DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: bentuk dan kedudukan; tugas LPPL-RPD; sifat dan kegiatan; perizinan; organisasi; sumber biaya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah merupakan sarana komunikasi massa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta sebagai kontrol dan perekat kehidupan sosial;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan

Mengingat

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral tidak komersial dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio
2.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LPPL-RPD adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. 3
3.Dewan Pengawas adalah organ LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara yang berfungsi mewakili pemerintah, praktisi penyiaran, dan masyarakat, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL-RPD Kabupaten Morowali Utara.
4.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
6.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
9.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)LPPL-RPD berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

LPPL-RPD berkedudukan di Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

BAB III

TUGAS LPPL - RPD

Pasal 4

LPPL-RPD mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.

Pasal 5

(1)LPPL-RPD Daerah berfungsi sebagai media informasi bidang :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan; 4
3. c.ekonomi;
4. d.kebudayaan;
5. e.keagamaan;
6. f.hiburan yang sehat;
7. g.kontrol sosial; dan
8. h.pelestariaan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)LPPL-RPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi publik.
(3)Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.keikutsertaan dalam siaran;
2. b.evaluasi;
3. c.iuran penyiaran; dan
4. d.sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SIFAT DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL-RPD baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiaranya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 7

(1)LPPL-RPD menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan nasional.
(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL- RPD dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan kerjasama terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Sebelum menyelenggarakan penyiaran RPPL-RPD wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
(2)Untuk memperoleh izin menyelenggarakan penyiaran sebagaimana pada ayat (1) LPPL-RPD mengajukan permohonan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
(3)Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5

Pasal 9

(1)Izin penyelenggaraan penyiaran LPPL-RPD berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Untuk perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana pada ayat (1), LPPL-RPD wajib menyampaikan laporan jangka waktu berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran kepada menteri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…