menetapkan Menimbang: 1 Peraturan Daerah tentans Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Nusantana Morowali;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten BuoI, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauaa (Irmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO0 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
3966);
3.Undang-Undang Nomor 4O tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 106, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.PeraturanPemerintah Nomor 54 tahun 2O17 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.A.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH NUSANTARA MOROWALI Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
l.Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan -vang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Morowali.
4.Dewan Perwakilan Rak-vat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagtan dari kekayaan Milik Daerah yalg dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
J