DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan pelayanan jemaah haji, Penunjang penyelenggaraan ibadah haji, Pembinaan dan pengawasan, Peran serta masyarakat, Pendanaan, serta ketentuan lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tabahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 390O) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Menimbang: Mengingat: a. b. c. d. 1. 2. 3. undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapaa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang- undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI Dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PEI.AYANAN JEMAAH HAJI,

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji berasaskan:

a.syariat;
b.amanah;
c.keadilan;
d.kemaslahatan;
e.kemanfaatan;
f.keselamatan;
g.keamanan;
h.profesionalitas;
i.transparansi; dan
j.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanaan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah secara arnan, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
(2)Pelayanaan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai dasar penganggaran dalam APBD untuk pelayanan Jemaah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji bertujuan:

a.memberikan pelayanan lagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
b.mewujudkan pelayanan Ibadah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji meliputi:
a.penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji;
b.penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB II

PEI.IYELENGGARAAN PEI.AYANAN JEMAAH HA"II Bagran Kesatu

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Daerah;
(2)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan masyarakat;
(3)Pelayanan Jemaah Haji sebogaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
2. b.Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
3. c.akomodasi;
4. d.konsumsi; dan
5. e.kesehatan.
(4)Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi Kementerian Agama Kabupaten Morowali. Jemaah Haji dengan Kantor Pelayanan Transportasi Jemaah Haji

Pasal 8

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke/dan/dari Arab Saudi. Paragral 2 Pelaksanaan

Pasal 9

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh PHD yang besaran biaya sesuai dengan SBU yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda Transportasi darat dan/atau Transportasi udara.

Pasal 10

Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

a.Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
b.Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
c.pelayanan bagasi; dan
d.Transportasi petugas pengamanan dan pengawalan; dan
e.Transportasi PHD dan PKHD dari Daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Pasal 11

(1)Pelayanan akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke /dan / dari Arab Saudi.

Pasal 12

(1)Pelayanan konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dirnalsud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke/dan/dari Arab Saudi.
(3)Biaya konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (21 besarannya sesuai SBU yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah membebaskan biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah lagi Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
(2)Layanan kesehatan terdiri atas:
1. a.kebututran pengobatan yang diperlukan dalam pengobatan calon Jamaah Haji yang sedang mengdami sakit pada saat perjalanan di Daerah ke Embarkasi dan perjalanan Debarkasi ke Daerah; dan
2. b.layanan ambulans.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…