DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk mewujudkan Kabupaten Morowali yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya. perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban ternak yang dapat menganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga menganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penertiban Ternak perlu disesuaikan dengan kebijakan Otonomi Daerah dan perkembangan masyarakat Kabupaten Morowali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang penertiban ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI Dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENERTIBAN TERNAK Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0135) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 2, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah otonom adalah Kabupaten Morowali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Morowali. 3
4.Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa.
5.Ternak Besar meliputi Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya.
6.Ternak kecil meliputi Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya.
7.Pemilik ternak adalah Pribadi atau badan.
8.Petugas adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Seksi Trantib Kecamatan, dan Linmas disetiap Desa/Kelurahan untuk melakukan penangkapan.
9.Pengawas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah serta BPD untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 2 Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Setiap pemilik ternak wajib memiliki Kartu Registrasi Ternak.
(2)Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan atas permintaan pemilik ternak yang difasilitasi oleh lurah/kepala desa
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara regristrasi ternak akan diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
(2)dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan ternak, maka kepadanya akan dikenai biaya pengganti.

4.Ketentuan angka 1 dan angka 3 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sabagai berikut:

Pasal 5

Pemilik ternak dilarang:

1.Melepas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, persawahan, perkebunan dan pembibitan.
2.Melepas/mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
3.Melepaskan ternak sehingga berkeliaran didalam kota, rumah ibadah, sarana pendidikan, perkantoran, pemukiman masyarakat, jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat menganggu kelancaran dan keselamatan pemakai jalan. 4
5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar denda.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Kas Daerah.

6.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c Pasal 11 diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan dari biaya sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1) diberikan kepada :

a.Uang tebusan
1. 1.Untuk pemerintah desa 10% (sepuluh persen)
2. 2.Untuk pemerintah kecamatan 5% (lima persen)
3. 3.Untuk pemerintah daerah 85% (Delapan puluh lima persen)
b.Biaya penangkapan
1. 1.Untuk petugas penangkapan 100% (seratus persen)
2. 2.dihapus
c.Biaya pemeliharaan dan pengawasan
1. 1.Untuk petugas pemelihara dan pengawasan 25% (dua puluh lima persen)
2. 2.Biaya operasional pemeliharaan dan pengawasan 75% (tujuh puluh lima persen)
d.(dihapus).
1. 7.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, ayat (1 dan 3), pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelanggaran.

10.Ketentuan Pasal 20 di hapus 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2017 NOMOR: 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 24, (01/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali ttd. BAHDIN BAID, S.H.,M.H Penata Tkt I, III/d NIP.19820602 200604 1 005 Ditetapkan di Bungku pada tanggal BUPATI MOROWALI, ttd. ANWAR HAFID Diundangkan di Bungku pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI, ttd. MOH. JAFAR HAMID 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN TERNAK I. UMUM Untuk mewujudkan Kabupaten Morowali yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya. perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban ternak yang dapat menganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga menganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat. maka sudah saatnya untuk menertibkan ternak sehingga pemilik ternak tidak melepas dan menggembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya, dengan cara menggembalakan ternak pada siang hari dan mengkandang ternak pada malam hari. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…