(1)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD;
(21 Pengundurandiri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa eebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersargkutan diatas materai.
(3)Tugas anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.
10.Ketentuan la.mpiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran i,ang mer.ipakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Morowali. Diundangkan di Bungku Pada tanggal .1.? l'Aot 24aZ SEKRETARIS D,q.ERAH KABUPATEN II,IOROWALI ttd. YUSMAN MAHBUB LEMBARAN DAERAH KAE}UPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR 9? NOREG PERATURAN DAERAH KAI}UPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 73, 02/2oL3 Salinan sesuai dengan asiinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB MOROWALI o N1trusRr )*.*'' INGSIH, S.H.,M.HUM Tkt r, [r/d\ Nip. 1978092 1 2Ol41O 2 OOl Ditetapkan di Bungku pada tanggal .ll.lfizi "o13 BUPATI MOROWALI, ttd. TASLIM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR.+. TAHUN.aoa3 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN IV{OROWALI NOMOR 5 TAHUN 2O2O TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat Desa yang terstruktur dalam konteks hukum pemerintahan daerah. arlinya sebagai pemerintahan daerah pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan secara iangsung oieh masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan prinsip dasar pengatur€rn mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, disamping itu dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pentingnya pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak. Dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa secara serentak sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan demokratisasi dan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa secara serentak, diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap masyarakat Desa dibidang pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, atas dasar perlimbangan dimaksud maka perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ?}44