DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 04 Tahun 2019

Nomor: 04
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembentukan satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok, larangan dan kewajiban, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Irmbaran Negara Nomor l82ll; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. 3. 4. Q)

5.Perahrran Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OL2 tentang Pengamanan Bahan Yang MengandungZat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 278, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA RoKoK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihimp asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau benhrk lainnya yang dihasilkan dari tanaman niatiana ta.baanm, nimtiana. rustiu., dan slresies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
6.Satuan T\rgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Bupati bertugas membina dan menegakkan pelaksanaan I(awasan Tanpa Rokok.

7.Pimpinan perangkat daerah dan/atau lembaga dan/atau instansi pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8.Kantor Pemerintah adalah gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enim termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
9.Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktik bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan lainnya.
10.Tempat proses belqjar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belqiar dan mengajar meliputi pendidikan formal dan non formal lainnya. 1 1. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak/kelompok bermain anak dan sejenisnya.
12.Tempat Ibadah adalah bangunan/tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagr para pemeluk masing-masing agama seperti masjid/musholla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertuhrp atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan di suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya seperti pabrik, tempat kerja di kantor swasta.
14.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangurn yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti pertokoan lmall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata dan kolam renErng.

15.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang€rn yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
17.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Kabupaten.

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.perlindungan hukum;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keterbukaan dan peran serta; dan
h.keadilan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok at<tif dan/atau perokok pas{
b.memberikan rucrng dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan linglmngan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan
e.untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pengatrrran Kanrasan Tanpa Rokok;
b.Peran Serta Masyarakat;
c.Pembinaan dan Pengawasan; (s)
d.Pembentukan Satuan T\rgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
e.I"arangan dan Kewajiban;
f.SanksiAdministratif;
g.Penyidikan; dan
h.Ketentuan Pidana.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
1. a.kantor pemerintah kabupaten;
2. b.tempat pelayanan kesehatan;
3. c.tempat proses belajar mengajar;
4. d.tempat anak bermain;
5. e.tempat ibadah;
6. f.sarana olahraga;
7. g.angkutan umum;
8. h.tempat kerja; dan
9. i.tempat umum.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan hunrf g dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 7

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (f ) hunrf a, huruf h dan huruf i dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(2)Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(6)tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus merokok; dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai fagi ruangan yang tertutup; dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntr.rng rokok; dan dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewqiudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing- masing, termasuk linglmngan dalam rumah sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. b.bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi mengenai dampak rokok bagi kesehatan;
3. c.penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
4. d.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial;
5. e.mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayr, anak dan perempuan hamil pada I(awasan Tanpa rokok dan diluar Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. a. b. c. d. e.
(7)
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi dan koordinasi;
2. b.pemberian pedoman;
3. c.konsultasi;
4. d.monitoring dan evaluasi; dan/atau
5. e.pemberian penghargaan.
(3)Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab KTR.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

(1)Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak I(awasan Tanpa Rokok. Satuan T\rgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Satuan T\rgas Penegak l(awasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
1. a.Pemerintah Kabupaten;
2. b.Instansi vertikal;
3. c.kmbaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan; dan
4. d.Organisasi kemasyarakatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan T\rgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diattrr dengan Peraturan Bupati.
(8)

BAB VI

I,ARANGAN DAN KEWAJIBAN Bagan Kesatu Larangan

Pasal 12

(1)Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Setiap orang, pimpinan perangkat daerah, lembaga dan badan usaha pada Kawasan Tanpa Rokok dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di I(awasan Tanpa Rokok.
(3)I"arangan menjual rokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di warung, pasar, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel.
(4)setiap or€rng dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Bagran Kedua Kewajiban

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…