geologi di Kecamatan Wanea (yang berdekatan dan memiliki karakteristik geologi serupa dengan bagian Minahasa Utara) juga didominasi oleh campuran vulkanik yang tersebar luas di sembilan kelurahan, sementara batuan sedimen ditemukan di tiga kelurahan lainnya. Kabupaten Minahasa Utara kaya akan berbagai sumber daya mineral. Untuk mineral logam, terdapat potensi emas (Au) dan perak (Ag) di kecamatan Likupang Timur, Dimembe, dan Talawaan. Bijih besi (Fe) ditemukan di Likupang Timur, sementara pasir besi bertitan (FeTi02) berpotensi di Kema dan Wori. Mangan (Mn) juga ditemukan di Likupang Barat. Sumber daya non-logam (batuan) yang melimpah meliputi batu andesit di Airmadidi, Kalawat, dan Kauditan; batu lapis di Kema; sirtu dio» Airmadidi dan Kalawat; kerikil di Kalawat, Airmadidi, dan Kema; pasir di Dimembe, Airmadidi, dan Kalawat; serta teras di Airmadidi. Secara regional, Gunung Soputan (meskipun secara administratif berada di Minahasa Tenggara) juga merupakan sumber penting material seperti batu dan pasir yang berkualitas baik untuk bahan pembangunan, menunjukkan ketersediaan sumber daya konstruksi di wilayah Minahasa Raya. Ketersediaan melimpah mineral non-logam seperti andesit, kerikil, dan pasir di seluruh Minahasa Utara menempatkan kabupaten ini sebagai penyedia bahan baku penting untuk konstruksi regional dan industri manufaktur. Pasokan lokal ini secara signifikan menurunkan biaya akan sumber ekstemal, sehingga konstruksi keseluruhan dan mengurangi kebutuhan menyederhanakan rantai pasokan untuk proyek-proyek infrastruktur dan inisiatif pembangunan perkotaan di seluruh Sulawesi Utara. Selain itu, keberadaan mineral logam menawarkan potensi tambahan untuk pengembangan industri dan pemrosesan nilai tambah di dalam wilayah, berkontribusi pada ekonomi provinsi yang lebih beragam dan tangguh. Kondisi tanah, di Kabupaten Minahasa Utara memiliki Kedalaman efektif tanah rata-rata 0-3 m, PH tanah rata-rata 6,0- 8,0 dengan tekstur tanah yang bervariasi dari liat (alluvial), liat berpasir (latosol), liat berlempung (meditrean) dan lempung berpasir (regosol). 3) Hidrologi Sistem hidorlogi suatu daerah secara instrinsik dipengaruhi oleh bentuk topografi permukaannya, yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air hujan. Wilayah Kabupaten Minahasa Utara terbagi menjadi 11 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi DAS Talawaan, DAS Tondano, DAS Likupang, DAS Maen dan sebagainya. Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Minahasa Utara Keliling Ketinggian No DAS Luas Panjang (Km) (Km) (Km) Terendah Tertlnggl 1 DAS Talawaan 137,56 44,37 70,83 0 1.700 Luas Panjang Keliling Ketinggian No DAS (Km) (Km) (Km) Terendah Tertinggi 2 DAS Tondano 155,58 26,41 63,26 25 450 3 DAS Likupang 82,70 23,82 43,88 0 625 4 DAS Maen 82,72 20,17 48,76 0 750 5 DAS Kuala Aren 12,42 7,49 21,50 0 50 6 DAS Kuala Batu 88,14 19,91 45,53 0 425 7 DAS Kuala Mansilong 26,76 5,10 25,19 0 200 8 DAS Kuala Palaes 34,60 7,60 41,75 0 375 9 DAS Kuala Lansa 37,58 4,31 36,57 0 300 10 DAS Matikup 71,70 16,37 43,56 75 1.200 11 DAS Kuala Sawangan 171,44 21,47 77,57 0 950 Jumlah 901,20 Sumber: Buku Data dan Analisa RTRW Kab. Minahasa Utara 2013-2033 Luasan DAS bervariasi mulai dari lebih dari 12 Km2 sampai lebih dari 171 Km2. Kecenderungannya bentuk DAS di kabupaten ini memanjang (Tabel 2.3), ha) ini tercermin dari nilai Basin Circularity (Re) menurut Gregory kurang dari 0,50. Tabel 2.3 Bentuk Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Minahasa Utara No DAS Luas Panjang Keliling Re Bentuk DAS (Km1 (Km) (Km) 1 DAS Talawaan 137,56 44,37 70,83 0,34 Memanjang 2 DAS Tondano 155,58 26,41 63,26 0,49 Memanjang 3 DAS Likupang 82,70 23,82 43,88 0,54 Membulat 4 DAS Maen 82,72 20,17 48,76 0,44 Memanjang 5 DAS Kuala Aren 12,42 7,49 21,50 0,34 Memanjang 6 DAS Kuala Batu 88,14 19,91 45,53 0,53 Membulat 7 DAS Kuala Mansilong 26,76 5,10 25,19 0,53 Membulat 8 DAS Kuala Palaes 34,60 7,60 41,75 0,25 Memanjang 9 DAS Kuala Lansa 37,58 4,31 36,57 0,35 Memanjang 10 DAS Matikup 71,70 16,37 43,56 0,48 Memanjang 11 DAS Kuala Sawangan 171,44 21,47 77,57 0,36 Memanjang Jumlah 901,20 Sumber: Buku Data dan Analisa RTRW Kab. Minahasa Utara 2013-2033 Kelerengan sub daerah aliran sungai di daerah tersebut dapat# dikatakan terrnasuk landai, mengingat rata-rata kelerengannya kurang dari 7% sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut. Tabel 2.4 Kelerengan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Minahasa Utara Ketinggian (m) Beda No DAS Terendah Tertinggi Panjang Tinggi Kelerengan (Km) (m) (%) 1 DAS Talawaan 0 1.700 44,37 1.700 3,83 2 DAS Tondano 25 450 26,41 425 1,61 3 DAS Likupang 0 625 23,82 625 2,62 4 DAS Maen 0 750 20,17 750 3,72 5 DAS Kuala Aren 0 50 7,49 50 0,67 6 DAS Kuala Batu 0 425 19,91 425 2,13 7 DAS Kuala 0 200 5,10 200 3,92 Mansilong 8 DAS Kuala Palaes 0 375 7,60 375 4,93 9 DAS Kuala Lansa 0 300 4,31 300 6,96 10 DAS Matikup 75 1.200 16,37 1.125 6,87 11 OAS Kuala 0 950 21,47 950 4,42 Sawangan Sumber: Buku Data dan Analisa RTRW Kab. Minahasa Utara 2013--2033 Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar sungai pada umumnya menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan sebagian penduduk memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Di beberapa ibukota kecamatan, seperti di Airrnadidi dan Likupang telah terpasang instalasi pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dengan memanfaatkan air tanah atau sungai sebagai sumbernya juga. Dalam skala terbatas air sungai telah dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Keberadaan sungai-sungai di Kabupaten Minahasa Utara umumnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Selain kedalaman sungai yang rata-rata kurang dari 1 m, juga lebar sungai yang kurang dari 10 m. Sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi debit air yang cukup besar, terkadang saat kemarau kering. Kabupaten Minahasa Utara memiliki banyak lokasi mata air yang diidentifikasi sebagai kawasan yang harus dilindungi, tersebar di b berbagai desa dan kecamatan seperti Talawaan I, Mata Air Tunan, Mata Air Warat, dan lainnya. Hal ini menunjukkan kekayaan sumber daya air tanah yang signifikan. Di kawasan pantai Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, hasil pemetaan menunjukkan potensi air tanah yang cukup memadai, termasuk air tanah dangkal, yang dapat mendukung pengembangan wisata mangrove di wilayah tersebut. Cekungan Air Tanah (CAT) Munte terletak sepenuhnya di dalam batas Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu, CAT Manado dan Bitung, melintasi batas-batas kabupaten/kota, menunjukkan pentingnya pengelolaan air tanah lintas wilayah. Identifikasi berbagai mata air yang dilindungi dan potensi signifikan sumber daya air tanah, termasuk akuifer dangkal di daerah pesisir, menunjukkan sistem keamanan air yang kuat dan terdesentralisasi di Minahasa Utara. Hal ini memungkinkan strategi pasokan air yang beragam, mengurangi ketergantungan berlebihan pada sumber air permukaan. Ketersediaan air yang tersebar ini tidak hanya mendukung kebutuhan esensial penduduk lokal tetapi juga menyediakan infrastruktur penting untuk sektor ekonomi tertentu, seperti industri pariwisata yang berkembang pesat. Oleh karena itu, sumber daya air tanah Minahasa Utara berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan dan kelangsungan ekonomi regional Sulawesi Utara. Minahasa Utara memiliki sistem area irigasi (DI) yang ekstensif, baik di bawah kewenangan provinsi maupun kabupaten. Contohnya, Daerah Irigasi Talawaan Meras seluas 1. 705 hektar berada di bawah kewenangan provinsi. Selain itu, puluhan daerah irigasi yang lebih kecil hingga menengah berada di bawah kewenangan kabupaten, mendukung beragam aktivitas pertanian. Strategi pembangunan agribisnis dan agroindustri di Minahasa Utara secara eksplisit mencakup pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi, baik yang teknis, semi-teknis, sederhana, maupun irigasi desa. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah. Sungai-sungai dan mata air diidentifikasi sebagai sumber air baku penting untuk sistem penyediaan air minum di kabupaten, dengan proyeksi kebutuhan sebesar 975 liter/detik'- untuk seluruh wilayah. Daftar komprehensif daerah irigasi di bawah kewenangan provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa sistem hidrologi Minahasa Utara berfungsi sebagai tulang punggung fundamental sektor pertaniannya. Dukungan langsung ini untuk budidaya lahan basah, khususnya sawah, berarti Minahasa Utara merupakan kontributor signifikan terhadap produksi pangan regional dan mata pencarian komunitas pertanian. Investasi strategis dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi menggarisbawahi komitmen regional terhadap keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan, menjadikan Minahasa Utara komponen vital dalam rantai pasokan pangan provinsi. 4) Klimatologi Tipe iklim di daerah ini adalah tipe A (iklim basah), dengan musim kemarau pada bulan Mei-Oktober dan iklim hujan pada bulan November-April. Curah hujan tertinggi pada bulan Agustus yang sering dibarengi dengan angin kencang sehingga sering mengakibatkan banjir dan gelombang laut maksimum. Secara umum suhu udara harian rata-rata di Kabupaten Minahasa Utara bervariasi mulai 26,0°C sampai 27,6°C. Pada pagi hari suhu udara minimum berkisar antara 22,2°C sampai 23,9°C, sedangkan pada siang hari suhu udara tertinggi di bulan Mei mencapai 32,0°C. Dari gambaran topografi dan iklim ini, menunjukan kondisi daerah di mana sebagian besar wilayah merupakan wilayah yang subur dan potensial untuk dimanfaatkan bagi pengembangan pertanian pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan secara keseluruhan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan. Namun pola curah hujan yang tidak stabil dan anomali iklim seperti El Nino dan La Nina secara signifikan mempengaruhi produksi padi sawah, menuntut adaptasi dalam pengaturan waktu tanam dan tata kelola air yang lebih baik untuk menjaga stabilitas produksi. Budidaya tanaman komersial yang luas dan kontribusi signifikan terhadap produksi padi di topografi yang mendukung secara tegas menempatkan Minahasa Utara sebagai pusat pertanian utama bagi Sulawesi Utara. Hasil pertaniannya secara langsung memasok pasar regional danA berpotensi berkontribusi pada ekspor provinsi, menopang sebagian besar ekonomi regional. Namun, kontribusi ekonomi yang krusial ini sangat rentan terhadap variabilitas iklim, menyoroti tantangan regional yang persisten dalam menjaga stabilitas pertanian di tengah perubahan pola iklim. Hal ini memerlukan pengembangan dan implementasi kebijakan pertanian regional yang memprioritaskan praktik pertanian tangguh iklim dan strategi pengelolaan adaptif untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di Sulawesi Utara. Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Bulan Curah Curah Curah Curah Curah Hari Hari Hari Hari Hari Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan Hujan (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Januari 217 19 657,1 22 420 27 644 27 634.30 25 Februari 158 18 356,8 20 511 27 411 25 200.00 20 Maret 108 14 614,4 26 370,4 28 265 24 432.00 21 April 214 17 233,4 19 178,5 22 368 21 409.40 17 Mei 293 16 233,4 21 338,4 24 188 20 348.10 20 Juni 190 16 212,3 16 161,3 20 242 25 340.30 28 Juli 138 17 328,4 18 196,6 23 130 19 128.50 30 Agustus 356 23 265,9 23 190,3 21 62 12 184.40 31 September 125 12 342,2 22 244,3 26 134 12 105.50 30 Oktober 144 14 156,3 17 358,8 23 134 10 298.90 31 November 182 15 431,7 24 308,1 27 245 21 386.90 30 Desember 348 16 664 25 201,3 26 367 20 476.20 31 Sumber: BPS, Kabupaten Minahasa Utara dalam Angka Berikut ini disajikan rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan di Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2023. Tabel 2.6 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Suhu Udara Kelembaban Udara Bulan min. maks. rata-rata min. maks. rata-rata Januari 21,60 33,20 26.15 58.00 98 88.72 Februari 21.00 33.20 26.40 49.00 99 86.05 Maret 22.00 34.20 26.54 53.00 99.00 87.17 April 20.80 35.10 26.84 54.00 98.00 86.50 Mei 21.00 33.80 27.83 56.00 98.00 83.75 Juni 23.00 33.60 27.07 58.00 98.00 83.61 Juli 20.70 34.80 27.08 59.00 97.00 81.65 Agustus 20.30 33.20 27.16 67.50 95.50 80.24 September 22.40 35.40 28.41 57.00 88.50 72.10 Oktober 22.00 35.40 27.47 63.25 94.25 80.89 November 22.50 33.60 26.76 78.25 95.75 87.40 Desember 23.00 33.60 26.85 77.50 93.25 87.87 Sumber: BPS, Kabupaten Minahasa Utara dalam Angka, 2025 Berikut ini disajikan rata-rata tekanan udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari setiap bulan di Kabupaten Minahasa Utara. Tabel 2.7 Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari setiap Bulan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Tekanan Udara Kecepatan Angin Penyinaran Matahari Bulan (mb) (m/det) (%) Januari 1001.27 0.96 4,0 Februari 1002.39 1.37 5.8 Maret 1001.64 1,47 4.2 April 999.82 0.95 5.4 Mei 999.48 0.81 5.9 Juni 1000.66 0.88 4.0 Juli 1000.94 1.11 4.4 Agustus 1001.98 1.27 4.9 September 1001.16 1.42 6.4 Oktober 1001.39 0.94 5.8 November 1000.80 0.71 5,3 Desember 1000.29 1,96 3.7 Sumber: BPS, Kabupaten Minahasa Utara dalam Angka, 2025 Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengatur iklim yang dapat bermanfaat langsung pada climate change yaitu pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkandampakpemanasanglobal. B.PotensiSumberDayaAlam Berdasarkankarakteristikwilayahsertaanalisis terhadapkondisi penggunaanlahansebagaimanatelahdiuraikansebelumnya,maka potensisumberdayaalamdiKabupatenMinahasaUtaradapatdilihat berdasarkanklasifikasiperuntukanwilayahataukawasansesuaiarahan KajianLingkunganHidupStrategisdanRencanaTataRuangWilayah KabupatenMinahasaUtarayaituKawasanPeruntukanHutanProduksi; KawasanPeruntukanHutanRakyat;KawasanPeruntukanPertanian; KawasanPeruntukanPerikanan;KawasanPeruntukanPertambangan; KawasanPeruntukanIndustri;KawasanPendukungKawasanEkonomi KhususTanjungMerahBitung dimanaKabupatenMinahasaUtara sebagaidaerahpenyangga;sertaKawasanPeruntukanPariwisata termasukLikupangyangsudahditetapkansebagaiKawasanEkonomi KhususPariwisata. 1.PenggunaanLahan GambaranpenggunaanlahandiKabupatenMinahasaUtara dijelaskanberdasarkangunalahanuntukKawasanBudidayadan KawasanLindung. a.KawasanBudidaya KawasanbudidayadiKabupatenMinahasaUtarameliputi kawasanperuntukanhutanproduksi,kawasanperuntukan hutan rakyat,kawasanperuntukanpertanian,kawasanperuntukan perikanan,kawasanperuntukanpertambangan,kawasan peruntukanpermukiman, kawasanperuntukanindustri, kawasan peruntukanpariwisata,dankawasanperuntukanlainnya. b.KawasanLindung Kawasanlindung meliputikawasanhutanlindung,kawasanyang memberikanperlindungan terhadap kawasandi bawahnya, kawasanperlindungansetempat,kawasansuakaalam, kawasan pelestarian alamdancagarbudaya,kawasan rawan bencana, kawasangeologi,dankawasanlindunglainnya. Adapunluaskawasanbudidayadankawasanlindung dapat dilihatpada tabel pola ruang berikutini. Tabel 2.80 Luas Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Kabupaten Minahasa Utara Sumber: Dokemen Revisi RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2013-2033 Kawasan Lindung Luas (ha) Kawasan Budidaya Luas (ha) Hutan Lindung 12.605, 1 Hutan Produksi Terbatas 10.201,7 5 4 Perlindungan Setempat 2.001,03 Pertanian Taman Hutan Raya 63,2 Tanaman Pangan 3.397,85 Taman Nasional 2.850,59 Perkebunan 56.843,0 4 Ekosistem Mangrove 84,49 Perikanan Budidaya 104,01 Badan Air 464,32 Pembangkit Tenaga Listrik 67,93 Kawasan Peruntukan Industri 1.007,13 Pariwisata 1.855,26 Kawasan Pertambangan Mineral 661,18 Logam Permukiman Perkotaan 5.595,54 Permukiman Perdesaan 3.089,23 Transportasi 66,40 Pertahanan dan Keamanan 95,15 Badan Jalan 95,04 Jumlah 18.068,7 83.079,5 8 0 Persentase (%) dari luas 17,86% 82,13% wilayah .. Sedangkan luasan kondisi guna lahan kawasan budidaya lebih jelas dapat digambarkan dalam tabel 2.9 berikut ini.A... o cu cN ,...; • 00 M 00 ,...; O o ? t o "'· o0 ! st_ 00 � t .o t % co· ,...; ,...; 00 0 cN 0 ,...; o o oN C N t O 0 ,...; ,...; E-o % ' o lfl 00 ! t ' 0 ' t tp st_ c c? t? coy 2 "'· ¢ a:i to aN t 0 , ht 00 ,...; 5 •0 ..;i G ' p 0o co to 0 o ' ' 0 t... o 0 oo 0 0 y o oU co ¢ ,...; o 0,33 g termasuk yang berintensitas cukup tinggi terjadi gempa atau setara dengan IX- X MMI. Ancaman bencana lainnya seperti gunung api seperti Gunung Klabat, Gunung Lokon, Gunung Mahawu, Gunung Soputan dan Gunung Dua Sudara. Kabupaten Minahasa Vtara memiliki potensi tsunami karena sabagian berada pada pesisir pantai seperti Kecamatan Kema, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Wori.
1) Kawasan Rawan Banjir. b a)KecamatanAirmadidi:DesaSawangankarenaberadadi aliranSungaiTondano. b)KecamatanKalawat:DesaKuwildanDesaKaleosan karenaberadadialiranSungaiTondano. c)KecamatanKema:DesaKemaIdanDesaLilang. d)KecamatanWori:DesaTiwoho,DesaWori,DesaKima Bajo, danDesaMinaesa. e)KecamatanLikupangTimur:DesaLikupangI,Desa LikupangII,DesaLikupangKampung Ambong, Desa Maen,DesaSarawet,danDesaRondor. f)KecamatanLikupangSelatan:DesaKaweruandanDesa Batu. 2)KawasanRawanTanahLongsor. a)KecamatanAirmadidi:DesaSawangan,DesaTanggari, DesaSampiri,danKelurahanAirmadidiBawah. b)KecamatanKalawat:DesaKuwil,DesaKaleosan, danDesa Watutumou. c)KecamatanWori:DesaTiwoho. d)KecamatanKema:DesaLilangdanDesaWaleo. e)KecamatanLikupangTimur:DesaLikupangI,DesaMaen, danDesaSarawet. n)KecamatanDimembe:DesaKlabat. g)KecamatanLikupangSelatan:DesaKokolehI,Desa KokolehII,DesaKaweruan,DesaBatu,danDesaWerot. h)KecamatanLikupangBarat:DesaSonsilodanDesa Munte. 3)KawasanRawanKekeringan. KecamatanLikupangTimur,KecamatanLikupangBarat, KecamatanKema,danKecamatanWori. 4)KawasanRawanKebakaranHutan/Lahan. -KecamatanAirmadidi: KawasanGunungKlabat. KecamatanKema:Kawasanpesisirpantai. -KawasanLikupangTimur:DesaLikupangIdanDesa Likupang11. -KecamatanDimembe: KawasanGunungKlabat. 5)KawasanRawanGelombangPasangdanAbrasi Pantai. -KecamatanWori:DesaTiwoho, DesaWori, DesaKimal Bajo, dan Desa Minaesa. Kecamatan Likupang Timur: Kawasan pesisir pantai. Kecamatan Likupang Barat: Kawasan pesisir pantai. Kecamatan Kema: Desa Kema II, Desa Kema III, Desa Lilang, dan Desa Makalisung. 6) Kawasan Rawan Bencana akibat Pertambangan. Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan: daerah penambangan pasir, tanah. Kecamatan Talawaan: penambangan emas (tambang rakyat). Kecamatan Likupang Timur: penambangan emas dan biji emas yang dikelola oleh swasta. Berdasarkan analisis jasa ekosistem pengaturan, perlindungan dan pencegahan dari bencana banjir, Kabupaten Minahasa Utara lebih di dominasi oleh kategori sedang sebesar 45,39% dan rendah sebesar 37,69% sedangkan tinggi 5,83% dan sangat tinggi hanya 7,82%. Jasa ekosistem pengendali banjir per kecamatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini; Tabel 2.47 Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Minahasa Utara me £.AS 343LG6GA - T'A 0 (£GMT}E R? $04 KG Ha \ Ha ' l \ Ki • ' , I mmid w;l 'I E." 1% E' tE Z!' '? E2 z 724 1 1 lite 53 , r:'± • 3..5: :[ E: ' 285 2. I8&. $1 l liaet ..ND #I' {£ ? 18 I .1 3u7 1I $38.$ 0 l ad. EZ 'E 37772 : t: 4 2 '&8 i '1 0.4 $4 { /le I7 .4 :t:7 :E 94, '34 Z': ? 3%l '1 1.6 t€ i Illar4kt 7 '8 2 1& Ii 2 151re 1 ; :3 2 E ' [[k \tan If • 'I!T 1 3£ : 1# t.D 2&.2 { 2. 1 t llna [m EE i 334£ 5 {$1 I'% 345 130 : ;3; 1##81.4 $ $ [Ian .. 3. ; 7:: :8 1'£ 2 3.± "' .4 1-� 10 for : .. $47 1# $il !1 1 7 & .z • 1W.. 17 2 12 w2 7# Sil 6.18 £u 51 1# 1 0w74 MM. Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2025-2029 Berdasarkan analisis tersebut, lebih dari 83% wilayah Kabupaten Minahasa Utara memiliki kemampuan yang tidak memadai (rendah) hingga cukup (sedang) dalam mengendalikan banjir secara alami. lni menunjukan bahwa sebagian besar lanskap tidak dapat menyerap curah hujan secara efektif. Sedangkan kategori# tinggi dan sangat tinggi sekitar 13% yang memiliki fungsi ekologis sangat baik untuk pencegahan banjir. Dengan demikian area hulu yang merupakan kawasan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas utama untuk dilindungi.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan mitigasi bencana dan manajemen resiko untuk mencegah tingginya kerugian yang muncul dari perubahan iklim. Laporan khusus tentang pemanasan global l,5oC yang dirilis Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperingatkan jika pemanasan global melebihi l ,5oC akan berdampak buruk pada bencana alam, peningkatan permukaan air laut, kemiskinan, ekosistem makhluk hidup, bahkan ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Karena mitigasi perubahan iklim menjadi perhatian utama, kunci utama untuk memenuhi komitmen ini adalah mendesain Rencana Aksi Nasional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, yang diatur di bawah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011. Rencana Nasional mengatur pondasi untuk perencanaan Nationally Approved Mitigation Actions (NAMAs) di bawah UNFCCC. Komitmen Indonesia untuk mereduksi emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu pionir dari beberapa sebagian kecil negara non-Annex I untuk menentukan peraturan reduksi emisi gas rumah kaca. Selain itu, rencana aksi regional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK). Upaya mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca 2012-2020 di Provinsi Sulawesi Utara dengan sasaran sebagai berikut:
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir di Kecamatan Wori, Likupang Timur, dan Likupang Barat tergolong kelas bahaya tinggi karena terpapar risiko abrasi, kenaikan muka air laut, dan potensi banjir rob. Sementara wilayah perbukitan seperti Kecamatan Dimembe, Talawaan, dan Kema rawan longsor saat curah hujan tinggi. Dari sisi kerentanan sosial-ekonomi, beberapa desa pesisir di Minahasa Utara memiliki ketergantungan tinggi pada sektor perikanan tangkap dan pariwisata bahari. Kondisi ini membuat ekonomi lokal rentan terhadap gangguan akibat perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem yang menghambat melaut atau menurunkan jumlah wisatawan. Indeks Kerentanan Berdasarkan parameter keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi:u 1.Keterpaparantinggipadawilayahpesisir karenainfrastruktur utama, permukimanpadat,danekosistempesisirberadadekat garispantai. 2.Sensitivitastinggipadawilayahpertanianlahanbasahyang bergantungpadaketersediaanair. 3.Kapasitasadaptasibervariasi;daerahdekatpusatkotaseperti Airmadidimemilikifasilitasmitigasilebihbaikdibanding wilayahterpencil. Berdasarkananalisiskerentanandankapasitasadaptasi, KabupatenMinahasaUtaratergolong kategori sedanghingga tinggidalamkemampuanadaptasiterhadap perubah aniklim. Wilayahinimemilikikeunggulanpadabeberapaaspekseperti aksesinfrastrukturjalanutama,kedekatandenganpusatlayanan kesehatandanpendidikandiAirmadidi,serta adanyasektor pariwisatadanperikananyang menjadipenggerakekonomi. Namun,adabeberapafaktoryang membatasikemampuan adaptasi: 1.Kesenjanganakses-Desa-desadiwilayahpesisirdan kepulauan(Wori,LikupangTimur)memilikiaksesterbatas terhadaplayanankesehatan,pendidikan tinggi,dansistem komunikasidarurat. 2.KetergantunganekonomiBanyakmasyarakatyang menggantungkanhiduppadasektorperikanandanpariwisata bahari,yangrentanterhadapgangguancuacaekstremdan kenaikanmukaairlaut. 3.Kerentananekosistem-Abrasipantai,penurunankualitas terumbu karang,dandegradasimangrovemenurunkan perlindunganalamiterhadapbencanaiklim. G.Demografi 1.JumlahPendudukberdasarkanKelompokUmur PendudukKabupatenMinahasaUtaraTahun2024berdasarkan dataDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupaten MinahasaUtaradanSadanPusatStatistik(BPS)Kabupaten MinahasaUtara sebanyak229.231 jiwayangterdiri atas116.001 jiwapenduduklaki-lakidan113.230 jiwapendudukperempuan. Berikutdisajikanjumlahpenduduk berdasarkan kelompokumur danjenis kelamin pada tabel di bawahini.l Tabel2.48 JumlahPendudukMenurutUmurdanJenisKelamin diKabupatenMinahasaUtaraTahun2024 JenisKelaminJumlah NoUmur(Tahun) Laki-LakiPerernpuan 10-46.9486.49513.443 25-99.2638.65117.914 310-149.6539.03918.692 415-199.7449.34119.085 5 20-2410.4209.93920.359 625-299.7089.09818.806 730-348.9328.24617.178 8 35-397.901 7.43715.338 9 40-448.0307.78315.813 1045-498.0697.85815.927 1150-547.5577.52715.084 1255-596.5126.45312.965 1360-644.7785.0739.851 1465-693.8734.261 8.134 1570-742.5403.0045.544 16>752.0733.0255.098 Total116.001113.230229.231 Sumber:DinasKependudukandanCapil2025 Biladilihatdalamstrukturkelompokumurpendudukan kabupatenminahasautara,didominasiolehkelompokumurusia kerja/produktif(15-64)dengan jumlah160.406jiwaatau sebanyak69,98% dari totalpopulasi,kelompok umur(0-14) tahunsebanyak50.049 jiwa,kelompokumur(65-74)sebanyak 13.678jiwadankelompokumur(75+)berjumlah5.098jiwa. 2.RasioPendudukBerdasarkan JenisKelamin,Laju PertumbuhandanPersentasePenduduk Populasi pendudukdiKabupatenMinahasaUtaradidominasi olehpenduduklaki-laki yang berjumlah116.001Jiwaatau 50,60% sedangkan pendudukperempuansebanyak49,40% atau sebanyak113.230 Jiwalebih,rasio jeniskelarnin sebesar102,40 dimanadalam102,4 penduduklaki-laki terdapat100 penduduk perempuan. Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Jumlah Penduduk Laju Per Rasio tumbuhan No Kecamatan La ki- Jenis Perempuan Total Penduduk Laki Kelamin 2024 1 Kema 9.055 8.652 17.707 104,66 0,93 2 Kauditan 14.597 14.545 29.142 100,36 1,17 3 Airmadidi 15.776 15.260 31.036 103,38 0,78 4 Wori 10.896 10.419 21.315 99,96 1,31 5 Dimembe 14.966 14.769 29.735 101,33 1,15 6 Likupang Barat 9.795 9.254 19.049 102,35 1,61 7 Likupang Timur 10.841 10.617 21.458 104,58 0,67 8 Kalawat 16.105 16.112 32.217 105,85 -0, 11 9 Talawaan 10.902 10.652 21.554 102,11 1,33 10 Liku pang Selatan 3.068 2.950 6.018 104 0,5 JUMLAH 116.001 113.230 229.231 102,45 0,80 Sumber: Minahasa Utara Dalam Angka 2025, Data Capil dan Olahan Bappeda 2025
Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Likupang Selatan dengan kategori kurang padat yaitu rata-rata 59 Jiwa per km?. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi atau sangat padat berada di Kecamatan Kalawat dengan rata-rata 627 jiwa per km2. Populasi penduduk terbesar yang mencapai 14,05 % dari total jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara, berbanding terbalik dengan persentase luas wilayah terkecil dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Sementara luas wilayah terbesar berada di Kecamatan Likupang Timur sebesar 167,857 km" dengan rata-rata kepadatan 128 jiwa per km2 atau kurang padat. Adapun Sebaran penduduk dan kepadatan penduduk sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.A Tabel2.5033 PersentaseSebaranPendudukdanKepadatanPendudukdi KabupatenMinahasaUtaraTahun2024 NoKecamatanLuasJumlahPersentaseKepadatan WllayahPenduduk LuasPenduduk Penduduk WLlayah 1Kema81,63617.7078,207,72217 2 Kauditan 94,03529.1429,4512,71310 3 Airmadidi90,98031.0369,1413,54341 4Wori51,37421.31510,189,30210 5 Dimembe158,31929.73515,9012,97190 6LikupangBarat79,78819.0496,878,31278 7LikupangTimur101,35521.45816,869,36128 8Kalawat68,43632.2175,1614,05627 9Talawaan167,85721.5548,019,40270 10LikupangSelatan101,7696.01810,222,6359 JUMLAH995.549229.231100100230 Sumber:DataOlahan Bappeda,2025 4.ProyeksiPendudukKabupatenMinahasaUtara tahun2025- 2029 Berdasarkanproyeksi pendudukdalamRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerahKabupatenMinahasaUtara(RPJPD) tahun2025-2045,makaproyeksipendudukpadaakhirperiode yaitu tahun2029 adalah240.000jiwadenganmengacupada perhitungandaya tampungruangdalamRencanaPembangunan TataRuangWilayah(RTRW)2013-2033.Lajupertumbuhan tahunan majemuk(CAGR)selamalimatahunterakhirmencapai 2,39%,menunjukkandinamikapertumbuhanyang relatiftinggi dimasalalu.Denganmenggunakan trenpertumbuhanyanglebih moderatdibandingkanCAGRlima tahunsebelumnya, diperkirakanlajupertumbuhantahunankedepan akan tetap berfluktuatifdengan rata-ratameningkatsecara stabil sebesar 0,91 % danmencapai angka240.000jiwapada tahun2029. Adapungambaran proyeksi penduduk tahun2025-2030di KabupatenMinahasaUtara adalah sebagai berikut:A Tabel2.51 ProyeksiPendudukKabupatenMinahasaUtaraTahun2025-2030 NoKecamatan BaselineProyeksi/Tahun 2024202520262027202820292030 1Kema17.70717.88418.06318.24418.42618.51818.796 2Kauditan29.14229.43329.72830.02530.32530.53630.935 3Airmadidi31.03631.34631.66031.97632.29632.52732.945 4 Kalawat32.21732.53932.86533.19333.52533.76834.199 5 Dimembe29.73530.03230.33330.63630.94231.1593l.564 6 Talawaan21.55421.77021.98722.20722.42922.56122.880 7 Wori21.31521.52821.74321.96122.18022.31022.626 8 Likupang 19.04919.23919.43219.62619.82219.92820.221 Barat 9 Likupang 21.45821.67321.88922.10822.32922.46022.778 Timur 10 Likupang 6.0186.0786.1396.2006.2626.2336.388 Selatan TOTAL229.231231.523233.839236.177238.539240.000243.333 Sumber:DataOlahanBappeda,2025 Perubahanpopulasimerupakaninteraksidaritigakomponen utamayaitu,kelahiran(fertilitas),kematian(mortalitas)dan migrasiyangmerupakanfaktoryang sangatsignifikanmenonjol dalamdinamikapopulasidiKabupatenMinahasaUtara menempatiperingkatkeempattertinggidiSulawesi Utarauntuk migrasirisen(migrasimasuk).Halinimenunjukanadanya "faktorpenarik"yangkuatyang menarikpendudukkeMinahasa Utara.Migrasimenjadipendorong utama,makapopulasiyang berkembang kemungkinanbesarmemilikiproporsiindividuusia produktifyangtinggi.Kondisiini menghadirkanpeluang sekaligustantangan. Peluangnyaadalahketersediaan angkatan kerjayanglebihbesardanpotensi dinamismeekonomi. Tantangannyaadalahpeningkatanpermintaan akanlapangan kerja, perumahan,danlayananperkotaan. Olehkarenaitu, kebijakan harusberfokuspadaintegrasi pendudukbaru, memastikan ketersediaaninfrastrukturyang memadai,dan mendorong sektorekonomi yang mampumenyerap angkatan kerjayangterusberkembangini. Pemahamanyanglebih mendalam tentang sifat"faktorpenarik" ini(misalnya, ketersediaan pekerjaan, kualitas hidup)akansangatmembantu dalam merumuskanstrategi pembangunanyanglebih tepat sasaran.b
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Minahasa Utara yang disajikan dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas serta bagi pengguna data akan lebih memberikan manfaat sebagai bahan perencanaan, evaluasi maupun kajian. Perkembangan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara dalam#- kurun waktu tahun 2020-2024 berdasarkan indikator PDRB terus mengalami kenaikan seiring sebagai tanda berkembangnya kegiatan perekonomian. Untuk mengetahui gambaran selengkapnya tentang kondisi perekonomian berdasarkan PDRB ADHB Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara dari Tahun 2020-2024 sebagaip berikut; 4 0 t el o LI) 00 cN LI) 00 0 o co 0 cNd 00 (N N o o t LI) ! t LI) D LI) t t . 0 ! O 0 .- C: • .c £ 0U 0 C:f C: 0 • 5 0 0 € # 0... .4 • ...., c c (!j ui 5 ' U U 0 $ s • ± U ] T ::i 0 - bu 0 • 00 0l ef Ct: 4 BerdasarkandataPDRBADHBKabupatenMinahasaUtara Tahun2020-2024sebagaimanadirilisolehBadanPusat Statistik(BPS), terdapat6(enam)sektorpenyumbang terbesar,yaknisektorPertanian,KehutanandanPerikanan yangmemiliki perananbesarpadapertumbuhanPDRB, diikutisektorindustripengolahan,konstruksi,pertambangan danpenggalian,PerdaganganBesardanEceran;Reparasi MobildanSepedaMotor,dantransportasidanpergudangan. SedangkanberdasarkanPDRBADHKsebagaimana ditampilkandalamtabeldibawahini,6(enam)sektorterse but menunjukanperkembanganpertumbuhanyang positifdari tahunketahunpadasepanjang tahun2020-2024.Meskipun berdasarkanangkalajupertumbuhanpadatahun2024 mengalami penurunanpadasektorPertanian,Kehutanandan Perikanan, industripengolahan,konstruksi,dan PerdaganganBesardanEceran; ReparasiMobildanSepeda Motor,dantransportasidanpergudangan, sebagaimana dapatdilihatpadaTabelberikut;b cd rl d ' I'- t 00 00 0 0 ¢N t 00 o t I'- t 0 ¢ o o 0 ,- e ci z c ci a! ci 5E h 5 55 C: 5 £ r/J r/J r/J r/J r/J.._ U to $ 8 C: U 3 .._ 5 g 0 5 := 5 5 5 0 2 5z ... .. 4 2 z ;:J .40 z +; ;:J20 c I 4 l .. 00 I;:lD 5 5 r/J U1-, 5? # e zzc::zc0 £ r/J1-,1-, 3 0 1-, u 5�0 0 0 88 = 0 ,1-o0 222. • (/)42. • • 0 7 U •rt) 5 -�£i:: z roU0i:: ± 5 £rt) 5 0rt) ¥ 0 • -�4 • 5 a ct 5 ro;-�c rt)...rt) rt) rt)rt) 5 385 5 0c G ,.._ 2 z 02.0 e :irii ¥ LajupertumbuhanPDRBdarimasing-masinglapangan usahaBerdasarkanhargaberlakudanhargakonstan, menunjukanbahwakinerjapembangunanekonomi di kabupatenMinahasaUtaradidominasiolehsektor PerdaganganBesardanEceran:ReparasiMotormemberikan nilaitam.bahlebih,diikutisektortransportasidan pergudangan, jasaPendidikan,industripengolahan. Sedangkanpadasektorpertambangandanpenggalian mengalamiperlambatan. 2.PendekatanPengeluaran ProdukDomestikRegionalBruto menurutpengeluaran (PDRB Pengeluaran)merupakansalahsatubentuktampilan dataekonomisuatuwilayah,di samping bentuktampilanlain sepertiPDRBmenurutlapanganusaha,TabelInput-Output, SistemNeracaSosialEkonomi, danNeracaArusDana.Di dalamsistemkerangkakerja(framework)dataekonomi suatuwilayah,PDRB Pengeluaranmerupakanukurandasar (basicmeasure)yang menggambarkanpenggunaanatas barang danjasa(product)yang dihasilkanmelaluiaktivitas produksi.Darisudutpandanglain,PDRBPengeluaranjuga menjelaskanpenggunaandari sebagianbesarproduk domestikbrutountukmemenuhikebutuhankonsumsiakhir, ataudenganistilahyangberbedadisebutsebagai"output akhir(finaloutput)".Mengkaitkan antarapendapatandan pengeluaranuntukpembelianbarangdanjasadariproduk domestikmaupunimpor(termasukuntukdiekspor) merupakanbentukanalisisyang sederhanadaridataPDRB. KontribusiterbesarPertumbuhanPDRBMenurut PengeluarandiKabupatenMinahasaUtarapadakomponen pembentukanmodaltetap bruto, kemudiandiikutioleh komponen komsumsirumah tangga,daneksporbarangdan jasa,sebagaimanadigambarkan dalam tabel berikutini: Tabel2.56 PDRBKabupatenMinahasaUtara AtasDasarHarga Berlaku MenurutPengeluaran(Milliar Rupiah)tahun 2020-20244 Komponen No Pengeluara/ 2020 2021 2022 2023 2024 Expenditure item Konsumsi 1 Rumah 5.606,60 6.110,81 6.887,74 7.570,11 8.512,29 Tangga 2 Konsumsi LNPRT 236,78 262,99 289,16 334,12 394,69 3 Konsumsi Pemerintah 1.008,19 953,84 938,18 968,21 1.043,14 Pembentukan 4 Modal Tetap 5.973,43 6.781,35 7.645,72 8.183,18 8.646,90 Bruto 5 Perubahan lnventori 0,22 0,23 0,25 0,26 0,31 Net Ekspor 6 Barang dan 7.748,79 8.829,14 9.771,04 10.500,76 10.700,15 Jasa PDRB 14.372,46 15.699.37 17.225,06 18.727,53 20.381,67 Sumber: BPS, Olah.an Bappeda 2025 Tabel 2.57 PDRB Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Millar Rp) tahun 2020-2024 Komponen No Pengeluaran/ 2020 2021 2022 2023 2024 Expenditure item. Konsumsi 1 Rumah 3.796,17 4.029,99 4.360,54 4.613,07 4.915,16 Tangga 2 Konsumsi 167.93 184,28 202,10143.71 158,32 LNPRT 3 Konsumsi 791,72 768,40 771,95 831,42 Pemerintah 829,03 Pembentukan 4 Modal Tetap 3.836,31 4.218,74 4.520,79 4.568,1 1 4.750,88 Bruto Perubahan 0,17 0,195 0,16 0.16 0,17 Inventori Ekspor 6 Barang dan 4.178,13 4.400,41 4.474,05 4.670,35 4.755,18 Jasa 7 Impor Barang 3.488,23 3.805,51 3.959,79 3.917,27 3.997,24 dan Jasa PDRB 9.295,28 9.793,83 10.332,09 10.890,66 11.457,69 Sumber: BPS, Olahan Bappeda 2025 Dari data diatas terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Minahasa Utara menunjukan tren peningkatan pada 2020-2024, Pola peningkatan dengan kontraksi di tahun 2020 ini juga terlihat pada setiap.i- komponen penyusun PDRB Pengeluaran Minahasa Utara terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. PDRB atas dasar harga Berlaku dan PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan. Akan tetapi pada PDRB ADHB dengan PDRB ADHK memiliki pola kenaikan maupun penurunan yang sama. Tabel 2.58 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Minahasa Utara Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024 Kom ponen No Pengeluaran/ 2020 2021 2022 2023 2024Expenditure item Konsu.rnsi Rumah 1 -1,75 6,16 8,20 5,79 6,55 Tangga 2 Konsumsi LNPRT -3,52 10,17 6,07 9,73 9,67 Konsumsi 3 -3,17 -4,50 -2,94 0,46 7,70 Pemerintah Pembentukan 4 Modal Tetap -7,83 9,97 7,16 1,05 4,00 Bruto Perubahan 3,76 2,03 9,495 43,79 1,14 Inventori 6 Ekspor Barang -1,36 5,32 1,67 4,39 1,82 dan Jasa Impor Barang -10,27 9,10 4,05 -1,07 2,047 danJasa PDRB -0,90 5.36 5,50 5,41 5,21 Sumber: BPS, Olahan Bappeda 2025 Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut Pengeluaran menunjukan penurunan (defisit) pada komponen ekspor barang dan jasa pada tahun 2024 yang cukup signifikan. Meskipun demikian pada komponen konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang menandakan adanya peningkatan daya beli masyarakat. A
Tabel 2.59 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Rincian 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase 7,00 7,11 6,60 6,65 6,95 Kemiskinan Jumlah Penduduk 14.330 14.490 13.500 13.660 14.320 Miskin Sumber: BPS, Olahan Bappeda 2025 Persentase dan Jumlah penduduk miskin cenderung bertambah pada tahun 2022-2024, Adapun faktor penyebab adalah adanya kenaikan angka pengangguran dan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Perubahan pendekatan dalam pendataan masyarakat oleh BPS juga mempengaruhi data tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara. Dimana Kabupaten Minahasa Utara. Dari sisi data Kemiskinan ekstrem berdasarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan Dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial, mengalami penurunan setiap tahunnya. Sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini; Tabel 2.60 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021-2024 Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Tahun Miskin Miskin Ekstrem (Dalam Ribuan) (%) 2021 2,90 1,42 2022 2,27 1,11 2023 1,81 0,88 2024 0,88 0,49 Sumber: Data Olahan Bappeda 2024
PDRB perkapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS dalam Minahasa Utara dalam Angka tahun 2025 PDRB Per Kapita Harga Berlaku di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan. Rata-rata pendapatan per orang mengalami kenaikan di Kabupaten Minahasa Utara. Tabel 2.61 PDRB Per Kapita Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021-2024 Sumber: Data Olahan Bappeda 2025 2021 2022 2023 2024 PDRB per kapita harga 69,19 75,22 81,07 87,47 berlaku (juta rupiah)
Tabel 2.62 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk berumur 15 Tahun keatas di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024% Tahun Uraian20202021202220232024 TPT7,888,127,097,176,73 TPAK61,6461,9958,8261,5963,74 Sumber:BPS,KabupatenMinahasaUtaraDalamAngka2025 Kondisiangkatankerja,pencarikerja,penempatan kerjadankesempatankerjadiKabupatenMinahasa Utaradapatdilihatpadatabelberikutini: Tabel2.63 DataTenagaKerjadiKabupatenMinahasaUtara Tahun2020-2024 Tahun Uraian20202021202220232024 KesempatanKerja1386281.6231.9661.361 PenempatanKerja386281.6231.9661.361 Pencari Kerja1991.1071.8232.1341.436 AngkatanKerja95.345108.169104.077110.399115.186 Sumber:Dinas TenagaKerja,KoperasidanUKMKab.MinahasaUtara,2025 Adapunrasiodayaseraptenagakerjayangadadi KabupatenMinahasaUtaradariTahun2020-2024 dapatdilihatdalam tabel berikutini. Tabel2.64 RasioDayaSerapTenagaKerjaTahun2020-2024 20202021202220232024 Uraian Jumlah tenagakerjayangbekerja 10.59410.59412.44212.44212.748 padaperusahaanPMA/PMDN Jumlah seluruhperusahaan 332332347347358 PMA/PMDN Dayaserap tenagakerja31,91 31,91 35,8635,8635,61 Sumber:Dinas Tenaga Kerja,KoperasidanUKM Kab.Minahasa Utara,2024A
Tabel 2.65 Perhitungan Indeks Gini Angka Tingkat Ketimpangan 1 Maksimal 0,5-1 Tinggi 0,4-0,5 Sedang 0,1-0,39 Kecil 0 Tidak Ada Sumber: Kabupaten Minahasa Utara dalam Angka, BPS 2025 Indeks Gini di Kabupaten Minahasa Utara secara rata- rata dari tahun 2020-2024 tingkat ketimpangan relatif rendah. Hanya saja pada tahun 2022-2023 sempat mengalami pelabaran namun kembali turun pada tahun 2024 pada angka 0,34 atau lebih rendah dibandingkan tahun 2020 pada angka 0,37. Perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Minahasa Utara selang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di gambar di bawah ini:k Gambar 2.27 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Gini Ratio 0,45 0,40 0,35 0,30 to 02s 5 020 0,15 0,10 0,05 0,00 ------------ 2020 2021 2022 Periode 2023 2024 Sumber: BPS, Olahan Bappeda 2025 Pemer:intah Kabupaten MinahasaUtara berkomitmen terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di kabupaten Minahasa Utara. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan di atas rata-rata penghasilan masyarakat golongan rendah.
Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan AngkaA Harapan Hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemarnpuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata - rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM diperoleh nilai IPM Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 sebesar 77,05. Dari tahun 2020 ke tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami kenaikan, hal ini mengidentifikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 1PM Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 menempati peringkat 4 di Provinsi Sulawesi Utara dan termasuk dalarn kategori tinggi. Untuk perkembangan IPM se-Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.66 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Minahasa Utara Dibandingkan dengan Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara 1PM Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Bolaang Mongondow 68,72 69,04 69,82 70,48 71.14 Minahasa 76,85 77,29 77,72 78,48 79.26 Kep. Sangihe 72,45 72,79 73,35 73,94 74.43 Kepulauan Talaud 70,51 70,94 71,53 72,22 72.83 Minahasa Selatan 73,74 73,94 74,50 75,25 75.79 Minahasa Utara 75,15 75,36 75,92 76,50 77.05 Bolaang Mongondow 69,31 69,72 70,39 70,97 71.66 Utara Kep. Siau 68,87 69,28 70,18 70,81 71.55 Tagulandang Biaro Minahasa Tenggara 71,62 72,16 72,56 72,97 73.68 Bolaang Mongondow 67,76 68,20 68,66 69,17 69.92 Selatan fa.a IPM Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Bolaang Mongondow Timur 69,35 68,70 68,13 70,09 70.68 Kota Manado 80,26 80,53 80,96 81,40 81.86 Kota Bitung 75,37 75,46 75,94 76,33 76.90 Kota Tomohon 77,93 78,09 78,65 79,29 80.06 Kota Kotamobagu 74,59 75,09 75,56 76,01 76.86 Sulawesi Utara 73,67 74,03 74,52 75,04 75.68 Sumber: BPS, Kabupaten Minahasa Utara dalam Angka 2025, Olahan Bappeda,2025 B. Kesehatan Untuk Semua Kondisi Kesehatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah dalam kelompok masyarakat, baik laku-laki maupun perempuan dapat digambarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut.
Tabel 2.67 Angka Harapan Hidup Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 AHH 71,38 71,40 74.26 74.50 74.70 Sumber: BPS, Olahan Bappeda 205A-
iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasi.fikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori; 70 baik. Adapun capaian iBangga Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2020-2024 adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut; Tabel 2.68 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabuten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Berikut ini ditarnpilkan data prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024. Tabel 2.69 Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-20244 Tahun Prevalensi Stunting (%) e-PPGBM SKI 2020 3,60 - 2021 3,14 19,1 2022 2.84 20,5 2023 0,90 10,9 2024 0.94 18,9 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Utara, 2024 Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa balita yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas sehingga pertumbuhan fisik dan kognitifnya terhambat di Kabupaten Minahasa Utara selang tahun 2020-2023 menunjukan tren penurunan, meskipun pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,04% dan 8%. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak diantaranya melalui program peningkatan pengetahuan, pemberian makanan tambahan dan intervensi melalui imunisasi dan program lintas perangkat daerah lainnya. C. Pendidikan Berkualitas yang Merata
Perkembangan nilai rata-rata lama sekolah Kabupaten Minahasa Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.28 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Rata - Rata Lama Sekolah 10,400 10,300 10,200 10,100 10,000 9, 9,900 9,800 2020 2021 2022 2023 2024 Sumber: BPS, Kabupaten Minahasa Utara dalam Angka, 2025Aw- Oleh karena itu, guna meningkatkan pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu segera melakukan upaya untuk segera merealisasikan program wajib belajar 12 tahun.
Tabel 2.7034 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Harapan Lama 12,80 12,92 13,06 13,07 13.08 Sekolah (HLS) Sumber: Dinas Pendidikan, 2025
Tabel 2.71 Angka Literasi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022-2024 Sumber: Dinas Pendidikan, 2025 b Tingkat Pendidikan 2022 2023 2024 Sekolah Dasar 34,99 40,32 44,74 Sekolah Menengah Pertama 51,79 56,19 53 .. D.IndeksPembangunanLiterasiMasyarakat Perkembangankemampuanbacatulisdankemampuan matematikadasarpendudukdiKabupatenMinahasaUtara selangtahun2020-2024dapatdigambarkansebagaiberikut; Tabel2.72 IndeksPembangunanLiterasiKabupatenMinahasaUtara Tahun2022-2024 Indikator 202220232024 IndeksPembangunanLiterasi-19,519,56 Masyarakat Sumber:DinasPerpustakaandanArsip,2025 E.PerlindunganSosial yangAdaptif Kondisi perlindungansosialmenjadikunci untukmembangun masyarakatyanglebihTangguhdaninklusifsehinggasemua orangmemilikikesempatanyang samauntukhidupyanglebih baik.Adapungambarankondisiperlindungansosialinidapat digambarkandenganindikatorcakupankepesertaanjaminan sosial tenagakerjasebagaiberikut; Tabel2.73 JaminanSosialTenagaKerjadiKabupatenMinahasaUtara Tahun2021-2024 Sumber:DinasPendidikan,2025 Indikator 2021202220232024 Cakupan JaminanSosial8.00015.8268.58310.000 TenagaKerja .. F.BeragamaMaslahatdanBerkebudayaanMaju Kondisi penguatanperan agamasebagailandasanspiritual, etika, moral danmodal dasarpembangunansertapemajuandan pelestariankebudayaan untukmemperkuatkarakterserta memperteguhjati diri bangsadiKabupatenMinahasaUtaraberjalan denganbaik.4 G. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat lnklusif Ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat, termasuk ketimpangan gender guna terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, di Kabupaten Minahasa Utara dapat digambarkan sebagai berikut;
Tabel 2.74 lndeks Pembangunan Keluarga di Kabuten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Kabupaten Minahasa Utara termasuk dalam 5 (lima) daerah yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara dalam ha! kesetaraan gender. Tabel 2.75 Capaian Indikator Kesetaraan Gender di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Berdasarkan data tahun 2020-2024 menunjukan bahwa dalam setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Minahasa Utara menanggung sekitar 42 orang penduduk usia tidak produktif. Meskipun angka ini masih tergolong rendah 65 th Jumlah 2020 155.247 52.513 17.233 69.749 44,93 2021 156.532 52.393 17.990 70.383 44,96 2022 158.116 52.426 18.826 71.252 45,06 2023 159,632 52.469 19.690 72.150 45,20 2024 160,406 50.049 18.776 68.825 42,90 Sumber: BPS/ Olahan Bappeda 2024 Solusi untuk menekan pengendalian jumlah lapangan kerja serta angka ketergantungan adalah penduduk dan penyediaan Peningkatan dan perbaikan kualitas pendidikan penduduk usia kerja. Kabupaten Minahasa Utara harus siap menyambut "Bonus Demografi" ini terlihat padajumlah penduduk usia kerja yang sangat dominan, kebijakan strategis pemerintah daerah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mendongkrak pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya dampak bonus demografi berisiko memperbesar angka pengangguran dan kemiskinan. B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Kondisi Iptek dan Inovasi yang menjadi pendorong untuk menjaga dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor- sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalamjangka Panjang di Kabupaten Minahasa Utara, dapat digambarkan melalui capaian indikator berikut ini; Tabel 2.77 Indikator Pendorong Sektor Ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator Capaian/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru lndeks Ekonomi Hijau Kabupaten Minahasa Utara diperkirakan pada angka 30 pada capaian tahun 2024 dan Porsi EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 57%. Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi paradigma global yang esensial, mendorong4, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, dua konsep kunci yang muncul adalah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, yang secara fundamental saling melengkapi untuk mencapai tujuan keberlanjutan, Kabupaten Minahasa Utara telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dan Biru ke dalam agenda pembangunannya selama periode 2020-2024. Penerapan Ekonomi Hijau tercermin dari keberhasilan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Likupang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyediakan akses listrik bagi ribuan rumah tangga, sekaligus menstimulasi pariwisata. Di sektor pertanian, upaya modemisasi dan diversifikasi melalui agrowisata dan program pendampingan telah dilakukan. Meskipun demikian, pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan operasional meskipun Kabupaten Minahasa Utara telah meraih penghargaan Adipura. Di sisi Ekonomi Biru, Dinas Kelautan dan Perikanan telah merumuskan lima kebijakan ambisius, termasuk perluasan kawasan konservasi laut dan penangkapan ikan terukur. Sektor pariwisata bahari di Likupang menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi, didukung oleh kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam konservasi pesisir. Namun, data menunjukkan bahwa budidaya laut masih belum optimal, dan perikanan gurita menghadapi fluktuasi harga serta tantangan data. D. Transformasi Digital Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2023 pada angka 3,75. Kabupaten Minahasa Utara telah menunjukkan komitmen proaktif dalam mendukung percepatan transformasi digital melalui berbagai inisiatif strategis, diantaranya adalah:
Cakupan kolaborasi ini sangat luas, meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi yang andal, berkualitas, dan terdepan; implementasi solusi digital; pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); serta infrastruktur kendaraan listrik (EV). Secara spesifik di Minahasa Utara, kerja sama inijuga mencakup pengembangan smart city, digitalisasi layanan pemerintahan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan kapasitas SOM di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjadi pionir transformasi digital di Sulawesi Utara. Digitalisasi akan menjadi pilar inti dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, khususnya dalam pengembangan layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi. Kemitraan antara PLN Icon Plus (anak perusahaan BUMN) dan APKASI/Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah contoh nyata dari kolaborasi publik-swasta. Kemitraan ini meluas di luar infrastruktur untuk mencakup pengembangan smart city, literasi digital, dan pembangunan kapasitas SOM. Ini menunjuk.kan bahwa pemerintah mengakui keterbatasannya dalam mencapai transformasi digital sendiri dan secara aktif mencari kolaborasi dengan entitas swasta atau BUMN yang memiliki keahlian dan sumber daya khusus, terutama untuk pembangunan regional yang komprehensif. Selain itu, MoU ini secara eksplisit menghubungkan "Aselerasi Digital and Green Lifestyle Enabler" dan mencakup infrastruktur PLTS dan EV di samping solusi telekomunikasi dan digital. lni bukan hanya tentang transformasi digital tetapi tentang mengintegrasikannya dengan tujuan energi berkelanjutan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan pendekatan berwawasan ke depan di mana infrastruktur digital dipandang sebagai alat tidak hanya untuk efisiensi dan penyampaian layanan tetapi juga untuk mendukung tujuan keberlanjutan yang lebih luas, menciptakan konsep "pintar dan hijau".
Di samping itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa juga telah memperkenalkan platform pembelajaran digital yang inovatif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi guru dan siswa di Minahasa. Fokus pada penguatan infrastruktur jaringan TIK dan pengembangan platform pembelajaran digital menyoroti peran mendasar dari infrastruktur yang kuat. Tan pa jaringan dan alat digital yang memadai, digitalisasi sektoral (seperti pendidikan) akan sangat terhambat. Ini menyiratkan pemahaman strategis bahwa investasi dalam infrastruktur digital inti mendahului dan memungkinkan inisiatif digital spesifik di berbagai domain layanan publik.
Sejalan dengan inisiatif nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Kabupaten Minahasa Utara telah mengembangkan sebuah Super App inovatif bernama siJaGo Minut, singkatan dari Sistem Informasi Jaringan E-Government. lnisiatif ini bertujuan untuk menyatukan dan mengintegrasikan semua aplikasi yang ada, baik yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik, ke dalarn satu platform tunggal. Dengan siJaGo Minut, berbagai aplikasi, baik skala nasional maupun lokal, kini dikonsolidasikan. Contoh fitur yang terintegrasi meliputi Serita Minut, Satu Data Minahasa Utara, Pengaduan Publik, dan Pembayaran Pajak Online. Selain itu, semua aplikasi inovatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diintegrasikan ke dalarn platform ini. Pengembangan siJaGo Minut merupakan adaptasi dan implementasi lokal langsung dari dorongan nasional yang lebih luas untuk platform pemerintah terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa konsep super app diadopsi di tingkat regional, mengindikasikan pengaruh kebijakan dari atas ke bawah yang dikombinasikan dengan inisiatif Jokal untuk mengatasi tantangan fragmentasi dan inefisiensi yang serupa. Ini juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara proaktif dalarn menyelaraskan diri dengan tujuan tata kelola digital nasional. Kabupaten Minahasa Utara juga aktif dalarn upaya produksi talenta digital melalui berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah.
Pelatihan DEA ini secara khusus diperuntukkan bagi parab pelaku UMKM yang berdomisili di Minahasa Utara dan sekitarnya. Data dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan adanya sekitar 13 ribu UMKM di kabupaten tersebut, yang menggarisbawahi relevansi program ini dalam skala lokal. Tujuan utama pelatihan ini adalah menunjang SDM UMKM dalam pengembangan keterampilan di bidang digital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa pandemi. Penargetan spesifik UMKM untuk pelatihan DEA menyoroti hubungan langsung antara pengembangan keterampilan digital dan pemberdayaan ekonomi. Ini bukan hanya tentang menciptakan profesional teknologi, tetapi tentang membekali bisnis tradisional dengan kemampuan digital untuk bertahan dan berkembang, terutama selama krisis seperti pandemi. Hal ini menunjukkan pengakuan strategis atas peran UMKM dalam ekonomi lokal dan perlunya transformasi digital mereka untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Selain itu, Bupati Minahasa Utarajuga telah mengapresiasi dan merespons target Digital Talent Scholarship (DTS) sebanyak 5.000 peserta dari BPSDMP Kominfo Manado, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan keterampilan digital di kalangan aparatur dan masyarakat. Upaya ini menunjukkan fokus ganda pada pengembangan talenta digital baik di sektor publik maupun kewirausahaan. Pegawai pemerintah membutuhkan keterampilan digital untuk penyampaian Jayanan publik yang efisien, sementara pengusaha membutuhkan keterampilan tersebut untuk pertumbuhan ekonomi. lni menunjukkan strategi komprehensif untuk membangun kapasitas digital di berbagai sektor masyarakat, mengakui bahwa kemampuan digital publik dan swasta sangat penting untuk pembangunan regional yang holistik infrastru ktur memberikan konstribusi hingga perbaikan positif dalam E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Adanya Peningkatan akses pasar, investasi pembentukan modal tetap domestik bruto dan mobilitas barang dan jasa di Kabupaten Minahasa Utara, integrasi ekonomi ini membuka peluang bagi UMKM lokal untuk menjual produk ke daerah lain di dalam negeri maupun ke luar negeri, ha! ini tergambar dari perkembangan nilai ekspor barang dan jasa dari tahun 2022-2024 di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 2.78 Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator Capaian/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
G. Stabilitas Ekonomi Makro
gambarkan sebagai berikut; Gambar 2.23 Laju Inflasi Year on Year menurut Pengeluaran di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 8.90 7.446 7.90 6.68 6.90 5.90 4.90 5.90 3.90 5.87 3.27 2.90 1.90 0.90 0.02\ -0.10 Mon Feb tar Apr Mel An I Al Agt Sep 0M I o. Tal 2024 [ ·rv-on-] ss 1s6 1 587 746 6.22 786 I 655 707 483 3.33 I 327 0.02 Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Utara, 2025 Dalam rangka menekan angka inflasi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan Gerakan Pangan Murah dibeberapa titik di tiap kecamatan/desa secara rutin dan Pasar Murah Bersubsidi untuk mengantisipasi kenaikan harga baik disaat menjelang hari raya maupun ketika terjadi kenaikan harga pada produk/komoditi tertentu.
Kenaikan rasio disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak daerah, penurunan PDRB, atau kombinasi keduanya. Tingginya rasio pajak daerah mengindikasikan efisiensi dalam pemungutan pajak atau pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan penerimaan pajak. Pada tabel berikut dapat digambarkan bagaimana perkembangan ratio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa Utara sebagai berikut; Tabel 2.79 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRBb Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Pajak Daerah terhadap 3,19 3,45 3,87 PDRB (%) 4,56 3,43 Sumber: Olahan Bappeda 2025 2.1.4.Aspek Pelayanan Umum A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Menggambarkan kondisi tata Kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, berdasarkan pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum. Adapun capaian Kabupaten Minahasa Utara dalam peningkatan tata Kelola pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 2.80 Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Penilaian Bobot Nilai
Tabel 2.81 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Penilaian Indeks Nilai
Tabel 2.82 lndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Capaian/tahun 2020 2021 2022 2023 2024 lndeks SPBE 1,18 1,42 1,51 2,68 3,37 Sumber: Olahan Bappeda 2025 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Minahasa Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 berada pada kategori baik, dan peringkat ke-2 tertinggi se-provinsi sulawesi utara. B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Penegakan perda yang efektif dan transparan, peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perwujudan keadilan bagi semua warga adalah merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah demi mewujudkan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang Tangguh dan demokrasi substansial sebagai salah satu misi asta cita. Penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Kabupaten Minahasa Utara dapat digambarkan dalam tabel berikut; Tabel 2.83 Presentase Penyelesaian K3 di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 Indikator/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase Tingkat 90 90 92 92 92 Penyelesaian K3 (%) C. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD) tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 95,92% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 83,78%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai angka 93,53% atau sebanyak 20.686 anak dari total 22.116 anak. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang b berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama (SMP) tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 82,54% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 59,35%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai angka 80,31 % atau sebanyak 8.970 anak dari total 11.168 anak. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pada tahun 2023 sebesar 81,25% lebih tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan tahun 2021 hanya mencapai 0,57%, tahun 2022 sebesar 2,21%, dan pada tahun 2024 tidak ada partisipasi.
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 lndikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
- Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024 dasar yang mendapatkan pe- layanan kesehatan sesuai standar
Rasia daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 2,29. Bila rasio ideal daya tampung adalah 1 tempat tidur: 1.000 penduduk (menurut organisasi kesehatan dunia), maka daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten Minahasa Utara masih tergolong ideal karena terdapat 2,29 tempat tidur : 1.000 penduduk atau terdapat kelebihan 297 tempat tidur. Yang perlu mendapat perhatian adalah pada Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkanl skrining kesehatan sesuai standar, hanya sebesar 14.357 jiwa atau 50,15% pada tahun 2024 dari total penduduk usia 60 tahun ke atas yang berjumlah 28.627 jiwa.
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.87 Capaian lndikator Kinerja Kunci Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.894 Capaian Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.90 Capaian lndikator Kinerja Kunci Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2020-2024 Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Sosial tahun 2020-2024 Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Tenaga Kerja tahun 2020-2024 lndikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pangan tahun 2020-2024 Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pertanahan tahun 2020-2024 Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 Indikator Capaian Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.97 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.98 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.99 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.37 Capaian lndikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.1014 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 lndikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Dari jumlah penduduk sebanyak 229.231 jiwa hanya sebesar 23,84% cakupan sasaran penyebaran informasi atau sebanyak 54.662 jiwa pada tahun 2024.
Tabel 2.38 4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Penanaman Modal tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Statistik tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kebudayaan tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Capaian Kunci 2020 2021 2022 2023 2024 Terlestarikannya Cagar - 0 48,009 48,009 2,71 Budaya Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kebudayaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Dari 627 cagar budaya, hanya 2,71 % yang dilestarikan atau sebanyak 17 cagar budaya.
Tabel 2.107 Capaian lndikator Kinerja Kunci Bidang Perpustakaan tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kearsipan tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.109 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Total Produksi - 188,29 517,39 100,20 105,83 Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan meningkat tajam pada tahun 2022 dan kembali stabil dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
Tabel 2.110 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pariwisata tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.111 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pertanian tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.112 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Perdagangan tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Perindustrianb tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Pada beberapa indikator pada 4 (empat) tahun terakhir tidak terpenuhi. Data dukung tidak tersedia.
Tabel 2.114 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Kunci Capaian 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Pengadaan tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel 2.116 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kepegawaian tahun 2020-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci 2020 2021 2022 2023 2024
Tabel2.117 CapaianIndikatorKinerjaKunciBidangManajemen Keuangantahun2020-2024 IndikatorKinerjaKunei Capaian 20202021202220232024 1.Budgetexecution:Deviasi-7,687,728,221,25 realisasibelanjaterhadap belanjatotaldalamAPBD 2.Revenuemobilization:-24,366,172,097,31 DeviasirealisasiPAD terhadapanggaranPAD dalamAPBD 3.ManajemenAsetl13 3 4.CashManagement:Rasio-9,141013,2875,68 AnggaranSisaterhadap TotalBelanjadalamAPBD TahunSebelumnya 5.Informasitentangsumber-10082,5310099,6 dayayangtersediauntuk pelayanan(Informationon resourcesavailableto frontline servicedelivery units) 6.Aksespublikterhadap-10095,5394,42100 informasikeuangandaerah (Publik accesstofiscal information(12daro12 2.1.5.EvaluasiRencanaPembangunan JangkaMenengah DaerahKabupatenMinahasaUtaraTahun 2021-2026 Evaluasicapaianvisidanmisi RPJMDMinahasaUtara 2021-2026dalam bentukmatriks berdasarkanPermendagri 86Tahun201 7 disajikan tersendiri dan menjadilampiran dalam RPJMD ini.u Adapun capaian per Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, berdasarkan kondisi awal tahun 2021 dan target tahun III
Tabel 2.118 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2021-2026 sampai pada tahun III (2024) N INDIKATOR KONDISI TARGET CAPAIAN0 SASARAN AWAL KET.(IKU) 2021 2024 2024
2021 -PadiLadang3030,9132 -Jaqung4546,3663 Persentase0,010,040,01 Pertumbuhan Industri 5.MempercepatGiniRatio0,3660,3850,338Tercapai Pemulihan UMKMEkonomi Kreatifdan Penyerapan TenagaKerja Tingkat5,016,006,73Tidak PengangguranTercapai Terbuka Tingkat62,4463,5063,47Tercapai Partisipasi Angkatan Keria 6.MeningkatkanPertumbuhan-2,26,5-75,21Tidak PertumbuhanEkonomiTercapai PDRBdari SektorUnggulan danPotensial 7.Meningkatkanlndeks 61,1567,1563,99Tidak InfrastrukturKinerjaTercapai yangBerkualitasJaringan denganPrinsipJalan Pembangunan Berkelaniutan PanjangJalan244,6268,6255,976Tidak KabupatenTercapai dalam Kondisi Baik Rasio0,921,0231,9Tercapai Konektivitas Kabupaten 8.MeningkatkanRasiorumah0,2570,2530,201Tercapai Ketaatanlayakhuni terhadap Pemanfaatan Ruangdan Pemukimandan Kualitas Lingkungan Hidupserta MigitasiBencana Indeks737769,9Tidak Kualitas Tercapai Lingkungan Hidup(IKLH) lndeksResiko119,84110,10118,77Tidak Bencana Tercapai 9.MeningkatnyaCakupan100100100Tercapai ReliabilitasdanDatadan validasidataInformasi disetiapOPD Cakupan606565Tercapai jangkauan TIK 1Meningkatnyalndeks 3 4048,65Tercapai
(IKU) 2024 2024 . 2021 inovasi daerah dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan publik Persentase 80% 90% 100 Tercapai Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran ±15 menit Rasio 0,91 0,97 100 Tercapai penduduk berKTP persatuan penduduk Berdasarkan basil evaluasi capaian kinerja dan anggaran tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 63,93%, termasuk dalam kriteria penilaian kinerja "Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Tabel 2.119 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD tahun 2021- 2026 sampai pada tahun III (2024) NO SASARAN CAPAIAN KINERJA (%) ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya kualitas SDM pada 63,43 709.918.650.132,00 pendidikan dasar dan menengah yang menghasilkan peserta didik yang berkepribadian dan berbudaya 2 Meningkatnya derajat kesehatan 48,18 360.223.528.603,80 masyarakat 3 Meningkatnya kualitas SOM di 69 l.157.054.083.398,5 l lingkungan ASN yang berkepribadian dan berbudaya 4 Meningkatnya potensi ekonomi daerah di 95,4 170.645.755.574,00 Kawasan Ekonomi Khusus Likupang 5 Mempercepat pemulihan UMKM ekonomi 66,76 29.575.939.304,00 kreatif dan penyerapan tenaga kerja 6 Meningkatkan pertumbuhan PDRB dari 95,95 67.068.311.285,00 sektor unggulan dan potensial NO SASARAN CAPAIAN KINERJA (%) ANGGARAN (Rp) 7 Meningkatkan infrastruktur yang 58,27 220.398.432.345,00 berkualitas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 8 Meningkatkan ketaatan terhadap 61,76 84.371.288.753,00 pemanfaat ruang dan pemukiman dan kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana 9 Meningkatnya reliabilitas dan validasi 51,26 194.345.761.499,00 data di setiap OPD 10 Meningkatnya pemahaman reformasi 71,35 298.967.754.484,89 birokrasi dan inovasi daerah dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan publik Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran 63,93 3.292.569.505.379,20 2.1.6.Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM), menjamin hak setiap warga nega.ra untuk mendapatkan pelayanan dasar yang minimal, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, merupakan ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap wa.rga seca.ra minimal, sebagaimana diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah, SPM juga berfungsi sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya standar, pelayanan yang diberikan diharapkan lebih terstandarisasi dan berkualitas, sehingga masya.rakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Capaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Minahasa Uta.ra selang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan lokal, namun juga memerlukan kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai permasalahan. Kerjasama antar daerah dapat mempercepat pencapaian target pembangunan yang sudah ditetapkan, terutama dalam menghadapi tantangan bersama, seperti bencana alam, pengelolaan sumber daya alam, serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efisien dan merata. Dalam konteks pemerintahan daerah, kerjasama ini mencakup berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga antar daerah dengan tujuan untuk saling mendukung, memperkuat kapasitas, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Walaupun kerjasama antar daerah memiliki banyak manfaat, namun tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah o perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah yang dapat mempengaruhi kelancaran kerjasama. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam ha! pembagian sumber daya atau pengambilan keputusan. Selain itu, masalah komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintahjuga seringkali menjadi hambatan dalam kerjasama antar daerah. Dibutuhkan mekanisme yang jelas dan transparan agar setiap pihak dapat berkontribusi secara optimal tanpa ada yang merasa dirugikan. Gambaran pelaksanaan Kerjasama Daerah pada selang tahun 2023- 2024 di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut:
dr. Soepraoen Malang Ditetapkan 0 1 Februari 2024, berlaku selama 5 (lima) tahun dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan serta potensi tenaga kesehatan.
Manfaat dari pelaksanaan kerjasama ini adalah berbagi pengalaman (best practice) atau contoh praktik terbaik atau prosedur terbaik yang terbukti efektif yang dilaksanakan masing- masing daerah, pengetahuan dan optimalisasi sumberdaya.
2.1.8.Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan APBD Provinsi Terdapat 2 (dua) lokasi arahan pembangunan infrastrukturb wilayah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dalam RPJMN 2025- 2029. Kabupaten Minahasa Utara sebagai bagian dari lokasi prioritas proyek strategis nasional diantaranya yaitu:
TPA Mamitarang, saat ini masih dalam tahapan progres penyelesaian, ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2026. Merupakan fasilitas pengolahan sampah regional yang direncanakan menjadi Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Regional Mamitarang.
Selain lanjutan pembangunan infrastruktur tersebut, Kabupaten Minahasa Utara juga sebagai lokasi prioritas sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN 2025-2029 dengan indikasi intervensi sebagai berikut:
Adapun lokasi indikasi intervensi berdasarkan lokasi prioritas dalam Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN tahun 2025-2029 terbagi dalam 5 (Iima) kawasan yaitu; Kawasan Pertumbuhan, Kawasan Komoditas Unggulan, Kawasan Afirmasi dan Kawasan Rawan Bencana. Sedangkan untuk Kabupaten Minahasa Utara hanya masuk pada Kawasan Pertumbuhan dan Kawasan Afirmasi.
1) Pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi dengan output: pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado- Likupang, dan preservasi jalan ruas Airmadidi-Bts. Kota Tondano; 2) Pengembangan atraksi (alam, bahari, budaya, buatan), dengan output: pengadaan event skala daerah, nasional, dan intemasional, penerapan rencana aksi destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan pengadaan event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE);b pengembangandanjalankonektivitas 3) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang, dengan output: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Terpusat Skala Kota dan Regional, serta pembangunan fasilitas Pelabuhan P. Bangka- Kahuku; 4) Pengembangan Keterampilan SOM dan layanan pariwisata, dengan output: pelatihan keterampilan SOM pariwisata, peningkatan kapasitas SOM pengelola destinasi wisata, sertifikasi SOM, dan pengembangan Politeknik Negeri Manado; 5) Pemasaran Pariwisata, dengan output: publikasi, promosi terpadu, parneran, kerja sarna dengan maskapai, dan promosi wisata minat khusus; 6) Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi, dengan output: fasilitas akses pembiayaan digital dan pasar modal berkualitas, rantai pasok industri, promosi investasi pariwisata, advokasi dan pendarnpingan peningkatan realisasi investasi, literasi bisnis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akses pembiayaan startup, transformasi digital industri, standarisasi usaha, koordinasi implementasi blue, green, circular economy pada usaha pariwisata, dan fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 7) Peningkatan kearnanan, keselarnatan, dan kemitigasian bencana, dengan output: pengendali banjir di sungai inlet Danau Tondano, penataan Kawasan Tondano, koordinasi dan penguatan tata kelola destinasi, serta pelaksanaan operasi SAR
1) Penguatan transportasi perkotaan hijau ang berkelanjutan, dengan output: sistem angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi Transit Oriented Development (TOD), pembangunan jalan perkotaan dan jalan lingkar Manado Outer Ring Road;- 2) Peningkatan ketangguhan bencana, pengelolaan risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan output: penanganan banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan; 3) Peningkatan layanan perkotaan dan kualitas lingkungan, dengan output: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan terpadu dengan PSU perumahan, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh, pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, pengembangan SPAM Regional Bimatara, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Sawangan, TPA Regional Mamitarang, dan PLTSa Kota Manado; Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola perkotaan, dengan output: pengembangan desa wisata, pilot project kerja sama antardaerah dan multipihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan, penilaian lndeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu, penguatan smart city, kelembagaan pengelola WM Manado, dan advokasi dalam penerapan PP Perkotaan 4) Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan output: Metropolitan Statistical Area
pelabuhan pcrikanan utama Bitung, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Miangas, scrta pelabuhan lainnya di pulau tcrluar yang berwawasan lingkungan
4.1.5. BUMD yang mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah Perusahaan Umum Daerah (PUD) Klabat dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Selain mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah, BUMD juga berkontribusi pada pendapatan daerah. Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan peningkatan signifikan pada PAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas finansial pemerintah daerah tidak semata-mata bergantung pada dividen langsung dari BUMD, melainkanjuga pada sumber pendapatan lain dan efisiensi operasional BUMD dalam menyediakan layanan setidaknya mengurangi beban pemerintah. Namun demikian upaya peningkatan peran dan kontribusi BUMD pada peningkatan pendapatan asli daerah tetap menjadi perhatian.
Penilaian kinerja ini didasarkan pada empat aspek utama: Keuangan, Pelayanan, Operasional, dan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan aspek operasional memiliki bobot tertinggi (35%). Indikator kepuasan pelanggan mencakup kualitas air dan tingkat penyelesaian pengaduan. Serupa dengan PUD Klabat, PDAM Minahasa Utara belum secara langsung menyumbangkan PAD ke kas daerah. Penyediaan layanan publik langsung masih menjadi fokus utama. Hal ini sejalan dengan mandat BUMD yang lebih luas untuk "menyelenggarakan kemanfaatan umum". Keuntungan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan infrastruktur air, memperluas cakupan Jayanan, untuk menjaga tarif tetap terjangkau demi terwujudnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 2.2. Gambaran Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk seluruh stakeholder. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang4- ditetapkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Gambaran Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 - 2029, dibagi menjadi 2 (dua) pembahasan, yaitu: (i) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020-2024, dan (ii) Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 berdasarkan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 2.2.1. Realisasi APBD T.A. 2020-2024 Dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang, maka diperlukan analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, akan diketahui informasi penting seperti rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD da.n neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD-'-" menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan necara daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas. A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu 2020- 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:
Secara umum, kinerja APBD Kabupaten Minahasa Utara selang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini di mana dapat dihitung rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).A t cv 0 c '0 cN 0 cN i:: ::I .r cd bl £ cd bl ;:, 0 Ill 0 ad .rt cN e¥ f r d cN f c z f -' 0 r .n 0 cd bl Ea- di p, ::I £ ¢ •p %% i:: ad .s ::I c £ ::I t: 0 , 0 «t 11) 0 c 00 0 (N 0 f N 0 6¢ N c 0 0 t 0 t ad e ei N o ei o i e ei t:i... f c d 11) ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 If) e- 0 o o" - 6 0 ¢ ¢ 0 t 0 0 0 t 11) 0 t0 0 ¢ 00 0 o o 00 t o t 0 i ~ 0 0 0 c o¢ cN c - t ¢ 0 0 0 0 00 cN cN 0 o 0 0 oo 0 0o 0 cN 0 00 0 cN 0 0 u 0 0 0 l/') � cN l/') ~ cN 0 0 0 O - - 11) 0 o o 00 t cN t ¢ cN t n t t IC 0 0 co 0 f 0 t C') f 00 l/') d 11) f c 00 f 0 ... 0 f 11) 11) cu 0 0 co 0 0 0 0 t t c 0 0 • 0 o_ o_ 0 a e 0 F e- - 5 cN c? ..; o o 0 co l/') 00 0 o t ecN f 0 o O c 0 t d ? i 0 if c cN i t 0 i c c r:-- 0 - t N - - 00 8 f t 0 c - cy cy - - f t- o o t - 00 t o s cN cu - - p t O 0 0 N co - 00 C 0 l/') cu c (N 00 c cy c o l/') t 00 o c 00 c? 00 to f 00 N 0 00 f o f 0 f o 0 c 0 0 e 0 0 0 f 11) 11) t 0 o "' • ,_ I e £ ,_ z z z ,_ % %5 0 6 • b b 5G I a "i3 2 £ ¢ 5 5 % 0 � 2 5 ,_ z ,_ b0 "' r.i 0 e % £ 5 5 a � % • 3� i z % 5 rz. �2 - 8 2 0 £ £ £ 2 g # • � ? ' £ : u 0 U t z c 5 z 2 E b0 £: £ z• 5 5 £ £ - 3 r.i a " c! 0 = r.i 8 0 0 £ A, c A, c • .4 • -4 >, 0 A, !,, 2. • ° o0 00 t-- f o a N cu € cN t e- t co 0 0 8 o 0 0 00 0o o cu d - to to cu 00 o0 0 ¢ f rt e (') O 0 ci C f o to u II) 0 c t t co c? 8 0 o 0 0 00 o N - co c - t vi cu o¢ to co o c (') cN o - o o o N t-- p C t e t 3 o tr "l "l ¢ cu cu - ,,; t t t cu cu o t .o p t -f 0 0 ' 0 0 0 0 0 st c co e 0 0 q 0 q c o • t II) ¢ 0, O ° [ 0 ¢ «t st. o to 0 C f - 0 - cu cu t t N N N o cy o o0 00 0 ? - ~ t c t c? - t t ( - 0 0 0 o t C - co c cu t- - t cu t-- p 0 f t ur t N to p o¢ 00 ¢ c to 0 0 o - c 0 to 00 00 o t u o t 00 to o cu N o N t 00 oc occN cN 10 o ,,; 00 - o t € t t o t -f 5 7% - c - a« op $ %% % % 5 ..., £ 3 ::, • bD 0 a c bD = 8 5 b0 5 5 c 5 :J : -� 5 £ p • • 2 £ 8 £ 5 a' 5 p U • # z z z %.; % - 0 l,l l,l 0 .... l,l .; .; 0 • • [ii0 0 V7 • ..., • f • m f • f p f • • .4 G A c • 2. - d 0 00 cN "2 o0 0 t t ad c o l!) 'D G cN cu cu N II) ' f ' t t 0 0 ' 0 ' q 0 0 0 a" o· 0 0 0 0 o 0 0 0 8t 0 0 cN tr t o 0 cu cN - N t p o 0 cN - - 0 0 0 ' 0 00 q e 0 c2 0 0 ¢ II) 0 0 o 0o o 0 0 d 0 c i o c 0 0 o o N 0 0 o t0 0 c iN 0 0 II) 0 0 0 t - - ¢) 0 i Iii f t-, f 0 0 f II) f q 0 0 y 0 d 0 0 00 o o o 0 c 0 0 c i N 0 0 00 0 ( o o t 0 0 0 0 ci icN 0 0 0 o 0 0 o e - - i II) t .. f ' ' t 0 II) 00 o ..; e- 00 00 00 0 a c t c 00 c c t 0 e c cu t 0 0 o ei II) t 0 ' 0 c Cl\ o , "l. o ¢ oo· t o" o" r- o 0 0 o 0 (') ..... 00 t o cN 1/) c t - t ! coy 0 o > "' et y t e c o_(N a '° ,;-" 10" ca ° 0 t tn cN 0 .o cN p 00 t cu 00 o cN 00 cN O cN o o o t--_ : cN o 00 "'co - aN cu ..... e- ,;-" vi'..., cu co 00 0 0 0 0 c ' 0 0 0 0 0 co 0 1/) 0 0 o o o 0 0 o 1/) 00 i c t ..... 0 0 0 t to) t 0 00 0 °' et t 0 0 t to 00 0 t q ..... c 1 0 10_ o "1. 00 n ¢N ..... co t t 0 0 o - to t) ..... cN t- co 00 t t 0 LI) t ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 ' ' 0 o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 to 0 0 0 tr to 0 0 to ..... o o 0 o ..... o e ..... f p + 0 s cu 00 0 co LI) N N O tn 0 00 LJ'l co t 0 0 o y t> 0 C cu o. c y N p co 00 "'. e¢ ° cN ..... ty t 00 ..... cu ..... t cN to ..... f 0 0 0 0 0 0 0 0 ' ' 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 c c c c 0 0 0 0 0 0 LI) 0 0 t 0 0 0 0 N ..... 0 0 o o 0 to to 0 c '° 0 c t c 0 cu 0 °' 0 0 0 0 o 00 cN o N t o ) t o ..... ¢ t- o0 e° c o° + +(N cu to p co 0 cN o 0 co ..... u t-_ t> t cN cu ..... ..... I a 5 0 ~ 5 f- 5 5 ..., :a 5 ' '! • $ % • .... .c 5 c "' z0 ,:) 7 7% 77 • .4 ::, - • - £ - ::, V ::, D - 2 f � ad 00 c! p z 0 .4 5 2 .... 0 zop 0 % 0. rt a .Et • el 0 Q c :>, n 2 (f) • zIll 0 £3 pe £ f c! .4 5 c = f 0 .0 • '"Of ad .... $ 5 Ill ad c d z •d :,.., .4 p 0 0 ; 5 ·- di 2 e '"O a.4 II.) ·-0 5o £ % '"O £ 0M c! £ a zc a Memperhatikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tampaknya meningkat relative baik secara rata-rata lima tahun terakhir 12.23%, namun besarannya relatif masih kecil dibandingkan dengan sumber PAD pajak dan retribusi serta Lain-lain PAD yang sah. Rincian perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Bersih Daerah Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.114; J .. o ' ' o ' ' ' ' l o_ o_ 0 t 0 1/) 0 0 0 c t o f c o -0 c ++ cN - co o f 00 ' c 00 c. o 'o - 00 o O ¢2 O '° lJ'l - ¢ ot 1/) o cu 0 o - - 0 1/) cN o 00 t 0 o co 00¢ ! 00 1/) 1/) ! -N 0o cy o o t o0 t 1/) c t t p N f - to 0o c NO 00 o .o e co cN t cy 0 0 - f co t 1/) cN ' • - -l VJ 5 = o0 -4 c 5 lc μ g - bo .4 • = c crt z 5 5 c = - 7% £ c "j:;' .d • di f-, 0p • @ : b0 .4 E ,,., -0 0 U U • c:: VJ .r • -4 c c:: £ 5 .4 a - ! i $ 0 0 0 0 5 μ - 2 5 .. Ci 2 7 5 5 • .' c @ -l 5 � 5 μ 5 5 - VJ £ # 5 5 • a! ' 5 "6' a .0 a0 2 - c .... • % - 5 % - - ."'0 a • :g c! £ 0 £ c c OS --1 2 & £ .4 @ C. C. 5 C. - f # f-, .... I z c:: c z 5 c "' .c 5 % z- b0 a a 0 0 0 -0 0 -0 e U EG 5 VJ ; • 5 % c:: - c:: - • " • ad ct U c! c 0 0 ± £ ± 0 £ £ c! ± 0--1 • c • >, ..., 2. .. c 2 .4 2 .4 t cN 0 cN '0 cN 0 cN £ ct -bl ::> c Ill ad .ct 0¥ s:: f z s:: 0 bl 0 au =c ad t ¢ cN •f d, c f! c 0 N - ad ' 0 • .n d .s u a¥ (/J bo s:: 0 :>, £ rt ... ad l 's:: f cd ,.;a ct ed b0 s cd .c £ 0 .4 .. 0 A, 'c rl N ' 00 .. o v II) ' ' 0 ' ' o o 0 0 s° 0 t 00 00 t-- ¢ t 00 ClcN p 00o t uN to t Cl t co e5c t o ' o ' '0 - c e- co « - o t0 O 00 t cN o ¢ O 0 vcN C 00 o 00 00 II) cN D 00 o¢I p t cu 0 o¢ C? o ' 00 ' 0 ¢ 0 cN 0 o , 4 £ 0 • 5 U 5 • 2 ..., 5 5 a + 2 § £ l 5 - E 5 ' - z ad • .c • c a c .:I 0. £ U • E >, 0 ' c 8% 3 '" £ a .:I .s U � U ' U zc • £ • c • ¢ c = j = .:I 0 " 0 ± 0 0 • • • .. Lain-lain PAD yang Sah meningkat pesat dengan pertumbuhan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 56.08%, namun hampir 100% disumbangkan oleh BLUD.
Gambar 2.30 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020-2024 Pendapatan Transfer L200 000 000 000,00 1 ; 800 000 0E 00O op
2 1 000 000 0100 00 20 PtNDAAA; TAN£ .eoleo.rt Tr4fr oeet ls.t end0are feater4et0 feed, at%,ergot $%a 798068. 9693 236,0% 881 405 694 413,00 955$ 979 179 109,00 93981 224 605,00 931727 908 458,00 7194 667 194,00 646331 315 961,00 904 664 15 61,00 88569 114 4620¢ 88412 B82 0001,00 24877282641,00 16014318.3$2,00 $1 51026 455,00 56236 110 143,00 $1 315$026 4%8,00 Sumber: Data Olahan Bappeda-BKAD. Tahun 2025 Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lainnya. 1,.,,.. t cN 0 cN '0 Gv 0 cN £ ct b p c Ill ad .c ad r f z r 0 bl ad , ::s £ ¢ d cd II) Ill cN £f ' .£N cN t a .y f 0 bl 4 rt at T e,. 0 £ 0 Ae .. 4 Ill i:: f e,. i:: ad b « a ad o rt 0 A, i:: cd bo i:: ad .n £ 0 .4 a 0 A lJ') c - 0 ¢ tr t ... t co cu co a t - - o ' o c ' o 0 o o o o 0 c o o 6 6 o o ci o 0 o o r:-- o 0 t 0() t cy - vi (N cN o t r:-- 00 0 t - [ t 00 N - o t o io lJ') 00 00 0 N o t f o 0 cu lJ') t lJ') ff O c lJ') 00 00 o ' o o o o 0 o o o o o 0 o r:-- c c o ei co lJ') O o b o t lJ') 00 o aN t c t o 0 O lJ') i (N 00 o - lJ') 00 f 0 cu M t t N t N M c C lJ') o II)t c o 00 cN o lJ') - "'l o 0 II) - lJ') c lJ') 00 eo 00 cN - O t cN 00 00 o ' o t ' o 0 o o t o 0 o t o0 0 t 00 cN t o II) t t t o o ¢N cu o o 00 ei cN 0 o c t II) o 00 C lJ') 0 o d (N o lJ') r:-- tcu - - coy 0 a cu r:-- o c fr 0 o [ s cu o O - t 0 o o o o o o 0 o o o o o o o cN t 0 Lri 0 o t cu o o t o o o lJ') - o y o o 0 o t o o t t uif 0 0 - 0 °' - f cN q 00 o o y lJ') "!0 t t N cu o p cN o t 00 0 o t f o t - "'l - - c <') 00 - 00 o lJ') to $- lJ') o co p 0 t - ff 00 0 o 0 0 ' ' 0 o o o o 0 lJ') o o 0 i co t o - QI t- 0 o c a 0 cu - lJ') o II) N o M ff 00 QI 0 o o o0 c t cN o 0 cN o c0 co t - c t "' n 00 f f o cu lJ') ci - - t t t - t 1o 5 I rt .4 5 ed - ... • < • •.. ?0 a d 2 ad 0 ., 7 ... A, E (d 0 .. • .0 $ £ .d - "' 5 0 � U 2 d ----.. # c few :r: 2 5 • .4 2 5 2 • e <" <" = 2 .2 • 2 Cl 2 2 Dana transfer pemerintah pusat secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir bertumbuh dengan rata-rata 9.10% pertahun. Pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat diperkirakan disebabkan pertumbuhan rata-rata DAK dan DBH yang relatif tinggi yakni 13.41 % dan 143.35%. Jika diperhatikan khusus pada Tahun 2024 ternyata hanya DAU yang mengalami peningkatan dibandingkan yang lainnya.
C. Kinerja Belanja Daerah Gambaran perkembangan belanja daerah Kabupaten Minahasa Utara 2020-2024 dapat diikuti pada Gambar berikut; Gambar 2.31 Perkembangan Belanja Daerah dan Komponennya 2020-2024 di Kabupaten Minahasa Utara Belanja Daerah 1 00 0OX 000,DO 000.000,000.000,0.0 300 000 00€.000.,0.0 400.000 000.000,00 - • - - - 20.21 202 202 204 3191918.$00,00 02.$31.015.762 00 !1966.034.0X t 57677634309,00 62.62585 695.00 8 440.091.552.00 7949001312 00 804,02.46.306.00 L281! A2694.00 163 60 920.543.00 162 629.8$6.896,00 88.17.501.006.00 1462051109.,00 9+9.000.000.0O • 44646.10700 4.000 000. 00O,00 1.026893 0600 166 609.041 66 00 1946 414 321,00 160.$666 994 00 ------ L 200.000.4/00.000.00 0)O ELANA 0ARAN 9134,563.30,0 -BtLANA QwLR$ 622.2931.$51617.00 BIL ANIA MODAL 138.95$.1$1.14,00 ELANA TD AK TED9A t668.104.299.00 A£LANA TAN'Ff 145248 7$0 21 00 Sumber: Data Olahan Bappeda-BKAD.Tahun 2025 Secara total belanja tampak menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,1 %, namun terjadi fluktuasi di mana tahun tertentu mengalamiJ.o- penurunan. Belanja operasi tampaknya terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,62% per tahun. Belanja tak terduga terjadi perkembangan fluktuasi dan kecenderungan menurun sebesar rata-rata -50.5% per tahun. Adapun belanja transfer terjadi fluktuasi namun selang lima tahun terakhir meningkat dengan rata-rata sebesar 2,45%. Proporsi dari total belanja pada posisi APBD 2024 yakni: belanja operasi yang memiliki bagian terbesar 76, 10% diikuti belanja transfer 15,18%, belanja modal 8,34% dan terakhir belanja tidak terduga 0,38%. Setiap masing-masing komponen belanja terse but dapat didalami lagi perkembangannya menurut jenisnya secara berturut-turut berikut ini:
Gambar 2.32 Grafik Perkembangan Belanja Operasi beserta Jenisnya di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 900.000.000.000,00 BELANJA OPERASI 800.000.000.000,00 " • 700.000.000.000,00 • •.c 600.000.000.000,00 r a 500.000.000.000,00:, cr E 400.000.000.000,00 .. c ■ bat7 ■ -+- = �o 300.000.000.000,00 -r 200.000.000.000,00 'e 100.000.000.000,00 ~. kK 75 le 26 55 8,»55% t BELANJA OPERASl 622.593.557.6 629.635.857.6 698.440.053.5 792.960.132.1 804.902.476.3 hBelanja Pegawai 342.035.454.4 358.853.181.4 343.443.834.9 355.293.463.8 409.972.107.5 Belanja Barang dan Jasa 219.202.422.5 259.338.730.8 326.911.855.6 380.416.357.7 302.484.358.7 ie Belanja Subsidi 540.000.000,0 95.534.000,00 196.420.000,0 le Belanja Hibah 60.620.680.68 9.351.165.012 24.932.063.00 52.006.776.45 91.769.590.00 Belanja Bantuan Sosial 735.000.000,0 2.092.780.400 2.612.300.000 5.148.000.000 480.000.000,0 Sumber: Data Olah.an Bappeda-BKAD.Tahun 2025 Seluruh jenis belanja mengalami fluktuasi namun untuk belanja pagawai cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,64%. Adapun belanja barang dan jasa terjadi# peningkatandenganpertumbuhanrata-ratapertahunsebesar 8,38%;belanjasubsidinantimulaipada2022danterjadi fluktuasidengan kecenderunganmenurun;belanjahibah terjadi kenaikandenganpertumbuhanrata-ratasebesar10,82%;dan belanjabantuansocialmengalamifluktuasidankecenderungan menurundenganrata-ratasebesar-10,1%pertahun. JenisbelanjaterbesardalambelanjaoperasipadaAPBD 2024adalahbelanjapegawaiyangsebesar38,76%daritotal belanja;kemudianbelanjabarang danjasayaknisebesar28,60% daritotalbelanja;danurutanketigaadalahhibahyang sebesar 8,68%daritotalbelanja.b
Membuka PDF…