DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan: visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Peralgkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta prograrn perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yalg bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman dengan RPJMD dan diselaraskan dengan RTRW, RPJMD Provinsi serta RPJMN;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJMD dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2O23; 1, Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Unda-ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepr:lauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO Menimbang: Mengingat I tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966].;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tanrlbah^an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O15 tentalg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9 (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O15 Nomor 3);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Eva,luasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunal Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1213);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor O8 Tahun 2O09 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2OO8-2O2a (kmbaran Daerah Tahun 2OO9 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kbupaten Morowali 0136;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor O 176); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIA.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2OIA-2O23.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunal Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perenczrnaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Morowali adalah dokumen perenc€rnaE[l pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perenc€rnaan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2OO8 sampai dengan tahun 2O28.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol8-2O23 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2O18 sampai dengan tahun 2023.
5.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sigrrilikan lagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
9.Sasaran adalah hasil yang akal dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan.
10.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
12.Prograrr. adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang -t Menetapkan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tuJuan pembangunan daerah.
13.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifrk secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD ada-lah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2Ol8 sampai dengan tabun 2023.
16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yalg digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peratura-n Daerah.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perenc.rnaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan aralan kebijalan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
20.Suitanable Deuelopment Goals yang selanjutnya disingkat SDGs adalah program pembangunan berkelanjutan yang memuat tujuan dal target terukur dalam waktu tertentu.
21.Kajian Lingkungan Hidup Strategrs yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
22.Daerah adalah Kabupaten Morowali.
23.Bupati adalah Bupati Morowali.
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. 4 BAE} II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Peralgkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
(3)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
1. a.RTRW Kabupaten;
2. b.KLHS;
3. c.SDGs; dan
4. d.RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD meliputi :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan Pembangunan dan Isu -Isu Strategis;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dal Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB MII : Kine{a Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. i.BAB IX : Penutup.
(2)RPJMD sebagaimara dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakal pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahal, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 5

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakuka-n pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perenczrnaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembarrgan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yarlg ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; dan
3. c.sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun
(2)perubahan yang mendasar sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencangkup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahal kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan renstra perangkat daerah. KETENTUAN PERALIHAN Pasa] 7
(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Ke{a Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi pedoman dalam pen)rusun€rn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun per'iama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 6 BABVII KETE}.ITUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan p€ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penemlatannya dalam kmbaran Daerah Kabup ten Morowali. Ditetapkan di Bungku pada targgal 29 M^ret zo\g BUPATI MOROWALI, TASLIM Diudangkan di Bungku pada tanggal 26 tillacek 7a$ SEKRETARTS DA,ERAH I(ABUPATEN MOROWAII MOH. JAFAR HAMID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWAU TAHUN 2O19 NOMOR: O1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 19, O1/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAI,A BAGIAN HUKUM SSIDA KAB. MOROWALI BAHDIN BAID. S.H..M.H Pembina, IVla Nip. 1982O6O2 200604 1OO5 ttd ttd 7 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPA?EN MOROWALI TAHUN 2A 79.2023 I. UMUM. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita- cita bangsa Indonesia yang sekaligus men:pakan tujuan nasional bangsa indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bag, seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosiai budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip- prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Morowa1i mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Seruice Function (fungsi pelayanan masyarakat), deuelopment Function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi perlindungan). Good gouerrnance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objectiue and subjectiue responsibilitg. Responsibilitg objediue bersumber pada adanya pengendalian dari luar @rternal antrolsl yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economg, efficiencg and effectiuenessl dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2OO3). Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Morowali diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang terflrang dalam Rencana Pemtrangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kabupaten Morowali perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperiukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ' TAHUN 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Morowali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada awalnya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2O1O mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O08 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun da-lam perjalanannya, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2Ol7 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera-h, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini mengalami penyesuaian mengikuti aturan tersebut, sejak tanggal diundangkannya. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…