DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ORGAN PDAM LEMATANG ENIM, PEGAWAI, DANA PENSIUN, ASOSIASI, PEMBINAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim; Mengingat: l.Pasa-l 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun L962 tentang Perusahaan Daerah (Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23871;
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a\;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a90;
7.Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM DAN BUPATI MUARA ENTM MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bupati adalah Bupati Muara Enim. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adatah Dewan Perwakilan Ra-lcyat Daerah Kabupaten Muara Enim
6.Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM Lematang Enim adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
7.Direksi adalah Direksi PDAM l*matang Enim. 3. 4. 5, B. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Lematang Enim.
9.Pegawai adalah Pegawai PDAM l,ematang Enim.
10.Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PDAM Lematang Enim. 1 1. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya. L2. Istri/suami adalah seorang istri atau suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
13.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
14.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam rangkaian satuan organisasi.
15.Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
16.Ijazah adatah tanda tamat belajar sekolah/ pendidikan negenlswasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penytrsutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM kmatang Enim.

BAB II

ORGAN PDAM LEMATANG ENIM

Pasal 2

(1)PDAM L,ematang Enim didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a.Bupati selaku pemilik modal; b.Dewan Pengawas; dan
1. c.Direksi.

Pasal 3

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten, profesional danl atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. Batas usia Dewan Pengawas paling tinggr 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 4

Ca-lon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :

a.menguasai manajemen PDAM;
b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan iPar. pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

a.paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
b.paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.OOO (tiga puluh ribu). Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas elisiensi pengawasan dan efektifi tas pengambilan keputusan. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kine{a dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Lematang Enim dalam meningkatkan kinerja pelayanan Air Minum kepada masyarakat. Paragral 2 T\:gas dan Wewenang

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurLrsan dan pengelolaan PDAM Lematang Enim;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM (2\

(1)
(2)
(3)(i) (21 L,ematang Enim antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Lematang Enim, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
1. c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business ptan/corporate planl, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM L,ematang Enim yang dibuat Direksi kepada Bupati unflrk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai wewenang :

a.menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Lematang Enim;
b.menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Lematang Enim; dan
d.mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas. Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) ora"ng dan dibebankan pada anggaran PDAM Lematang Enim. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Lematang Enim.

Pasal 10

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…