DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a. wewenang dan tanggung jawab; b. pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi; c. pengelolaan Air Irigasi; d. pengelolaan aset Irigasi; e. lembaga pengelola Irigasi; f. pemberdayaan Masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa irigasi di Daerah Kabupaten Morowali Utara membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan melibatkan masyarakat petani dan lembaga pengelola irigasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, serta bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten maka diperlukan pengaturan tentang irigasi; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
2.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.
4.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi yang berada di Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 hektare.
5.Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan lrigasi, dan sumber daya manusia pengelola Irigasi.
6.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.
7.Jaringan Irigasi primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utarna, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
8.Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
9.Jaringan Irigasi tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
10.Penyediaan air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11.Pemberian air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
12.Penggunaan air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
13.Petani pemakai air Irigasi adalah seseorang yang melakukan kegiatan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, tanaman industri semusim yang menggunakan air dari Jaringan Irigasi.
14.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani pemakai air Irigasi maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani pemakai air Irigasi.
15.Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani pemakai air Irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersiser atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat Petani pemakai air Irigasi, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
16.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan Jaringan Irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk Masyarakat petani.
17.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah lrigasi.
18.Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan P3A/GP3A tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan lrigasi pada Kabupaten.
19.Hak guna pakai air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari Sumber air untuk kepentingan pertanian.
20.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
21.Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
22.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
23.Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan lrigasi di Daerah Irigasi.
24.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
25.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
26.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan lrigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan lrigasi seperti semula.
27.Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan lrigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
28.Pengelolaan aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan aset Irigasi secara efisien.
29.Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
30.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
31.Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
33.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
34.Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
c.pengelolaan Air Irigasi;
d.pengelolaan aset Irigasi;
e.lembaga pengelola Irigasi;
f.pemberdayaan Masyarakat petani dan P3A/GP3A/IP3A;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten;
2. b.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
3. c.melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
4. d.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
5. e.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
6. f.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
7. g.memberikan bantuan kepada Masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
8. h.membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
9. i.melaksanakan pemberdayaan Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A; dan
10. j.memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

Pasal 4

(1)Dalam menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi Sistem Irigasi.
(3)Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang disertai alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat petani.
(2)Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat petani/P3A /GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikian awal/perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi.
(3)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.sumbangan pemikiran awal;
2. b.gagasan;
3. c.waktu;
4. d.tenaga;
5. e.material; dan
6. f.dana.
(4)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem lrigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
(5)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat petani untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
(6)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

(1)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan Sistem Irigasi.
(2)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan Air Irigasi berupa:
1. a.pemanfaatan dan pengembangan situ;
2. b.pembangunan waduk;
3. c.waduk lapangan;
4. d.bendung;
5. e.pompa dan jaringan drainase yang memadai;
6. f.pengendalian mutu Air; dan
7. g.pemanfaatan kembali air drainase.

Pasal 9

(1)Pengembangan Sistem Irigasi meliputi kegiatan:
1. a.Pembangunan Jaringan Irigasi baru; dan/atau
2. b.Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan Peningkatan Jaringan Irigasi.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
(3)Partisipasi Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
2. b.kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi; dan
3. c.bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…