DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a. perencanaan; b. Perlindungan; c. Pemberdayaan; d. peran serta masyarakat; dan e. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Morowali memiliki nelayan kecil dan pembudi daya ikan yang banyak dalam jumlah, menghadapi Morowali kesulitan dalam melakukan usaha perikanan serta memiliki keterbatasan pengetahuan, pembiayaan dan akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi usaha perikanan sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan pelnberdayaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan huruf Y angka 2 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapa-n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a Menjadi Undang-Undarg, daerah kabupaten/ kota berwenang dalam pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (f) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang- Undang, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan;
e.bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagairnana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pernbr.rdi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimala dir.rbah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratr.rran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); -J- MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yalg dimaksud dengan:

1.Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu perseorang.rn tertentu/kelompok tertentu yang melakukan kegiatan di sektor Perikanan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, kegagalan produksi, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
2.Pemberdayaan ada-Ia,h segala upaya untuk meningkatkal kemampuan perseorang€rn tertentu/kelompok tertentu yang melakukaa usahanya yang lebih baik di sektor Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, pen5,rrluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
3.Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
4.Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikarr adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakal Usaha Perikanan secara lebih baik.
5.Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
6.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
7.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan lkan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
8.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan lkan.
9.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
10.Penyewa Kapal adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.
11.Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawe tkannya. 4-
12.Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengawetkannya.
14.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
16.Usaha Perikanan adalah kegiatal yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
17.Setiap Orang adalah orzrng perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Pelaku Usaha adalah or€rng perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasar€rna dan/atau sarana produksi Perikanan, serta pengolahan, dan pemas€rr€rn hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan atau Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudi Daya ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
21.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22.Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
23.Bupati adalah Bupati Morowali.
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
26.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggara-kan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pasa-l 2 Perlindungan dan Pemberdayaan NelayErn dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.keberman faatan;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan;
f.efisiensi-berkeadilan; 5
g.keberlanjutan
h.kesejahteraan
i.kearifan lokal; dan
j.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan da-lam mengembangkan usaha;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudi Daya lkan;
d.menguatkan Kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usa-ha ya4g mandiri, pfoduktif, maju, modern, dan befhelarrjqtA4; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
e.menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
f.melindungi dari risiko bencana aIam, perubahal iklim, serta pencemaran; dan
g.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 4

(1)Batasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan yakni:
1. a.untuk Nelayan dibatasi pada:
  1. 1.Nelayan Kecil;
  2. 2.Nelayan Tradisional;
  3. 3.Nelayan Buruh; dan
2. b.untuk Pembudi Daya Ikan dibatasi:
  1. 1.pembudi daya ikan kecil; dan
  2. 2.penggarap lahan budi daya. (21 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
3. a.perencanaan;
4. b.Perlindungan;
5. c.Pemberdayaan;
6. d.peran serta masyarakat; dan
7. e.pembiayaan

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarara dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, Kelembagaan, dan kearifan lokal di Kabupaten;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.aspirasi dan jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan.

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencErnaan pembangunan daerah meliputi:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
4. d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. e.Rencana Kerja Satuan Ke{a Perangkat Daerah.
(2)Penetapan dokumen perenc€rna.rn pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(l) Pemerintah Daerah menJmsun strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan.

(2)Strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
1. a.prasarana dan sarana produksi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan;
2. b.kepastian usaha dan perlindungan hukum Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
3. c.perlindungan terhadap harga hasil Nelayan Kecil dal Pembudi Daya Ikan;
4. d.pembalgunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan alam.
(3)Strategi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya;
2. b.penygluhan dan pendampingan Nelayan Kecil dan PembUdi Daya lkan;
3. c.kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
4. d.memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; '7_
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagr Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dan/ atau masyarakat; dan
6. f.penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah men)rusun kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan mengacu pada asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi pada program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
2. b.sinergi dalam pelaksanaannya dengan masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
(2)Peny'usunan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
(3)Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perikanan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III

PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

(1)Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan meliputi Perlindungan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan serta perlindungan mutu dan harga hasil produksi. (21 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar melalui penentu.rn strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(21.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi Perlindungan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Day'a Ikan. (21 Dalam melaksanakan tanggung jawab Perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya Ikan.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…