Materi Pokok dalam perturan ini adalah : PEMBERIAN TUJANGAN KINERJA, WAKTU KERJA, REKAM KEHADIRAN, PELANGGARAN WAKTU KERJA, PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI, PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, TATACARA PEMBAYARAN TUNJANGAN K]NERJA, PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA, PEMEBERHENTIAN TUNJANGAN K]NERJA,
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjargaa Kinerja bagi Peganrai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim; Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat iI dan Kotapraja di Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No,,for 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 teDtang Pembahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 c. b. Mengingat : 1. 2.
BAB II
'firniallgan kiaerja sebagaimana dimeksud dalarn Pasal 2 tidak diberikan kepada- :
BAB III
(i) Pegawai wajib bckerja seiama 5 (iima) hari dalam sati-r minggu, dimulai da-ri hari Scnin sampai dengan ,Jumai atau setara der]gar 37,5 (tiga puluh tuja*t koma lima) jam. {2) I{ari kcrja yang dikecualikan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional da, cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ketentuan waktu kerja bagi Pegalr,ai dengan jarn kerja yarrg berbeda (seperti Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai RSUD, Badajr Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungaa dan lainnya) dikecuaiikaa dari peratu.an ini.
BAB V
iil Pega!"-a.i dinyatakar ti,liarggar watritu kerja apabiia tidak hadir, teriambat hadir, istirahat sebeium wakrunya, terlambat kembaii dari istirahat, pularg $ebelum waktrflya, dan ridak melakuka:r rekam kehadiral $ecara elektronik tarrpa alasan yalg sah.
{1) Pegan aj yarrg tidal< masuk herja karena alasan te.tentu wajit) menbcritahukan .iiasa.n langsung dan rnenyampaikar surat permohonan ijin paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya, {2i Ketentuan pada ayat (1} tidak beria}u jika ierdapat hal-hal yarrg teiadi secara mendadak yang menyebabkan pegavai tidat dapat masuk kerja. {3) Pegalvai yarg tidak rri.rsuk kerja karena sa}:it sebagaimala dimaksud daiam Pasal 8 ayat {2} wajib memberita,hukan atasan langsung dan melyampaikan surat keterargan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap paling iambai 1 (satu) hari keria berikutnya setelah pegawai yang bersangi<utan hadir kerja. Pasa-l 10 (llPegawai yang meodapat hrgas di luar kantor sebagaimE{ia dimaksud dalam Pasai B ayat {2) adalah melakukal kegialan sebagai berikut;
BAB VI
Dalam hal terjad:i perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, Pejabat Fungsion€i Umurn dar1 Pejabat FungsioRal 'fcltentu, peoyesuaian pe bayallarl tuniangan kineda dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya sorat pcrnS'ataan mela-ksaaakan iugas.
Bagi pegarvai yang dipcrbaltukan di Pemerintai Xabupaten diberikan tunjangan kinerja sesua.i dengan kelas jabatannya di instansi asal atau dapat memilih scsuai dengan besar:a, tuljangarr.
(1j Bagi Pegawai Pemerintal Katlupaten yang dipckerjakan di luar iostansi Pemerintah Kabupaten dan berkedudukal di wilayai Kabupaten diberikart tunja:rgal kiierja sesua-i dengan kclas jabatanRya apabila tidak mendapatkan tunja-ngan dari in$tansi -vang diperbantukan.
Begi pejabat fungsional tertentu, tlrnjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan pengaturan sebagaimana te.cartum dalam lampiran Il peraturan ini, BAB VII'I TATACARA PEMBAYARAN TUNJANGAN K]NERJA
{1) Pemberian Tunjangan Kinerja dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing.
Membuka PDF…