DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam pengisian jabatan kepala desa yang mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin rakyatnya dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berdasarkan aspirasi masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 010); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf l dan huruf m dihapus, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 4
13. m.memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
(2)Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
1. a.surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
5. e.fotocopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara;
7. g.surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
8. h.surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.daftar riwayat hidup;
10. j.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai; 5
11. k.surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
12. l.dihapus;
13. m.dihapus;
14. n.foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
15. o.pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
16. p.surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
17. q.surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
18. r.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
19. s.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
20. t.melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
(5)Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati. 6
(6)Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, dapat diangkat kembali oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

2.Sesudah BAB III Bagian Kelima Paragraf 2, ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2.a, dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Monografi Desa;
3. c.Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.Rencana program yang akan datang;
5. e.Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.Hambatan yang dihadapi; dan
7. g.Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 68 dihapus. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 2 Juni 2017 BUPATI MOROWALI UTARA, ttd. APTRIPEL TUMIMOMOR Diundangkan di Kolonodale pada tanggal 2 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, ttd. YALBERT TULAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 27,02/2017 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam pengisian jabatan kepala desa yang mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin rakyatnya dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berdasarkan aspirasi masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perlu melakukan perubahan pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang didasarkan atas persamaan hak dan keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam memilih seorang pemimpin desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 27 9

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…