DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ruang lingkup TJSLP; kategori perusahaan Program TJSLP; kewajiban penganggaran dan pembiayaan; pelaksana TJSLP; Program TJSLP; prosedur TJSLP; Tim Pelaksana TJSLP; kelembagaan TJSLP; pelaporan Program TJSLP; penghargaan; dan penyelesaian sengketa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah daerah masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan dan kemakmuran masyarakat secara merata dan efektif;
c.bahwa untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta memberikan ruang yang luas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian terhadap lingkungan hidup;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah teakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA Memutuskan: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5.Perusahaan atau pelaku usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Tim Pelaksana TJSLP adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang unsur-unsurnya terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, perusahaan dan akademisi yang memiliki pengetahuan, integritas dan kepedulian kepada kegiatan sosial dan lingkungan.
10.Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP. 4

BAB II

RUANG LINGKUP TJSLP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi terhadap pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung atau tidak langsung menerima dampak, baik fisik maupun non fisik atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Indikator dan ruang lingkup dampak kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TJSLP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KATEROGI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan yang memiliki kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam yang memilki dampak negatif cukup besar terhadap lingkungan, dan memiliki cakupan kepentingan yang besar serta memiliki kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Daerah.
(2)Kategori dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TJSLP.
(3)Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1)Kewajiban penganggaran dan pembiayaan kegiatan TJSLP dibebankan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah, dan lebih memprioritaskan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dimana kegiatan usaha berada. 5
(2)Kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TJSLP harus berdasarkan kategori perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
(3)Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi dalam program TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang disepakati dan ditentukan perusahaan.

Pasal 5

(1)Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang wajib menjalankan program TJSLP atau memiliki program TJSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan di luar wilayahnya dengan tembusan kepada Bupati sebagai wujud pemerataan pembangunan.
(2)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan.

BAB V

PELAKSANA TJSLP

Pasal 6

(1)Pelaksana TJSLP adalah perusahaan berstatus badan hukum yang melakukan kegiatan eksploitasi di Daerah yang memiliki potensi besar atau kecil terhadap lingkungan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
(3)Pelaksanaan TJSLP dapat berkoordinasi melalui Tim pelaksana program TJSLP.
(4)Perusahaan dapat melaksanakan program secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan TJSLP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan kepada Tim pelaksana TJSLP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

a.menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP di dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan yang berlaku; 6
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI

PROGAM TJSLP

Pasal 8

(1)Program TJSLP disusun oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mendengarkan dan mengedepankan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berada di wilayah perusahaan dan memperhatikan program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan yang berada disekitarnya;
2. b.adanya kesepakatan para pihak yang terkait untuk melaksanakan program TJSLP;
3. c.adanya rincian penganggaran dan pembiayaan yang jelas dari perusahaan berkaitan dengan kegiatan TJSLP yang telah disepakati dan ditentukan oleh perusahaan; dan
4. d.penyusunan program harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan TJSLP.
(2)Program TJSLP meliputi:
1. a.pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, pembinaan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
3. c.program bantuan langsung pada masyarakat;
4. d.program pemberdayaan masyarakat di wilayah perusahaan; dan
5. e.program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. 7

Pasal 9

Program pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, pembinaan sosial dan perlindungan hak–hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi pelestarian lingkungan fisik, pembinaan lingkungan sosial dan menjaga kenyamanan masyarakat di wilayah aktivitas perusahaan.

Pasal 10

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…