DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable develop ment) dapat lebih terjamin apabila didukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, mempengaruhi kondisi lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terus menerus (over exploitation) dapat memberi efek samping terhadap kemampuan daya dukung lingkungan dalam menerima beban yang dihasilkan aktivitas pembangunan dan kegiatan manusia. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bagian integral dari lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya;
c.bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan penaatan hukum dalam pemanfaatan lingkungan hidup;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
4.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5.SKPD lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup. 3
6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
11.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya.
15.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 4 proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Amdal dan RKL- RPL.
19.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
23.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
25.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26.Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
27.Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
28.Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
29.Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
30.Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
31.Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
32.Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. 5
33.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34.Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
35.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
36.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
37.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38.Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
39.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
40.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
41.Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
42.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
43.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
44.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
45.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 6
46.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
47.Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
48.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
49.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
50.Pengelolaan limbah B3 adalah meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
51.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
52.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
53.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
54.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
55.Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun anthropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
56.Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
57.Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapannya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).
58.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
59.Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
60.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. 7

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas :
1. a.menetapkan kebijakan PPLH;
2. b.menyusun KLHS;
3. c.menyusun RPPLH;
4. d.menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL;
5. e.melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;
6. f.mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
7. g.mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
8. h.melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. i.melaksanakan standar pelayanan minimal;
10. j.menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. k.mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
12. l.memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.
(2)Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
2. b.menerbitkan izin lingkungan;
3. c.menerbitkan izin PPLH;
4. d.melakukan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
5. e.menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
6. f.melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah ;
7. g.menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan;
8. h.memberikan sanksi administratif;
9. i.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
10. j.menyediakan laboratorium lingkungan;
11. a.mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
12. b.menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan melalui :

a.perencanaan; 8
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.penegakan hukum.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap :

a.inventarisasi lingkungan hidup; dan
b.penyusunan RPPLH.

Pasal 5

(1)Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup :
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaskud pada Pasal 4 huruf b, memuat rencana tentang :
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
(2)RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Provinsi;
2. b.inventarisasi ekoregion Pulau Sulawesi;
3. c.inventarisasi ekoregion Daerah.
(3)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan,
6. f.perubahan iklim. 9
(3)RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
(4)RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 7

(1)Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan,
3. c.pemulihan.
(2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 9

(1)Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :
1. a.kajian lingkungan hidup strategis;
2. b.tata ruang;
3. c.baku mutu lingkungan hidup;
4. d.riteria baku erusakan lingkungan hidup; 10
5. e.Amdal;
6. f.KL-UPL;
7. g.SPPL;
8. h.Perizinan;
9. i.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. j.Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
11. k.Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
12. l.Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
13. m.Sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
(2)Rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
(3)Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
1. a.baku mutu air;
2. b.baku mutu air limbah;
3. c.baku mutu udara ambien;
4. d.baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
5. e.baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
6. f.baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.
(5)Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
(6)UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
(7)SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.
(8)pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan melalui:
1. a.perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. b.pendanaan lingkungan hidup; dan
3. c.insentif dan/atau disinsentif.
(9)Analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia. 11
(10)Penyusunan sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…