DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang industri unggulan kabupaten, RPIK 2021-2040, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021- 2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
2.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
3.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
5.Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Daerah.
6.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
7.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Kabupaten;
b.RPIK 2021-2040; 3
c.Pelaksanaan;
d.Pembinaan dan pengawasan; dan
e.Pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 3

Industri Unggulan Kabupaten dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah mengacu pada industri unggulan Nasional dan Provinsi.

Pasal 4

Industri Unggulan Kabupaten berdasarkan pengelompokan industri dan Klasifikasi jenis industri, dimana:

a.Industri Pangan, terdiri dari: 1) Industri pengolahan berbahan baku Pertanian dan Peternakan; 2) Industri berbahan baku ikan dan hasil Kelautan; dan 3) Industri pengolahan biji kopi.
b.Industri Hulu Agro : 1) Industri Oleokimia (Pengolahan sawit); 2) Industri pengolahan Karet; 3) Industri pengolahan Kakao; dan 4) Industri bahan dari kayu.
c.Industri Textil, kulit, Alas kaki dan Aneka, terdiri dari: Industri Furnitur dan barang lainnya dari kayu, rotan, bambu dan obat herbal.
d.Industri Logam dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, terdiri dari: 1) Industri Logam; dan 2) Industri Bahan Galian Bukan Logam.

BAB III

RPIK 2021-2041

Pasal 5

(1)RPIK 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN.
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI. 4
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Dokumen RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)RPIK 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten.
(3)Pemerintah daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten dengan Industri skala besar. 5

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.

Pasal 10

(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan realisasi investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…