DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: maksud dan tujuan; pendirian perseroan milik daerah; bidang usaha; modal dan saham; penambahan penyertaan modal; RUPS; Dewan Komisaris; Direksi; tahun buku, rencana kerja dan anggaran; pemggunaan laba; penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; pembubaran dan likuidasi; dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perkembangan perekonomian varrs sangat dinamis di Kabupa.ten Morowali, membuka potensi ekonomi baru yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbanyak sumber pendapatan daerah dengan menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik darr penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesej ahteraan masyarakat:
b.bahwa guna mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Morowali secara profesional dan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah. perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas ;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (21 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Menimbang: 1 Peraturan Daerah tentans Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Nusantana Morowali;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten BuoI, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauaa (Irmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO0 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 4O tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 106, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.PeraturanPemerintah Nomor 54 tahun 2O17 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.A.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH NUSANTARA MOROWALI Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Kabupaten Morowali.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan -vang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Morowali.
3. 4.Dewan Perwakilan Rak-vat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
4. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
5. 6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. 7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagtan dari kekayaan Milik Daerah yalg dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. J

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan perseroan dimaksudkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pendirianperseroan adalah untuk :

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
c.meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
d.memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
e.mnvelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
f.mendapatkan keuntungan. RAR ITI PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk persero:rn yang diberi nama PT. Nusantara Morowali (Perseroda).
(2)Perseroan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah seka-Iigus sebagai salah satu pendiri perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan.
(3)Pelaksanaan pendirian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Nusantara Morowali (Perseroda) melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usatra dalam ruang lingkup bidang usaha :
1. a.Ekstraktif;
2. b.Agraris;
3. c.Industri; 5
4. d.Perdagangan idan
5. e.Jasa;
(2)PI. Nusantara Morowali (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan BUMD. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing. (3! Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang Pimpinat Unit yang bertanggungiawab kepada Direksi.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham 55% (Iima puluh lima persen).
(2)Saham Pemerintah Daerah pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 55% (lima puluh lima persen) dari modal dasar. (31 Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada a.vat (21 batal demi hukum.

Pasal 7

(1)Modal dasar PI. Nusantara Morowali (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.5.000.0OO.OO0,- (lima miliar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.75O.OOO.0OO (Dua miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. b.Pemegangsaham lainnya Rp. 2.25O.000.000 (Dua miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah). {3) Modai disetor Pemerinta}r Daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 (4! Penambahan moda,l melalui penjualan saham, harus mendapat persetujuan DPRD.
(5)Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar PT. Nusantara Morowali (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pihak lain pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat pada neraca keuangan PT. Nusantara Morowa-li (Perseroda) yang dihitung dalam bentuk lembar saham.

Pasal 9

(1)Semua saham yang diterbitkan PT. Nusantara Morowali (Perseroda) adalah saham atas nama.
(2)Penyertaan modal pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda) dimri.ngkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham Pemerintah Daerah 55% (lima puluh lima persen).
(3)Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(4)Setiap pemegang saham, menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. (51 Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. Nusantara Morowali (Perseroda). 7
(2)Penambahan penvertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat (11 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah darr kebutuhan perseroan. BAE} VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…