DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a. penataan; b. perencanaan; c. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan; d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Morowali Utara membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya penataan dengan memperhatikan aspek peruntukkan ruang dan tertib tempat usaha serta upaya kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara kuantitas dan kualitas dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan, kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
4.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
5.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu:

a.kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b.kriteria hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1. 7.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. 8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. 9.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. 10.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
5. 11.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
6. 12.Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah ini.
7. 13.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. 14.Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. 15.Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. 16.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. 17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
12. 18.Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan;
b.perencanaan;
c.kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan;
d.partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENATAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penataan PKL.
(2)Penataan PKL dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan PKL;
2. b.pendaftaran PKL;
3. c.penetapan Lokasi PKL;
4. d.pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;
5. e.peremajaan Lokasi PKL; dan
6. f.hak, kewajiban dan larangan.

Pasal 4

(1)Pendataan PKL dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kriteria PKL.
(2)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

(1)Karakteristik PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
1. a.perlengkapan kegiatan atau usaha perdagangan mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; dan
2. b.menggunakan bagian jalan, trotoar dan/atau tempat lain sebagai peruntukkan kepentingan umum dan bukan diperuntukkan untuk tempat kegiatan atau usaha perdagangan secara tetap.
(2)PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
1. a.tenda makanan;
2. b.gerobak;
3. c.lesehan/gelaran; dan
4. d.food ruck/pick up dan sarana sejenis lainnya.

Pasal 6

(1)Kriteria PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)berdagang menurut:
1. a.jenis dagangan yang dijual;
2. b.waktu berdagang; dan
3. c.bangunan tempat berdagang.
(2)Kriteria PKL menurut jenis dagangan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.makanan dan minuman;
2. b.pakaian tekstil;
3. c.mainan anak;
4. d.kelontong;
5. e.sayuran dan buah-buahan;
6. f.obat-obatan;
7. g.barang percetakan;
8. h.jasa perorangan;
9. i.peralatan bekas;
10. j.pulsa;
11. k.seniman;
12. l.souvenir;
13. m.handycraft; dan
14. n.jenis dagangan lainnya.
(3)Kriteria PKL menurut waktu berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi berdagang pada waktu:
1. a.pagi hari sampai siang hari;
2. b.pagi hari sampai sore hari;
3. c.sore hari sampai malam hari;
4. d.pagi hari sampai malam hari; dan
5. e.sepanjang hari.
(4)Kriteria PKL menurut bangunan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bergerak atau dorongan;
2. b.tanpa bangunan;
3. c.bangunan non permanen atau bongkar pasang; dan
4. d.bangunan permanen.

Pasal 7

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data:
1. a.identitas PKL;
2. b.Lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha;
5. e.Perizinan Berusaha; dan
6. f.modal usaha.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a minimal meliputi data:

a.nama;
b.jenis kelamin;
c.tempat/tanggal lahir;
d.alamat domisili; dan
e.bidang usaha.

Pasal 9

(1)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
2. b.Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
(2)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

(1)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…