DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perencanaan; Pendataan; Perlindungan Petani dan Nelayan; Pemberdayaan Petani dan Nelayan; Pembiayaan; Pengawasan; dan Peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petani dan nelayan sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelajutan;
c.bahwa regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan belum komprehensif;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); 3
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, peternakan, wanatani, minatani, yang meliputi usaha tani, usaha peternakan agroindusri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun.
6.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan menggunakan alat Penangkapan Ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal.
7.Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan dengan memperoleh imbalan. 4
8.Perlindungan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani dan Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9.Pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, jaminan luasan lahan pertanian, dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan.
10.Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
11.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
12.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
13.Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi petanian, dan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara.
14.Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, dan perkebunan.
15.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
16.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18.Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, dan Perkebunan adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Morowali Utara, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi. 5
19.Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
20.Kartu Petani dan Kartu Nelayan adalah Kartu Identitas dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Perencanaan;
b.Pendataan;
c.Perlindungan Petani dan Nelayan;
d.Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
e.Pembiayaan;
f.Pengawasan; dan
g.Peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Dinas terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan disusun berdasarkan:

a.data jumlah petani dan nelayan;
b.kebutuhan sarana dan prasarana;
c.pemetaan pemangku kepentingan;
d.daya dukung dan potensi sumber daya alam lingkungan Daerah;
e.tingkat pertumbuhan ekonomi; 6
f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g.kelayakan teknis dan ekonomi, kesesuaian dengan kearifan lokal;
h.aspirasi masyarakat;
i.luas lahan.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan membidangi perikanan dan kelautan menyusun data petani dan nelayan berdasarkan hasil inventarisasi dan/atau bersumber dari data kependudukan Pemerintah Daerah.
(2)Data petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Tani dan Usaha Penangkapan Ikan serta sistem informasi pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Setiap petani dan nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu Petani dan Kartu Nelayan.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penerbitan Kartu Nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penerbitan Kartu Petani dan Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN

Pasal 8

Perlindungan Petani dan Nelayan dilakukan melalui fasilitasi :

a.Prasarana dan sarana;
b.Kepastian Usaha;
c.Harga komoditas pertanian dan Perikanan;
d.Asuransi pertanian dan Perikanan; dan
e.Fasilitasi Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani dan nelayan. 7

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan.
(2)Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Jalan usaha tani dan jalan produksi;
2. b.Dam pengendali, jaringan irigasi, tata air mikro dan embung;
3. c.Pergudangan dan pasar; dan
4. d.Dermaga dan tempat pelelangan ikan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…