DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perangkat desa; persyaratan perangkat desa; pencalonan dan pengangkatan perangkat desa; pemberhentian perangkat desa; uraian tugas dan fungsi perangkat desa; mekanisme pengangkatan perangkat desa; larangan perangkat desa; sanksi perangkat desa; dan kedudukan keuangan perangkat desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 3
2.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengangkatan perangkat desa selain sekretaris desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Dusun yang selanjutnya disebut dusun adalah wilayah kerja Kepala dusun.
9.Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa oleh panitia yang berhak mengikuti ujian tertulis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
11.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
12.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara
15.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
16.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara. 4
17.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :
1. a.Desa Swasembada;
2. b.Desa Swakarya; dan
3. c.Desa Swadaya.
(3)Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) bidang urusan dan 3 (tiga) seksi. 5
(4)Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) bidang urusan dan 3 (tiga) seksi.
(5)Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki 2 (dua) bidang urusan dan 2 (dua) seksi.
(6)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas :
1. a.kepala urusan tata usaha dan umum;
2. b.kepala urusan keuangan; dan
3. c.kepala urusan perencanaan.
(7)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas :
1. a.Kepala urusan umum dan perencanaan; dan
2. b.Kepala urusan keuangan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayah ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
(3)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala dusun yang berdomisili diwilayah bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat
(4)dapat terdiri atas:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan.
(4)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dapat terdiri atas :
1. a.seksi pemerintahan; dan
2. b.seksi kesejatraan dan pelayanan. 6

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat desa adalah penduduk desa yang memenuhi syarat :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat;
4. d.berumur 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
7. g.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
8. h.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
9. i.bersedia dicalonkan;
10. j.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang terdiri atas :
1. a.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan tanda penduduk;
2. b.Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
3. c.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
4. d.Fotocopy Akte Kelahiran;
5. e.Foto copy Ijazah dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir dari tingkat dasar sampai dengan yang terakhir;
6. f.Pas foto berwarna terbaru ukuran (4x6) sebanyak 2 (dua) lembar.
7. g.Surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat diatas kertas bermaterai;
8. h.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai.
(3)Bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
(4)Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota BPD.
(5)Untuk jabatan unsur pelaksana teknis lapangan, harus mempunyai keahlian dibidang tugasnya yang diakui oleh masyarakat setempat. 7

BAB IV

PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Kepala Desa mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa setempat.
(2)Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh bakal calon perangkat desa secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Setelah menerima kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
(4)Jumlah calon untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(5)Setelah menerima nama calon untuk setiap jabatan Perangkat Desa dari Kepala Desa, Camat memberikan Rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa yang memuat nama calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas calon diterima.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan. 8
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan/atau
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
5. e.Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

(1)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(2)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
(3)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pada persyatan pemberhentian Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…