Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 38
Ringkasan
Pemberian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemberian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.059.169.340.954,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp45.908.052.540,60 (empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh koma enam nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl. 105.077.393.494,60 (satu triliun seratus lima miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat koma enam nol rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rpl.057.169.340.954,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus Lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp787.960.286,40 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enarn puluh ribu dua ratus delapan puluh enarn koma empat nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.056.381.380.667,60 (satu triliun lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tigad sebagai unsur yang memimpin yang menjadi ratus delapan puluh ribu enarn ratus enam puluh tujuh koma enarn nol rupiah), yang bersumber dari:
dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp1.059.169.340.954,00 (satu triliun lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp45.908.052.540,60 (empat puluh lima miliar sembilan ratus delapanjuta lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh koma enam nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.105.077.393.494,60 (satu triliun seratus lima miliar tujuh puluh tujuhjuta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat koma enam nol rupiah), yang terdiri atas:
(!) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp800.144.640.723,20 (delapan ratus miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma dua nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.823.165.992,96 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp809.967.806.716,16 (delapan ratus sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus enam belas koma satu enam rupiah), yang terdiri atas:
sehingga menjadi sebesar Rp436.354.074.328,74 (empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh empat rupiah).
() Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Membuka PDF…