DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang keanggotaan BPD; kelembagaan BPD; fungsi dan tugas BPD; hak, kewajiban dan wewenang BPD; peraturan tata tertib BPD; hubungan kerja BPD dengan lembaga lain di Desa; peningkatan kapasitas; dan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2.Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
4.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Morowali Utara sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 4
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD;
c.fungsi dan tugas BPD;
d.hak, kewajiban dan wewenang BPD;
e.peraturan tata tertib BPD;
f.hubungan kerja BPD dengan lembaga lain di Desa;
g.peningkatan kapasitas; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
(5)Jumlah anggota BPD pada setiap desa, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.desa yang terdiri dari 2 (dua) dusun, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.desa yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.desa yang terdiri dari 4 (empat) dusun atau lebih, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang. 5

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah dusun pada desa setempat.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jumlah dusun, dengan pembagian sebagai berikut:
1. a.desa yang memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dan terdiri atas 2 (dua) dusun, tiap dusun diwakili oleh 2 (dua) orang ditambah dengan 1 (satu) orang perempuan sebagai unsur wakil perempuan;
2. b.desa yang memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan terdiri atas 3 (tiga) dusun, tiap dusun diwakili oleh 2 (dua) orang ditambah dengan 1 (satu) orang perempuan sebagai unsur wakil perempuan; dan
3. c.desa yang memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan terdiri atas 4 (empat) dusun, tiap dusun diwakili oleh 2 (dua) orang ditambah dengan 1 (satu) orang perempuan sebagai unsur wakil perempuan.
(5)Jika tidak tercapai kuota keterwakilan anggota BPD dari tiap dusun dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD, anggota BPD ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dipenuhi.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. 6
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 10

(1)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD ditetapkan panitia. 7
(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 11

(1)Calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat desa;
6. f.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
7. g.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
8. h.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
9. i.memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota BPD.
(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.fotocopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Kenal Lahir atau Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 tahun;
4. d.fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak; 8
5. e.surat pernyataan bukan sebagai perangkat desa diatas kertas bermaterai;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara;
7. g.surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
8. h.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat di atas kertas bermaterai;
9. i.surat keterangan dari Kepala Dusun yang menerangkan bersangkutan wakil dari wilayah pemilihan, dibuat diatas kertas bermaterai;
10. j.foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
11. k.pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
(3)Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan sebagai anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…