DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar meliputi: Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar; Hak dan kewajiban fakir miskin; Penyusunan strategi dan program; Pelaksanaan dan pengawasan; dan Peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Menimbang: a. b. c. d.

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undalg Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Mengingat: =2= Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O0O tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, I(abupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah dirubah dengan Undalg-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2O02 tentang Perlindungan Anak (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 297, Tar:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O6);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O1l tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20tl Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERI-ANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemeriritahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Ralryat Daerah Kabupaten Morowali.
4.Bupati adalah Bupati Morowali.
5.Dewal Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakjlan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial.
8.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat ddam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pmberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi unhrk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat TKPKD adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
10.Anak adalah seseor:rng yang belum berusia l8 (delapan belas) tahun, dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, urllsan Perwakilan fumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. 13.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat Tim KPKD adalah Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Teflantar didaerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar bertujuan untuk :

a.menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
b.mempercepat penurunan jumlah Fakir miskin dan Anak Terlantar;
c.meningkatkan partisipasi warga masya-rakat dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas hidup Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
d.menjamin terpenuhinya hak-hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, bertaqwa, produktif dan kompetitif, menuju kesuksesan dan kesejahteraan.
e.menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam Perlindungan Fakt Miskin dan Anak Terlantar.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN Bagran Pertama Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar meliputi:

a.Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
b.Hak dan kewajiban fakir miskin;
c.Penyusunan strategi dan program;
d.Pelaksanaan dan pengawasan; dan
e.Peran serta masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Fakir Miskin dan Anak Terlantar mempunyai hak:

a.hak atas kebutuhan pangan;
b.hak atas pelayanan kesehatan;
c.hak atas pelayanan pendidikan;
d.hak atas pekerjaan dan berusaha;
e.hak atas perumahan;
f.hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g.hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h.hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancarnan dan tindak kekerasan; dan
i.hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Pasal 6

Fakir Miskin berkewaj iban :

a.mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b.berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
c.mentaati etika, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam memenuhi hak dasarnya

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggungiawab terhadap pemenuhan hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (21 Pemeintah Daerah berkewajiban melindungi Fakir Miskin dan Anak Terlantar secara berkelanjutan.
(3)Masyaralat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Fakir miskin dan Anak Terlantar di lingkungannya.
(4)Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan ke sej ahteraan anggota keluarganya. BAI} VI PET{YUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PERLINDUNGAN Bagran Pertama Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penl'usunan Strategi dan Program

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi perlindungan Falir Miskin dan Anak Terlantar.
(2)PenSrusunan strategi perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimalsud pada ayat (l) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Strategi Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilakukan dengan cara mengidentifikasi warga yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Anak Terlantar melalui pendataan dan penetapan. (21 Pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
(3)Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial.
(4)Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
(5)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
(6)Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing- masing Desa/ Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
(7)Penetapan warga yang dikategorikan Fakir Miskin dan Anak Terlantar berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Penetapan warga yang dikategorikan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunErn Strategi dan Program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penetapan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PROGRAM PERLINDUNGAN Bagran Kesatu

Pasal 10

Program perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dapat meliputi:

a.Pemberian bantuan sandang dan pangan;
b.Pemberian bantuan kesehatan;
c.Pemberian bantuan pendidikan;
d.Pemberian bantuan perumahan;
e.Pemberian bantuan peningkatan ketrampilan;
f.Pemberian bantuan modal usaha; dan
g.Pemberian bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 11

(l) Program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang arnan, sehat, utuh dan higienis.

(2)Pemberian bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kemampuan Anggaran Keuangan Daerah berdasarkan standar hidup layak per/orang pada tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(3)Tata cara, persyaratan dan standar hidup layak per-orang pada tahun berjalan dan pelalsanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…