DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyusunan Propemperda; perubahan Propemperda; Daftar Kumulatif Terbuka; perencanaan Di Luar Propemperda; penyebarluasan; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka Propemperda yangs sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah.
3.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3
4.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda Kabupaten Morowali Utara sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
5.Materi muatan Perda adalah materi muatan meliputi :

a.Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
c.materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. 7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. 8.Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
4. 9.Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. 10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. 11.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
7. 12.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Utara.
8. 13.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan daerah.
9. 14.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. 15.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. 16.Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyusunan Propemperda;
b.perubahan Propemperda;
c.Daftar Kumulatif Terbuka;
d.perencanaan Di Luar Propemperda;
e.penyebarluasan; dan
f.pembiayaan. 4

BAB II

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 3

(1)Propemperda berasal dari :
1. a.Propemperda di Lingkungan DPRD; dan
2. b.Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Propemperda di Lingkungan DPRD dan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimna dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
(3)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 4

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 5

(1)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Perda.
(3)Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Perda meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang akan diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(4)Dalam hal Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda telah disusun, daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda. 5

Pasal 6

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud Pasal 4 memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:

a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.rencana pembangunan daerah; dan
d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 7

(1)Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
(2)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 8

(1)Daftar Rancangan Perda dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
(2)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4).
(3)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Juni dalam tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan identifikasi materi muatan Perda.
(2)Identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penentuan kesesuaian materi muatan sebagai jenis Perda; dan
2. b.harmonisasi penamaan dan materi pokok Daftar Rancangan Perda yang diajukan.
(3)Bapemperda dalam melakukan identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai kewenangan:
1. a.menolak Daftar Rancangan Perda;
2. b.mengubah penamaan Rancangan Perda; dan/atau
3. c.mengubah materi pokok yang diatur Rancangan Perda yang diusulkan oleh Pengusul. 6
(4)Apabila hasil identifikasi materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan memenuhi syarat, Bapemperda dapat menyepakati menjadi Propemperda di Lingkungan DPRD setelah melalui AKP.
(5)Apabila Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat materi muatan sebagai jenis Perda, pengajuan ditolak oleh Bapemperda dan mengembalikan secara tertulis kepada Pengusul.
(6)Kesepakatan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Propemperda di Lingkungan DPRD.
(7)Berita acara Kesepakatan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Bapemperda.

Pasal 10

Kesepakatan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan paling lama akhir bulan Agustus dalam tahun berjalan.

Pasal 11

Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…