DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 895.412.296.869,00 2. Belanja Daerah Rp. 956.646.490.428,00 ----------------------------------- Surplus/(Defisit) (Rp. 61.234.193.559,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 64.734.193.559,00 b. Pengeluaran Rp. 3.500.000.000,00 ----------------------------------- (-) Pembiayaan Netto Rp. 61.234.193.559,00 ---------------------------------- (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
27.Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/933/BPKAD-G.ST/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28.Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali Di Kabupaten Morowali Utara;
29.Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
30.Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
31.Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
32.Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA Dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 895.412.296.869,00
2.Belanja Daerah Rp. 956.646.490.428,00 ----------------------------------- Surplus/(Defisit) (Rp. 61.234.193.559,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 64.734.193.559,00
b.Pengeluaran Rp. 3.500.000.000,00 ----------------------------------- (-) Pembiayaan Netto Rp. 61.234.193.559,00 ---------------------------------- (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiridari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 31.667.366.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 749.390.216.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah : Rp. 114.354.714.869,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.427.500.000,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 13.740.000.000,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlahRp. 0
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah : Rp.12.499.866.000,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 63.200.122.000.00,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 552.210.680.000.00,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.133.979.414.000.00,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 0,-
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sejumlah Rp. 17.652.080.869.,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 96.702.634.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 489.790.411.540,-
2. b.Belanja Langsung sejumlahRp. 466.856.078.888,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 324.730.997.340,-
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.123.350.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 300.000.000,-
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.809.320.000,-
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 158.826.744.200,-
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.2.000.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 35.719.271.568,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 190.886.668.178,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 240.250.139.142,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan PembiayaanRp. 64.734.193.559,-
2. b.Pengeluaran PembiayaanRp. 3.500.000.000,-
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnyaRp. 64.734.193.559,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlahRp. 0
3. c.Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
4. d.Penerimaan Pinjaman daerah sejumlahRp. 0
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlahRp. 0
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlahRp. 0
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukkan dana cadangan sejumlah Rp. 0
2. b.Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3.500.000.000
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Derah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; 13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengeruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
3. c.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
3. c.penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.meggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis.
(2)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
(4)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 30 Desember 2016 2220152014 BUPATI MOROWALI UTARA, APTRIPEL TUMIMOMOR Diundangkan di Kolonodale Pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, Drs. YALBERT TULAKA, MM BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 012024

(4)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…