DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 pada Pasal 23, penambahan ayat pada Pasal 89, dan penyisipan ayat antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 014) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a.tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.pagelaran kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
c.musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
d.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
e.pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
f.diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
g.sirkus, acrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
h.permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
i.pacuan kuda dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 3
j.kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
k.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
l.pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
1. 2.Ketentuan Pasal 89 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

(1)Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
1. a.jual beli adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.hibah adalah nilai pasar;
4. d.hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.waris adalah nilai pasar;
6. f.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. i.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. j.pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. l.peleburan usaha adalah nilai pasar;
13. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
14. n.hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
15. o.penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.
(4)Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 90

(1)Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
(1a)Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap wajib pajak dalam satu tahun pajak.
(2)Dalam hal NJOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara. Ditetapkan di Kolonodale pada tanggal 16 Agustus 2021 BUPATI MOROWALI UTARA, T T D DELIS JULKARSON HEHI Diundangkan di Kolonodale pada tanggal 16 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, T T D MUSDA GUNTUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 45,25/2021. Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Bagian Hukum, BETSI A POMBALAWO, SH NIP. 19780121 200604 2 027 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 14 TAHAUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan berdaya saing. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 53.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…