DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Fasilitasi pencegahan; Upaya khusus; Upaya penanggulangan; Pembinaan dan Pengawasan; Forum Koordinasi; Penghargaan; dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I N^-I,^til'o .i.loh a^t otata ^h4r t'and h-ra-ol Jari tanaman .r.,r htrl.--v vq. J 4rb tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi sampai menghiiangkan rasa nyeri, dan riapat menimbulkan ketergantungan.

2.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah daiam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3.Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
4.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak alail llleiawali ilulCliill,
5.Pemberantasan adalah semua upaya pengawasan terhadap produksi, distribusi, peng,gunaan dan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.
6.Penanggulangan adalah semua upaya yang dihrjukan untuk menekan penyalahg:naan Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
7.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaia lzpoi.:tqn nanrr.rhrran 4tar1 ncnvercha- Na!-l,otikp vnn- dil.krtkan.!vb4q!qr secara tanpa hak atau melawan hukum
8.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan ata:u menyalagunakan Narkotika cian cialam keadaan ketergantungan pa<ia Narkotika baik secara fisik maupun psikis
9.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasa-n kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
10.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
11.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecaldu dari ketergantungan Narkotika.
12.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik frsik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan a a c' 'a ral-a +
13.Daeiah adalah Kabupaten Morowali.
14.Bupati adalah Bupati Morowali. i5. Pemerinrah Daerah adaiah Bupad sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yartg menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarzan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dew'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
17.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah adaiah Dewan Perwakilan RalSrat Daerah Kabupaten Morowali sebagai ' '-^' .- ---.'-l --n--;6+^h^6 zl^ar^l^qr^oirr Pliij liurr65qr q l/vrrrvrurl4rr4
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika; L ---!.-;l-^- ^--l;-1"--^- l,a^^A^ a^orra-aL'^+ A^ri
c.mciiiuui-iiiiiri ijriirrru qr r6ur r -.--,,Jn penyalahgunaan Narkotika;
c.rnembangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penangguiangarl terhadap penyaiahgunaan Narkotika; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tala. kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pcnanggulangan terhadap pcnyalahgunaan Narkotika.

BAB II

TUJUAN D^^^l o 'I\uan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a.Fasilitasi pencegahan;
b.Upayakhusus; ^ I 16^-'^ ---^-^n!l^-^---vPEJa lJvir4^
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Forum Koordinasi;
f.Penghargaan;
g.Pembiayaan;

BAB IV

FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 4

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan melalui kegiatan :

a.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyaiahgunaan T\T--l-^+i l-6.
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik mela,lui Satuan Pendidikanmengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
c.peningi<atan peran akdf masyarakat untuk ii<ur mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika;
d.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika;
e.melibatkan Forum Kemkunan Umat Beragama. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
f.meiakukan kemiiraan ai-au kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan, swasta, Perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan A^- / ^+^,, L^,1^- L.,1-,- lr.iiil ur!.u
g.menjrusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika: dan
h.memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika. Pasa] 5

Pasal 6

T\.rgas keluarga daiam upaya Pencegahan antara iain : ^ ---!--; ^--J:r:1,^- t,-^-^-^^-. P!irurur^i!r A!q6@ r,q.J,,

b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.meiai<ui<an penciampingan kepada anggota keiuarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya pcny'alahgunaan Narkotika. Fasilitasi pencegahan ciilaksanakan melalui : ^ IZah r^rd^.
b.Satuan Pendidikan;
c.Masyarakat;
d.Organisasi kemasyarakaian, kepemudaan dan keagamaan;
e.Institusi kmbaga Pemerintahan di Daerah;
f.Badan Usaha;
g.Media Massa.

Pasal 7

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunazrn Narkotika, dan mensosialisasikan di lingkungan 6^fr ra- --a.li'l.il.-n 66-i-^ -.-i-d.rvr^sru.rr{rrrrqurrab,
b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
c.ii<ut meiaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
d.memfasittas layanan konsultasilkonseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunaan Narkotika;
e.berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan. oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikannya;
f.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di l:-^l^,--^- Q^crr^- D--,{i l:1.^ --,,^ l.-^^,{^ -;L^1..,^-- L--,'--^-^. ,{^- r.ri6r:Lrr r6dr r \-rrur\rirr..u.riJd .rvy(-\ra
g.bertindak kooperatif darl proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan di lingkungan Satuan Pendidikannya; Pasa,l 8

(1)Dinas yang melaksanakan umsan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung-jawab atas :
1. a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian ^r,,1-^-: ^-L^^^:-^-^ t:-^t--,,1 J^l^'. D^-^l 7 l^,.-,f ^ L,,-.f 1- rliurtlqsi rull,d6.triirrd id dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
2. b.pengawasan terhaciap peiaksanaan kebljakan pencegahan penyalahgunaan di lingkungan Satuan Pendidikan.
(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menjadi kegiatan intrakurikuler dan/ atau ckstrakurikulcr di Satuan Pendidikan.

Pasal 9

(i) jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau l.^---J;Jil.^- +^-!lla^+ -^-t ^1^Lat--^h \r^-l-^+;!.^ .Lr rdaq ^\-Pi-rrur\rrAdr J@r5 Plru4d,6qrr44rr penanggung-jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketenruan perarLlran perunciang-unciangan.

(2)Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, satuan pendidikan wajib :
1. a.memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
2. b.memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/ atau rehabilitasi.
(3)Jika di lingkungan Satuaa Pendidikan terdapat peserta didik yang +--l.,,1..i -----l^-l-^- nI^,1,^+:1,^ 6--^-^-,-^ :^,,,^L a^+.,^- Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :
1. a.pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/ atau
2. b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan.
(4)Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana CimaksuC paCa a,'at (1) dan peserta didil< sebagairna;ra dirnaksud paCa ayat (21 dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
(5)Satuan Penriiciikan wajib menerima kembaii peserta <iiriik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/ atau rehabilitasi.
(6)Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta dibebaskan sementara dari kegiatan bela-iar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah :
1. a.dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/ atau h .a'Ia.. i m-h;.lan'i h!lLi''o.h

Pasal 10

(1)Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dengan cara antara lain:
1. a.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
2. b.menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan ---"^l-L.-'naa- I\IarLatiLa ^i ";14!,^h 6^aihd m^cihd. Pvrrj4ga6qrr@rrrr4vrrrb,
3. c.membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
4. d.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyaiahgunaan Narkotika.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekeg'a sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah,atau pihak swasta.

Pasal 11

Setiap anggota masyarakat wajib segera L-*"----^ ---F.ila aanaatahr ri J4ab penyalahgunaa di lingkungan wilayahnya. melaporkan kepada pihtrk 4Ao i6/lil2a6i tarioz{i

Pasal 12

Penanggungjawab/pemilik hotel, penginapan,rumah kos dan/ atau Asrama selaku anggota rnasya-rakat rvajib rnelakukan pengarvasan terhadap Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan, dengan cara :

a.membuat peraturan yang meiarang adanya kegiatan penyaiahgunaan Narkotika di lingkungan hotel, penginapan,rumah kos dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran infromasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotikal
c.meminta kepada penghuni hotel, penginapan,rumah kos dan/atau Asrama untuk menandatangani surat pernyataan di bermeterai yang menyatakaa tidak akan dan/ atau menya-lahgunakan Narkotika;
d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, yang terjadi di lingkungan hotel, penginapan,rumah kos dan/ atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
e.bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika te{adi penyalahgunaan Narkotika, di lingkungan yang dikelolanya. Bagran Kelima Pencegahan melalui Institusi Pemerintahan Daerah

Pasal 13

(1)Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunrf a dan huruf b di lingkungan kedanya dan/ atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pelalsanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas / lembaga terkait. Pasa-l 14

Pasal 15

atas kertas mengedarkan Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

a.memiliki surat keterangan bebas Narkotika' dari instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali; dan
b.menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau -..ryrlrhgu.rakan Narkotika, selama menjadi Calon Pegawai Negeri

(1)Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dengan melakukan pengawas€rn terhadap lingkungan kerjanya.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan antara lain dengan cara :
1. a.meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menaldatangai surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan Narkotika;
2. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, secara sendiri atau beke{a sarna dengan dinas/ lembaga terkait;
3. c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
4. d.melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang. Sipil atau Pegawai Neeeri disiplin maupun pidana perundang-undangan jika t\I^ -I-^r; I-^ Sioil dan bersedia dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan terbukti melakukan penyalahgunaan

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…