DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 05 Tahun 2019

Nomor: 05
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain maksud dan tujuan, penyelenggaraan, lokasi pemasangan/peletakan, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung, pembiayaan, larangan, sanksi, ketentuan pidana, dan penyidikan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuld<an bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7.Rambu lalu lintas adalah sarah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfi.rngsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
8.Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang silat bahaya.
9.Rambu Larangan digunakan unhrk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna jalan.
10.Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. I l. Rambu Petunjuk digunakan untrrk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau unhrk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.
12.Papan Tambahan adalah Pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suahr rambu. L4. 15. 16. 18. 19.

13.Penempatan Rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi unhrk memas€Lng rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas. Pemasangan Rambu adalatr kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas. Pemeliharaan Rambu adalah kegiatan membersihkan atau menghilangkan debu/kotoran dan benda di sekitar rambu serta penggantian rambu yang n.sak dan cacat dengan yang banr. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berftrngsi unhrk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. L7. Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan 20. sumbu jalan . Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan. Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbenhrk segi empat berwarna kuning yang berfrrngsi melarang kendaraan berhenti di suatu area. hrlau I"alu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagan jalan yang ditinggikan. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyr untuk mengatur lalu lintas ortrng dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 21. 22. 23. 24. (s) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang unhrk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hulmmnya. Pemeriksaan adalatr serangkaian kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau perurnan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL adalah sebagai pedoman dalam rangka mengatur cara penempatannya secara benar. (21 rtrjuan pengattrran penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL adalah agtr datam pemasangan/peletakan di kabupaten memiliki dasar hukum dan memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB III

PENYELENGGAIALUI

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL menjadi tanggungiawab Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan. (21 Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, peletakarr, pengawas€rn dan penertiban rambu lalu lintas, marka jalan dan ApILL di n serta pemeliharaan secara berkala.
(3)Perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban sebagairnana dimaksud pada ayat (21dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan untuk:
(6)
1. a.jdan desa dikoordinasikan dengan pemerintatr desa;
2. b.jalan kabupaten;
3. c.jalan provinsi yang ada di wilayah ibu kota kabupaten dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan; dan
4. d.jalan nasional yang ada di wilayah ibu kota kabupaten dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Pasal 4

(U Penyelenggffa rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dapat mencabut atau membah rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang tidak berfungsi. (21 Pencabutan atau perubahan ssfagaimana dimaksud pada ayat

(1)harus diinformasikan kepada pengguna jalan.

Pasal 5

Badan usaha milik negara/daerah/swasta atau warga negara Indonesia untuk kepentingan sendiri dapat melalrukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL di jalan kabupaten dengan ketentuan :

a.penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Perhubungan; dan
b.memenuhi persyaratan teknis dan peraturan yang berlalm. BAB TV I,OKASI PEMASANGAN / PELETAKAN

Pasal 6

(1)L,okasi pemasangan/peletakan rambu lalu lintas, marka jalan, APILL ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan. (21 Penunjukan titik lokasi pemasangan/peletakan ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penunjukan titik lokasi pemasangaurtl peletakan sebagaimana ayat (21 berdasarkan hasil surrey dan kajian teknis manajemen dan rekayasa tim teknis Dinas Perhubungan. (71

Pasal 7

(1)Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dipasang/diletakkan secara tetap. (21 Dalam keadaan dan kegiatan tertentu penyelenggara kegiatan dapat memasang rambu lalu lintas atau marka peralatan yang bersifat sementara dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V

PERLENGKAPAN JAI,AN

Pasal 8

Rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat)jenis: a- rambu peringatan;

b.rambu larangan;
c.rambu perintah; dan
d.rambu petunjuk. Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan unhrk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu petunjuk ssfuagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-tain basl pemakai jalan. Pada rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan papan tambahan di bawah daun rambu yang memuat keterangan.

(1)(21
(3)
(4)(s)
(6)
(8)Bagran Kedua Marka Jalarr

Pasal 9

(1)Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas. (21 Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bempa:
1. a.peralatan; atau
2. b.tanda.
(3)Marka jalan sssagaimana dimaksud pada ayat (21 hurt.f a meliputi:
1. a.pakujalan;
2. b.alat pengarah lalu lintas; dan
3. c.Pembagi lqiur atau jalur.
(4)Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b meliputi:
1. a.marka membqiur;
2. b.marka melintang;
3. c.marka serong;
4. d.marka lambang;
5. e.marka kotak kuning; dan
6. f.marka lainnya.

Pasal 10

Marka membujur sebagaimana dimaksud datam pasal 9 ayat (a) hurrf a, berupa:

a.garis utuh;
b.garis putus-puttrs;
c.garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-puhrs; dan
d.garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 11

(1)Marka membujur bempa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berfrrngsi sebagai larangan bag kendaraan melintasi garis tersebut dan sebagai pembatas dan pembagr jalur. (21
(3)(e) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfi.rngsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas. Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O hurr-f b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahlran lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang bempa garis utuh di depan. Marka membqiur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud datam Pasal 10 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka membujur bempa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 12

(1)Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (41 huruf b, berupa:
1. a.garis ututr; dan
2. b.garis puhrs-putus. (21 Marka melintang berupa garis utuh sslagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraanyang diwajibkan berhenti oleh APILL, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zr'bra cross dan juga di lengkapi marka lambang "STOP'.
(3)Marka melintang bertrpa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b, menyatakan batas yang tidak dapat di lampaui kendaraan sewalrhr memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan. (41 (s)
(10)

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…