DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPATI MINAHASA UTARA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
2.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a.pendapatan sebesar Rpl.080.307.143.262,45 (satu triliun delapan puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua koma empat lima rupiah); p
b.belanja sebesar Rpl.119.656.039.458,00 (satu triliun seratus sembilan betas miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
c.defisit sebesar Rp39.348.896.195,55 (tiga puluh sembi]an miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima koma lima lima rupiah); dan
d.pembiayaan yang terdiri dari: I. penerimaan pembiayaan sebesar Rpl 15.394.664.360,93 (seratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enarn puluh empat ribu tiga ratus enam puluh koma sembilan tiga rupiah);
1. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. 3.pembiayaan neto sebesar Rpl 14.394.664.360,93 (seratus em pat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh koma sembilan tiga rupiah); dan
3. 4.sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp75.045. 768.165,38 (tujuh puluh lima miliar em pat puluh limajuta. tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma tiga delapan rupiah).

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih lebih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp21.824.097.375,45 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh Lima koma empat lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubah an sebesar Rpl.058.483.045.887,00 (satu triliun lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
2. 2.realisasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rpl.080.307.143.262,45 (satu triliun delapan puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua koma empat Hrna rupiah);
b.selisih lebih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp53.22 l.670. 790,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:4a
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan sebesa.r Rpl .172.877. 710.248,00 (satu triliun seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan
2. 2.realisasi belanja setelah perubahan Rpl.119.656.039.458,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
c.selisih anggaran defisit dengan realisasi defisit sebesar Rp75.045.768.165,45 (tujuh puluh lima miliar empat puluh Jima juta tujuh ratus enarn puluh delapan ribu seratus enam puluh Lima koma empat Lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: I. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rpll4.394.664.361,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); dan
1. 2.realisasi defisit setelah perubahan sebesar Rp39.348.896.195,55 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima koma Lima lima rupiah);
d.selisih kurang anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,07 (nol koma nol tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp115.394.664.361,00 (seratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); dan
2. 2.realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rpl 15.394.664.360,93 (seratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh koma sembilan tiga rupiah);
e.selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
2. 2.realisasi pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan b
f.selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp0,07 (no! koma no! tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp I 14.394.664.361,00 (seratus em pat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); dan
2. 2.reaJisasi pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rpl 14.394.664.360,93 (seratus empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enarn ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh koma sembilan tiga rupiah).

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rpl 15.394.664.361,21 (seratus lima betas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu koma dua satu rupiah);
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 115.394.664.360,93 (seratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh koma sembilan tiga rupiah);
c.sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp75.045.768.165,38 (tujuh puluh lima miliar empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enarn puluh Ii.ma koma tiga delapan rupiah); dan
d.saldo anggaran Rp75.045.768.165,38 lebih akhir sebesar (tujuh puluh Lima miliar empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma tiga delapan rupiah).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasa.1 2 huruf c sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rpl.896.505.854.931,71 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh satu rupiah);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp16.810.959.754,24 (enam belas miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus# lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua em pat rupiah); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp1.879.694.895.177,47 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma empat tujuh rupiah).

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

a.jum.lah pendapatan laporan operasional sebesar Rp1.017.797.598.484,34 (satu triliun tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat koma tiga empat rupiah);
b.jumlah beban laporan operasional sebesar Rp999.269.391.615,78 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima betas koma tujuh delapan rupiah);
c.surplus dari operasi sebesar Rp18.528.206.868,56 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima enam rupiah);
d.surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp20.606.2 I 1.373,26 (dua puluh miliar enam ratus enamjuta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma dua enam rupiah);
e.defisit dari pos luar biasa sebesar Rp4.542.636.107,00 (empat miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh rupiah); dan
f.surplus laporan operasional sebesar Rp16.063.575.266,26 (enam belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enarn puluh enarn koma dua enam rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

a.arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp122.426.082.551,45 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu koma empat lima rupiah);
b.arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit sebesar Rp162.774.978.747,00 (seratus enam puluh dua miliar 4 tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
c.arus kas dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp458.947.485,28 (empat ratus lima puluh delapanjuta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima koma dua delapan rupiah);
d.saldo awal kas sebesar Rpl lS.971.503.169,21 (seratus lima belas mi1iar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu seratus enarn puluh sembilan koma dua satu rupiah);
e.saldo akhir kas di bendahara umum Daerah, kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan sebesar Rp72.568.043.449,34 (tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan koma tiga empat rupiah);
f.saldo akhir kas di bendahara badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.589.998.848,04 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma no! empat rupiah);
g.saldo akhir kas di bendahara fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp95.687.398,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
h.saldo akhir di bendahara dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp45.412.188,00 (empat pulub lima juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
i.kas lainnya sebesar Rpl 18.279.360,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
j.kas dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp746.238.245,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah); dan
k.saldo akhir kas sebesar Rp75.163.659.488,38 (tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus Lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma tiga delapan rupiah).

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 huruff sebagai berikut:#»

a.ekuitas awal sebesar Rp1.874.350.257.065,81 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus Lima puluh tujuh ribu enam puluh lima koma delapan satu rupiah);
b.surplus laporan operasional sebesar Rp16.063.575.266,26 (enam belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enarn puluh enam koma dua enam rupiah);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terdiri dari:
1. 1.selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0,00 (no! rupiah); dan
2. 2.koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp10.718.937.154,60 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat koma enam nol rupiah); dan
d.ekuitas akhir sebesar Rpl.879.694.895.177,47 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma empat tujuh rupiah).

Pasal 10

Cata.tan at.as laporan keuangan sebagairnana dimaksud dalam Pasa.1 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri dari:
1. a.Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran terdiri atas:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan b»
  4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II yang memuat la po ran peru bahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran Ill yang memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran JV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
5. e.Lampiran V yang memuat neraca;
6. f.Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
  1. 1.Lampiran lX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
9. j.Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
10. k.Lampiran XJ yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; I. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
11. m.Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
12. n.Lampiran XJV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
13. o.Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
14. p.Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
15. q.Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
16. r.Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
17. s.Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya; dan
18. t.Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah terdiri atas:
  1. 1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah; dan
  2. 2.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah. b empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enarn puluh korna sembilan tiga rupiah); dan
  3. 4.sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp75.045.768.165,38 (tujuh puluh lima miliar empat puluh lima juta tujuh ratus cnam puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma tiga delapan rupiah).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…