DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Morowali

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor se66); a. b. c. d. 1. ) 'J 2-

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SOMBORI KEPUI,AUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.Carnat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.Kecamatan adalah bagran wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
5.Bupati adalah Bupati Morowali.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN IBU KOTA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sombori Kepulauan di Kabupaten Morowali.
(2)Kecamatan Sombori Kepulaual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran:
1. a.1O (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan
2. b.3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan.

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Sombori Kepulauan berkedudukan di Desa Tanjung Harapan.

BAB III

JUMLAH PENDUDUK, LUAS, CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.284 jiwa. Kecamatan 267,78 Krn2.

Pasal 5

Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas

Pasal 6

(1)Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi:
1. a.Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Kmz ;
2. b.Desa Matano seluas 13,79 Km2;
3. c.Desa Tanona seluas 7,lO Km2;
4. d.Desa Tanjung Tiram seluas 9,OO Krnz
5. e.Desa Matarape seluas 20,03 Kmz;
6. f.Desa Mbokita seluas 7,O7 Km2;
7. g.Desa Dongkalan seluas 13,01 Km2;
8. h.Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km2;
9. i.Desa Masadian seluas 6,03 Km2;
10. j.Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km2;
11. k.Desa l,a Lemo seluas 48,09 Kmz;
12. l.Desa I"amontoli seluas 118,70Km2; dan
13. m.Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km2.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengal terbentuknya Kecamatan Sombori Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Kecamatan Sombori Kepulauan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Polewali Kecamatan Bungku Selatan;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Bungintende Kecamatan Bungku Selatan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; 4-
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Werea Kecamatan Bungku Pesisir; dan
5. e.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Menui Kepulauan.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas titik koordinat: l22ol7'2a,29" BT - 122053'437,22" BT; dan 3036'42,99" LS - 304942,99" LS.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagairnana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Sombori Kepulauan, dibentuk Perangkat Daerah Kecamatan Sombori Kepulauan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangftar.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkal dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sombori Kepulauan bersumber dari :
1. a.pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. b.pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh Camat;
3. c.pendanaan pelaksanaan tugas lain yang dibebankan kepada yang menugaskan; dan
4. d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pendanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. 5-

Pasal 11

(1)Desa di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan yang ditetapkan menjadi bagian wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan dialihkan menjadi wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak saat dilantik pertama kalinya Camat Sombori Kepulauan berdasarkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
(3)Hak tertentu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lainnya dinyatakan masih berlaku sesuai dengar ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…