DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut dilingkungan masyarakat diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satunya adalah upaya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahterakhir denganUndang- UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 2 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengadung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara. 3
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan dan atau tanpa tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat uum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
17.Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau kegiatan ruangan.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
19.Setiap orang adalah orang perseorangan, badan usaha, perkumpulan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 4

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

KTR meliputi :

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 3

(1)Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
(2)Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 4

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikecualikan apabila pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
1. a.merupakan ruang terbuka atau rang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4ayat (1) wajib :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; 5
2. b.melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau di dengar baik.
(2)Bentuk dan besaran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang :

a.merokok di KTR; dan/atau
b.setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.

Pasal 7

(1)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
(2)Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau dilingkungan kawasan tanpa rokok.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan; dan/atau
3. c.memelihara dan meningkatkan kualitas udara sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. 6

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pada seluruh KTR di wilayahnya.
(2)Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Kepala SKPD.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan KTR, SKPD dapat membentuk satuan tugas dengan Keputusan Kepala SKPD.
(4)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(6)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan SKPD yang tugas dan fungsinya terdiri dari :
1. a.bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR meliputi :
  1. 1.tempat proses belajar mengajar
  2. 2.tempat anak bermain; dan/atau
  3. 3.tempat berkumpulnya anak-anak;
3. c.bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
5. e.bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
6. f.bidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan KTR di tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; dan/atau
7. g.bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
(7)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan melalui:

a.sosialisasi dan koordinasi;
b.pemberian pedoman;
c.konsultasi; 7
d.monitoring dan evaluasi; dan/atau
e.pemberian penghargaan.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dapat dilakukan :

a.setiap SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan KTR;
b.bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
c.bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotifasi, membantu pelaksanaan KTR.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…