DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemantauan orang asing dan Organisasi masyarakat asing meliputi: Diplomat/tamu vip asing; Tenaga ahliI pakar I akademisi/ konsultan asing; c. Wartawan dan shooting hlm asing; Peneliti asing; Artis asing; Rohaniawan asing; Organisasi masyarakat asing; dan Tenaga kerja asing.

Isi peraturan

Pasal 2

Ruang lingkup pemantauan or€rng asing dan Organisasi masyarakat asing meliputi :

a.Diplomat/tamu vip asing;
b.Tenaga ahli I pakar I akademisi/ konsultan asing;
c.Wartawan dan shooting hlm asing
d.Peneliti asing
e.Artis asing
f.Rohaniawan asing;
g.Organisasi masyarakat asing; dan
h.Tenaga kerja asing Sasaran pemantauan orang kabupaten Morowali.

Pasal 3

asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

1.Pemantauan orang asing danorganisasi masyarakat asing menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah.
2.Penyelenggaraar: tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas kesatuan bangsa dan politik, berkoordinasi dengan Kominda Kabupaten.
3.Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
4.Pemantauan orang asing dan organisasi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dapat membentuk Tim terpadu.
5.Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PEMANTAUAN

Pasal 5

1.Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (21 dilakukan melalui:

a.Verifikasi dokumen adminitratif; dan
b.Tindakan lapangan.
1. 2.Verifikasi dokumen adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;
2. 3.Tindakan lapangan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a.Mengumpulkan bahan, data dan informasi;
b.Melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
c.Menganalisis bahan, data dan informasi.
1. 4.Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas oralg asing dan organisasi masyarakat asing.
2. 5.Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pemanta\ran orang asing danorganisasi masyarkat asing diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal

(5)ayat (1) berkaitan dengan :
1. a.Dokumen keimigrasian;
2. b.Pengaduan masyarakat;
3. c.Berita media massa;
4. d.Dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah; darr
5. e.Hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan:

Pasal 7

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu Vip asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di Daerah;
b.Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokmen keimigrasian
c.Melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjngan;dan
d.Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

l.Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dapat berupa:
a.Persetujuan
b.Penundaan; dan
c.Penolakan
1. 2.Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada kementrian luar Negeri dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri.
2. 3.Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada kementrian luar Negeri dengan tembusan kepada Kementrial Dalam Negeri.

Pasal 9

Mekanisme pemantauan tenaga ahli/ pakar/ akademisi/ konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi: aslng

Pasal 10

1.Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
2.Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada sekertariat negara dengan tembusan kepada kementrian Dalam Negeri

Pasal 11

Mekanisme pemantauan wartawan dan shooting film asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi:

a.Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan shooting film asing di daerah.
b.Melakukan verifikasi kelengkaal dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
c.Melakukan penetapan terhadap rencana peliputan, dan
d.Merekomendasikan terhadap kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1.Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
2.Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pemerintah daerah memberikan kejelasan tertulis kepada kementrian luar negeri dan kementrian budaya dan pariwisata dengan tembusan kepada Kementian Dalam Negeri.

a.Menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahlilpakar lakademisi/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan daerah;
b.Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian darr perijinan;
c.Melaksanakan penetapan terhdap rencana penempatan;dan
d.Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/ pakar/ akademisi/ konsultan asing melalggar perat\rran perundang- undangan.

Pasal 13

Mekanisme pemantauan penelili asing sebagaimana dimaksud dalam pasl 2 huruf d meliputi:

a.Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di daerah
b.Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinarr;
c.Melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian;dan
d.Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan. -6

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…