DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah: objek dan subjek pengelolaan keuangan daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negala Nomor 1821); Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undalg-Unda-ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendalaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Nomor 4355); Undang-Undarg Nomor 15 Tahul 2OO4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambaian l,embaran Negara Republik Indonesia 44O0); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencalaan Pembangunal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan kmbaran Negara Nomor 4421); Menimbang : a. b. Mengingat: 1. 2. 4. 5. 6. -1

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terrtz:ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nolnor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 leI]ta,]g Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10.Peraturan Pemerintai Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahar lembaran negara Republik Indonesia 4574);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan lembaran negara
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah Kepada Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4577);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran negara
15.Peraturar Pemerintai Nomor 65 Tahun 20O5 tentang pedoman PenJ rsunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4s8s); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4614); 16. 17.
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemedntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OOB tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penjmsunan Laporan Pertanggunglawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, pengajuan, dan Laporan Pertanggunggjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22.Peraturat Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibatr dan Bantuan Sosial yalg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tah]Jm 2012:
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM dal BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya DPRD Kabupaten Muara Enim. Muara Enim disingkatDPRD adalah 3-
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Muara Enim
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebutSekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
7.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah KabupatenMuara Enim.
8.Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Setda adatah Asisten Sekretariat Daerah KabupatenMuara Enim.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang selanjutnya disingkat BPKAD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupatenselaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
11.Badan Pengeldla Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dar Aset DaerahKabupa ren M uara Enim.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenMuara Enim.
13.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim.
14.Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Pengawas internal KabupatenMuara Enim.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah Badan usaha milik Pemerintah Kabupaten.
16.Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17.Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakal untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
20.Pengelolaan Keuangan Daerah adalai Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
21.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
22.Pejabat PengelOla Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badal Pengelolaan Keuangar dan Aset Daerahyang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 23, Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangar.r Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat-yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
25.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melal<sanakan tugas din fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKpA adatah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakal sebagian tugas dan lungsi SKpD.
27.Perlggur'a Barang yang selanjutnya disingkat pB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan bararg milik daerah.
28.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat ppK- SKPD adalah Pejabat yang melalcsanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29.Pejabat Penatausahaan Keuangan ppKD yang setanjutnya disingkat ppK_ PPKD adalah Pejabat yang melaksaaakan fungsi tata usala keuaigan pada PPKD.
30.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat ppTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, .menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkal uang pendapatan daerah dalam ralgka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
33.Bendahara Pengeluaran adalai Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
34.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. menylmp€Ln, membayarkan, mempertanggungiawabkan uang untuk rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. menatausahakan, dan keperluan belanja daerah dalam ditunjuk dan dalam
35.Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkar-r uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD.
36.Bendahara Pengeluaran PPKD menerima, menyimpan, adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membayarkal, menatausahakan, mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah rangka pelaksanaan APBD pada PPKD. 5- Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Tim yang diangkat oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memiliki pe.syaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, t _,gas pokol da., kewenangan kelompok Keia Unit Layanan pengadaan. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa. dan dalam 37. 38. 39, 40. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi/jasa lainnya. Pengawas Teknis adalah SKPDTeknis yang terkait atau konsultan pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan teknis kegiatan. Pelaksana Teknis adalah Staf SKPD yang terdiri dari tenaga teknis atau pegawai SKPD lain yang mendapat penugasan dari Kepala SKPD bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan baik yang dilatukan oleh Penyedia Barang/Jasa maupun pengawas teknis. 41. 42.
43.Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah.
44.Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas daerah.
45.Pendapatan-LRA yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan Daerah adalal semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
46.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalarn periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
47.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
48.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
49.Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dianggarkan tidal< terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
50.Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara iangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatal.
51.Surplus/Defisit Anggaran Daerah adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
52.Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
53.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah Selisih Iebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
54.Pinjaman Daerah adalah Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerai dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
55.Piutang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
56.Utang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
57.Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58.Investasi Pemerintah Daerah adalah Penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
59.Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat pengelola keuangal daerah selakubendahara umum daerah.
60.Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah Usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
61.Rencana Xegiatan Investasi adalah Dokumen perencanaan taiunan yang bersumber dari Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
62.Tim Verifikasi Investasi adalah Tenaga profesional dan independen yang memberi masukan berupa informasi kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
63.Kinerja adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
64.Fungsi adalah Perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilalsalakal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
65.Urusan pemerintahan adalah Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan peme.intahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakal, dan mensejahterakan masyarakat.
66.Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
67.Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dad beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
68.Kegiatan Tahuh Jamak adalah Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanal<an untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaarnya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
69.Kontrat Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
70.Sasaran (target) adalah Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
71.Keluaran (output) adalah Barang atau jasa yarg dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tqjuanprogram dan kebijakan. Hasil loutcome) adalah Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program. 72.
73.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggarar SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rgncana belaaja program daIr kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penlmsunan APBD. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yalg berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeraiselaku Bendahara Umum Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penlmsunan APBD, Tim Anggaran .Pemerintai Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penlrusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhal. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah - Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahselaku Bendahara Umum Daerai. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 74. 75. 76. 77. 74. 79. 80.
81.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
82.Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraai arus kas keluar untuk mengatur ketersediaal dana yang cukup guna mendanai pelalsanaan kegiatan dalam setiap periode.
83.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersilat pengisian kembalt lreuoluing) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 44. 85. 86.
87.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambatlan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaal.
88.SPP Lalgsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
89.Surat Perintatr Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
90.Surat Perintair Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
91.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna aaggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telal dibelanj akar
92.Surat Perintalr Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
93.Surat Perintah Membayar Langsung yang selarjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
94.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
95.Barang Milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoieh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
96.Kebijakan akuxtansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan atas akun-akun laporan keuangai dan sebagai dasar dalam penJrrsunan dan penyajian laporan keuangan.
97.Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulal data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan fatau menggunakan aplikasi komputer.
98.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
99.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menl,rrsun dan menyajikan laporan keualgan pemerintah -
100.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
101.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaranr antar periode maupun antar entitas.
102.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan lungsi al<untansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah dalam.rangka pertanggun&jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
103.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
104.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
105.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
106.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keualgan.
107.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
108.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
109.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awat, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
110.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
111.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Lo, beban dan surplus/delisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
112.Laporar' Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
113.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
114.Catatar, atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 1 15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna alrggara[f pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan meny-usun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
116.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undalgan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 117.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam. satuan uangJ termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
118.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
119.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dar.r kewajibal pemerintah daerah.
120.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah adalah Suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukar oleh lembaga/ badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangal dearah sesuai dengan rencana dan peratural perundang- undangan.
121.Kemgian Daera.h adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumtahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 3

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, elisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuargan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1)t2)
(3)Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaal keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukal tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
(6)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat ha.ga yang terendah.
(7)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
(8)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakal perwujudan kewajiban untukmempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaial tujuan yang telah ditetapkan.
(9)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaalnya dan/atau keseimbangan distribusi hak ^dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
(10)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(11)Manfaat untuk masyara.kat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Bupatiselaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisalkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelal<sanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna alggaran/kuasa pengguna barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas melalukan pemungutan penerimaan daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan -t2-
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukaa pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.Kepala BPKAD selaku PPKD;
(4)Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;
(5)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bqpati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dal yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membaltu Bupati menJrusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.penjrusunan dan pelaksanaan kebijakal pengelolaan APBD;
2. b.penl.usunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.penlrusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. d.penyrrsunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e, tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan dderah; dan
5. f.pen5,rrsunan laporal keualgan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
1. a.memimpin TAPD;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. d.memberikan persetujual pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(4)Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 6

(1)Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
1. a.men5rusun dal melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b, menlrrsun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. c.melaksanakan fungsi BUD;
3. d.menJ,.usun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
4. e.melaksalakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yalg dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.men1rusun kebijakan dan pedomal pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkanDPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.menetapkan SPD;
6. f.menyiapkan pelalsanaan pinjamal dan pembe rian pinjaman atas nzrma pemerintah daerah;
7. g.melaksanakan sistem akuntansi dal pelaporan keuangan daerah;
8. h.menyajikan informasi keuangan daerah; dan i.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
(3)PPKD selaku BUD menunjuk pejabatdi lingkungan BPKADselaku Kuasa BUD sesuai dengan bidang teknisnya.
(4)Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (4), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkal SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. e.memantau pelaksanaan penerimaal dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. f.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. g.menyimpal uang daerah:
8. h.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
9. i.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. k.melakukar pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  1. 1.melakukan penagihan piutang daerah.
(2)Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelal<sanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 8

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan BPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.menlrusun rancangan APBD dan rancangal Perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dal pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporaa keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g.melaksanakan kebijatan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD selatu pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas:
1. a.men],usun RKA-SKPD;
2. b.menln:sun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihaa dan memerintahkan pembayaran; I melaksanal<an pemungutan penerimaan bukan pajak;
6. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. h.menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
8. i.menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
9. j.menandatangani kontrak;
10. k.melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  1. 1.menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
11. m.menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanuijzeil untuk membantu pelaksanaan tugas panitia Pengadaan Barang/Jasa;
12. n.menetapkan besaran uang muka yang akal dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
13. o.menandatangani SPM;
14. p.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
15. q.mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
16. r.men)'usun dan menyampaikal laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
17. s.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; t.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkar olehBupati; dan - t5 -
(2)
1. u.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Apabila kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugasnya mengacupada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penlrusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a termasuk didalamnya penJrusunan rencana kegiatan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Penlusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b termasuk didalamnya penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
(5)Penyusunan rencana kegiatan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada kode rekening belanja berkenaan.
(6)Pen,'usunan dokumen pelaksanaan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketigasebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarggarkan pada kode rekening belanja berkenaar.

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaranfpengguna barang da-lam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat satu level dibawahnyaselaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahal sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkal pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan obj ektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:

a.menjrusun^dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
b.menyusun dan mengusulkan anggaran kas SKPD;
c.melaksanakan anggaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
d.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
e.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; f.mengangkat Panitia/PejabatPengadaan Barang/Jasa;
g.mengangkat Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan;
h.menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
i.menerbitkal surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
j.menandatangani kontrak;
k.melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; L menetapkan tim pendukung Pengadaar Barang/Jasa;
m.menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas panitia Pengadaan Barang/Jasa; (s)

(4)
(1)12)
(3)16
1. n.menetapkan besaran uang muka yalg akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa;
2. o.menerbitkan dan menandatangani SPM-UP, SPM GU, SPM-TU, dan SPM LS;
3. p.menandatangani SPJ;
4. q.mengawasipelaksanaan anggaran; r.melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKpD;
5. s.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD, termasuk dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasarnengacu pada peraturan perundang undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
(5)Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
(2)Penunjukan pejabat sebagaimara dimal<sud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, Iokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)PPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat pengi'una anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaral/kuasa pengguna barang.
(4)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud diutamakan pegawai yang memiliki eselonisasi di SKPD masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(5)Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi maka dapat ditunjuk staf untuk menjabat PPIK.
(6)PPTK mempunyai tugas mencakup:
1. a.mengendalikanpelaksanaankegiatan;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. c.menyiapkan dokumen anggararl atas beban pengeluaran pelalsanaan kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kontrak;
5. e.melaporkal pelaksanaan/penyelesaiar-r Pengadaal Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
6. f.menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada pA/ KpA dengan berita acara penyerahan;
7. g.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan.pelatsanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan;
8. h.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 17
9. i.mengusulkan kepada PA/ KPA untuk perubahar paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan; dan
10. j.menandatangani kwitansi pelaksanaar pembayaran UP/GU/TU/LS.
(7)Terhadap pela.ksanaan tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d sampai dengan hurufj, apabila PA/KPA menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) maka tugas PPIK dimaksud dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK).
(8)Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait pembayaran.
(9)PPIK di dalam mengajukan permintaan uang kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaral pembantu, terlebih dahulu mengajukan nota pencairan dana (NPD) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
(10)Bendaiara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat mengeluarkan dana untuk kegiatan kepada PPIK berdasarkan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(11)PA/ KPA dapat menunjuk pejabat yang sama selaku PPTK lebih dari 1 {satu) kegiatan.

Pasal 12

Untuk melalcsanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD). Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, PPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangal pada PPKD sebagai.pejabat penatausahaan keuangan PPKD (PPK-PPKD). PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPIK;
b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan ^ perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
c.melalcukan verifikasi SPP;
d.menyiapkan SPM;
e.melakukan verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
f.melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g.menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(4)PPK-PPKD setragaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara PPKD dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. b.melakukan verihkasi SPP'
3. c.menyiapkan SPM;
4. d.melakukan verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh PPKD;
(1)12) (s) 18 (s)
(6)
1. e.melaksanakan akuntansi PPKD; dan
2. f.menyiapkan laporan keuangan PPKD. Untuk pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan pada ppKD, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Bidang Akuntansi dan PertanggungjawabanBPKAD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau ppfK.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…