DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Morowali

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik merupakan upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancaiila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa selrtor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkal bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional di Daerah sehingga perlu dilakukaa penataan berdasarkan perkembangan kewenangan dan peraturan perundang-undangan ;
c.bahwa Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat

(1)huruf c juncto Lampiran Huruf C angka lO Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu Sub Urusan kewenangan Daerah Kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 200O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 78, Tambaharr lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s7s);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PE}IYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/ atau Pekerj aan Konstruksi.
2.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencana€rn, perancangan, pengawasan, dan manajemenpenyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembokaran dan Pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
5.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6.Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarcrna komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.
7.Perizrnan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha perseorangan atau Badan Usaha .)- pers€orangan atau Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
8.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mernpunyai kepentingan dan/ atarr kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
9.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
10.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagran dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Kosntruksi.
11.Pembinaan adalah kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12.Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Penguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
13.Sertilikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar international, dan/ atau standar khusus.
14.Sertifrkat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
15.Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasilikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
16.Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
17.kmbaga adalah lembaga yarrg melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18.Badan adalah Badan yang melalsanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali. 2O. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Umsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
22.Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan;
b.pel,atihan tenaga terarnpil Konstruksi;
c.Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
d.Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;
e.pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pengawasan p€nerap€rn SMKK;
f.Forum Jasa Konstruksi Daerah;
g.Pembinaan Jasa Konstruksi;
h.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
i.Kegagalan Bangunan; dan
j.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
c.penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
d.pengawasan terlib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah sesuai dengan norrna, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasa Kontstruksi.

Pasal 5

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- bidang penzinan bemsaha terintegrasi secara

BAB III

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

(l) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.

(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi. Kewenangal dilaksanakan undangan di elektronik.

Pasal 7

(1)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi Kualifrkasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(2)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identilikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaanpelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstmksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait. {2) Tata cara pelaksanaan kerja sama pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilalsanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB TV SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi.
(2)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berkaitan dengan:
1. a.tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
3. c.tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas Pembinaan dan tugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pasal l0 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Pasal 11

(1)Pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV PERIZINAN BERUSAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI Pasa-l 12 Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.jenis, sifat, Klasifikasi, dal Layanan Usaha; dan
2. b.bentuk dan Kualiftkasi usaha.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik merupakan upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancaiila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa selrtor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkal bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional di Daerah sehingga perlu dilakukaa penataan berdasarkan perkembangan kewenangan dan peraturan perundang-undangan ;
c.bahwa Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat

(1)huruf c juncto Lampiran Huruf C angka lO Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu Sub Urusan kewenangan Daerah Kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 200O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 78, Tambaharr lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s7s);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa Konstruksi (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PE}IYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/ atau Pekerj aan Konstruksi.
2.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencana€rn, perancangan, pengawasan, dan manajemenpenyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembokaran dan Pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
5.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6.Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarcrna komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.
7.Perizrnan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha perseorangan atau Badan Usaha .)- pers€orangan atau Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
8.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mernpunyai kepentingan dan/ atarr kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
9.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
10.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagran dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Kosntruksi.
11.Pembinaan adalah kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12.Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Penguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
13.Sertilikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar international, dan/ atau standar khusus.
14.Sertifrkat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
15.Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasilikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
16.Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
17.kmbaga adalah lembaga yarrg melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18.Badan adalah Badan yang melalsanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali. 2O. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Umsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
22.Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan;
b.pel,atihan tenaga terarnpil Konstruksi;
c.Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
d.Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;
e.pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pengawasan p€nerap€rn SMKK;
f.Forum Jasa Konstruksi Daerah;
g.Pembinaan Jasa Konstruksi;
h.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
i.Kegagalan Bangunan; dan
j.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
c.penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
d.pengawasan terlib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Pasal 5

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- bidang penzinan bemsaha terintegrasi secara

BAB III

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

(l) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.

(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi. Kewenangal dilaksanakan undangan di elektronik.

Pasal 7

(1)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi Kualifrkasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(2)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identilikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaanpelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstmksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait. {2) Tata cara pelaksanaan kerja sama pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilalsanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB TV SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi.
(2)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berkaitan dengan:
1. a.tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
3. c.tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas Pembinaan dan tugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pasal l0 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Pasal 11

(1)Pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV PERIZINAN BERUSAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI Pasa-l 12 Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.jenis, sifat, Klasifikasi, dal Layanan Usaha; dan
2. b.bentuk dan Kualiftkasi usaha.