DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf h ayat (1) menandaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan atas hak konstitusional tersebut, negara, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 2
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
4.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
8.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10.Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu. 3
11.Usaha Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang bersifat komersil dilaksanakan dengan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
14.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah.
16.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle)
17.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
18.Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
21.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.sampah rumah tangga; dan
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 4
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.pengurangan dan penanganan;
2. b.lembaga pengelola;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.perizinan;
5. e.insentif dan disinsentif;
6. f.kerjasama dan kemitraan;
7. g.retribusi;
8. h.pembiayaan dan kompensasi;
9. i.peran masyarakat;
10. j.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
11. k.pengawasan dan pengendalian; dan
12. l.larangan dan sanksi.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah adalah :

a.peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
c.peningkatan peran Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah; dan
d.pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat :
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 5

(1)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5
(2)Dalam menyusun kebijakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi Nasional serta kebijakan dan strategi Provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

a.Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
b.Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a.pembatasan timbulan sampah;
b.pendauran ulang sampah;
c.pemanfaatan kembali sampah;
d.pemilahan sampah;
e.pengumpulan sampah;
f.pengangkutan sampah;
g.pengolahan sampah;
h.pemrosesan akhir sampah; dan
i.pendanaan
c.Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah skala Kabupaten yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 6

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
g.menetapkan lembaga tingkat Kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten;
h.melaksanakan pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten;
i.meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Kabupaten;
j.memberikan bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa serta kelompok masyarakat di Kabupaten;
k.menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Kabupaten;
l.pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kabupaten;
m.evaluasi kinerja penyelenggaraan sampah di wilayah Kabupaten; dan
n.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; 7
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang dapat memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara perorangan maupun secara kelompok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan :

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 11

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
(2)Ketentuan mengenai pengelolaan sampah di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…